Bisnis Eutanasia Tanpa Hukuman? | dunia | DW | 04.07.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Bisnis Eutanasia Tanpa Hukuman?

Parlemen Jerman Bundestag akan melarang bisnis eutanasia. Apa yang boleh dilakukan anggota keluarga pasien dan dokter?

Banyak orang memiliki anggota keluarga yang sakit berat tanpa harapan sembuh, atau menderita kesakitan berkepanjangan. Apakah dokter atau yayasan pelaksana eutanasia boleh mengambil tindakan untuk melaksanakan keinginan pasien "untuk mati"? Jika demikian, apa syaratnya?

"Menetapkan undang-undang baru untuk eutanasia tidak mudah", kata ketua parlemen Bundestag Nobert Lammert saat pembukaan debat selama dua jam. Sejauh ini, dalam undang-undang hanya tercantum "pembunuhan atas keinginan pasien" bisa dihukum. Tetapi bunuh diri dan jika seseorang membantu orang lain untuk bunuh diri tidak diancam hukum, dan aturan itu berlaku sejak 1871.

Namun demikian sebagian besar organisasi dokter Jerman melarang anggotanya untuk memberi bantuan bagi pasien yang ingin mati. Jika berani melakukannya, dokter akan kehilangan ijin praktek. Selain itu, sekarang banyak organisasi yang menawarkan servis berbayar bagi mereka yang ingin mati. Penawar layanan menyalahgunakan fakta, bahwa membantu orang untuk bunuh diri, misalnya dengan memberikan obat mematikan, tidak diancam hukuman

Rumitnya tema bantuan bunuh diri atau eutanasia itu juga tampak pada empat rancangan undang-undang yang didiskusikan. Setiap rancangan adalah hasil pembicaraan kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari wakil beberapa partai.

Rancangan yang paling didukung

Sebuah rancangan yang disampaikan Michael Brand dari Partai Kristen Demokrat, mendapat dukungan paling besar, yaitu 210 anggota parlemen. Menurut rancangan itu, mereka yang membantu orang untuk bunuh diri diancam hukuman penjara hingga maksimal tiga tahun. "Kita tahu, jika ada penawaran pasti ada yang akan berminat," kata Brand sambil menambahkan, "Dengan cara itu, tiap tahunnya ribuan orang mati "bunuh diri" di Belanda, Belgia dan Swis."

Kerstin Griese dari Partai Sosial Demokrat menyatakan dukungan bagi rancangan itu. Ia mengemukakan organisasi yang menawarkan layanan eutanasia tidak hanya bagi orang yang sakit keras, melainkan juga bagi orang yang sudah malas hidup dan orang yang sakit jiwa. Untuk layanan orang membayar 7.000 Euro atau sekitar 100 juta Rupiah, dan "layanan kematian" bisa diperoleh dalam waktu singkat. Griese menekankan, "Bisnis dengan kematian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara etis".

Diperkirakan, rancangan UU itu akan diterima secara luas dan diresmikan beberapa bulan mendatang.

Tapi sejauh mana seorang dokter boleh berperan tanpa terancam hukuman, jika UU itu disahkan? Menurut rancangan itu, pada dasarnya, dokter boleh memberikan bantuan eutanasia aktif dalam kasus pasien yang sakit berat dan tidak punya harapan sembuh. Inilah yang paling dikritik oleh Ulrich Montgomery, ketua organisasi dokter Jerman Bundesärztekammer. Menurutnya dokter boleh menyertai pasien, tapi tidak boleh aktif membantu bunuh diri.

Sejauh mana larangan?

Menurut rancangan lain yang antara lain didukung Renate Künast dari Partai Hijau, bunuh diri dan tindakan untuk membantu orang yang ingin bunuh diri tidak boleh diancam hukuman. Menurutnya, "jika terlalu banyak peraturan dan pembatasan, berarti pemerintah membatasi kebebasan orang untuk menentukan hidupnya sendiri." Bagi Künast, yang penting adalah ancaman hukuman bagi mereka yang ingin berbisnis dengen memberi layanan eutanasia. Poin ini disetujui semua partai di parlemen Jerman.

Sebuah kelompok kecil yang dipimpin Patrick Sensburg dari Partai CDU menilai: pemberian bantuan bagi orang yang ingin bunuh diri harus diancam hukuman, seperti halnya di Austria, Inggris dan Italia. Ia berargumentasi, "Membantu orang bunuh diri bukan tindakan yang berlandaskan kemanusiaan." Menurutnya, "Tindakan yang berlandaskan kemanusiaan adalah mendampingi dan membantu orang melewati fase hidup yang sulit."

Para anggota parlemen akan kembali mendiskusikan masalah ini, dalam beberapa bulan mendatang dan mensahkan salah satu rancangan UU yang didukung suara terbanyak.

Laporan Pilihan