Bisakah Pendidikan Seks Atasi Ledakan Populasi di Pakistan? | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 09.10.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Pakistan

Bisakah Pendidikan Seks Atasi Ledakan Populasi di Pakistan?

Populasi Pakistan diperkirakan naik hampir dua kali lipat 30 tahun ke depan. Ahli berpendapat, perlu lebih banyak pendidikan tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi untuk mencegah masalah kepadatan penduduk.

Shahida Soomro adalah perempuan paruh baya di kota Bhit Shah, provinsi Sindh Selatan. Dia salah satu dari 22.000 relawan Pekerja Kesehatan Wanita di provinsi tersebut, yang menjadi penyambung antara masyarakat dan sistem kesehatan.

Pada suatu sore, di dalam halaman rumah dengan dua kamar tidur, Soomro dikelilingi oleh wanita dari segala usia, mendiskusikan tentang kesehatan reproduksi dan seksual.

Beberapa ibu muda yang menggendong bayi dan balita terlihat malu-malu dan kurang nyaman. Mereka ditemani oleh mertua atau bibi yang lebih tua untuk berbicara. Mereka semua ingin belajar cara menghindarikehamilan yang tidak direncanakan.

Shahida mengeluarkan beberapa kotak dan ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana cara alat kontrasepsi bekerja. Ia menunjukkan mereka suntikan, pil dan kondom, yang tersedia gratis di rumah sakit pemerintah setempat. Namun, tidak semua orang dengan mudah menerima saran dan penjelasannya.

“Ada banyak mitos dan kesalahpahaman,” ujarnya. “Beberapa wanita takut hal itu akan membuat mereka mandul selamanya. Yang lain berpikir hal itu bertentangan dengan agama mereka.”

Shahida bukan perawat atau dokter yang terlatih. Ia mengatakan tugasnya adalah mendengarkan dan meyakinkan para wanita bahwa mereka punya hak penuh atas hidupnya. “Saya berasal dari komunitas. Jadi mereka tahu saya dan percaya ketika saya merujuk mereka ke rumah sakit.”

Tidak percaya pada pendidikan seks

Pendidikan seks adalah hal yang tabu dalam masyarakat Muslim konservatif Pakistan. Rasa takut akan serangan balasan dari ulama Islam menghambat kesadaran masyarakat untuk mengikuti program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Akses terhadap alat kontrasepsi masih terbatas. Wanita yang tidak menginginkan kehamilan biasanya tidak diizinkan membuat pilihan itu. Para ahli mengatakan program keluarga berencana telah gagal menjadi prioritas nasional.

Dalam dua puluh tahun terakhir, populasi Pakistan meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 130 juta orang pada tahun 1998 menjadi 208 juta orang di tahun 2017.

Menurut Data Populasi PBB, Pakistan berada di antara enam negara terpadat dunia, bersama Cina, India, Amerika Serikat, Indonesa dan Brazil.

Dalam tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 2,4%, PBB mengatakan bahwa populasi Pakistan bisa mencapai 403 juta orang pada tahun 2050. Untuk negara dengan pertumbuhan demografi seperti itu serta ekonomi yang menyusut, para ahli memperingatkan bahwa bencana akan terjadi, jika masalah tersebut tidak segera ditanggapi. Sekarang, anggota masyarakat sipil Pakistan mengambil tindakan.

Tonton video 03:06

Pakistan's religious diversity is alive in a Karachi neighborhood

Masyarakat sipil ikut andil

Didirikan tahun 1990-an, program Pekerja Kesehatan Wanita Pakistan telah menyediakan pelayanan penting yang mencakup berbagai layanan kesehatan ibu dan anak. Mereka menjalankan kampanye dari rumah ke rumah dan mendistribusikan alat kontrasepsi.

Namun, program yang dikelola pemerintah tengah kesulitan karena kurangnya pelatihan dan pendanaan. Relawan komunitas seperti Shahida sering tidak dibayar selama berbulan-bulan. Pekerja kesehatan terkadang terpaksa turun ke jalan menggelar aksi protes untuk menarik perhatian pemerintah.

“Ini bukan hanya soal kekurangan dana, tapi kurangnya komitmen politik untuk program keluarga berencana,” ujar Nadeem Shah, petugas medis senior di rumah sakit pemerintah provinsi setempat.

Menurut pengalamannya, sistem kesehatan publik Pakistan dianggap “bermasalah karena kurangnya pendekatan terpadu yang berkesinambungan.” Shah mengatakan bahwa sistem itu menyalahgunakan dana publik. “Itu mencerminkan kegagalan pemerintahan,” tandasnya.

Namun, masalah di ranah institusional ini juga telah menjadi penyebab kebangkitan yang tidak direncanakan. Di desa kecil tempat Shah tinggal, di Pakistan tenggara, Bhannot, hal itu telah memobilisasi masyarakat untuk menjaga kesehatan masing-masing.

Ketua komunitas dalam Inisiatif Kesehatan Masyarakat nirlaba, bertemu dua kali dalam sebulan untuk membahas akses bagi pria dan wanita pada metode keluarga berencana.

“Perilaku telah berubah, terima kasih kepada internet dan telepon seluler,” ujar Mohammed Musa Sial, aktivis sosial. “Ada kesadaran yang tumbuh diantara kalangan pria bahwa program keluarga berencana adalah ide yang bagus dan itu baik demi kepentingan mereka sendiri. Kami tidak bisa menunggu pemerintah untuk hadir membantu kami. Kami harus membantu diri kami sendiri.”

Alat kontrasepsi, tertarik?

Perdana Menteri Imran Khan mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menangani masalah ini dengan mengalokasikan lebih banyak dana. Pemerintahannya telah membicarakan pembangunan negara sejahtera, di bawah program  “Ehsaas”. Program ini telah dirancang sebagai program sosial oleh pemerintah sebelumnya, sekarang dilengkapi dengan memasukkan gagasan baru tentang pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan.

Meskipun perencanaan tersebut terlihat bagus di atas kertas, para pengamat mengatakan pemerintah masih terlalu terganggu oleh masalah-masalah lain, termasuk permasalahan ekonomi, korupsi yang merajalela dan situasi yang bergejolak di Afghanistan dan Kashmir, untuk bisamenjalankan reformasi yang berarti.

Namun, para ahli mengatakan bahwa penjaminan akses ke alat kontrasepsi adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mengatasi masalah populasi Pakistan.

Sebuah laporan yang dirilis September lalu menunjukkan bahwa setengah dari 16,8 juta wanita yang sudah menikah di Pakistan tidak menggunakan alat kontrasepsi modern.

Laporan yang diproduksi bersama oleh Institut Guttmacher yang berbasis di AS dan Dewan Kependudukan di Pakistan,  menunjukkan bahwa "diperkirakan ada3,8 juta kehamilan yang tidak diinginkan setiap tahun, yang sebagian besar merupakan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan atas alat kontrasepsi modern."

"Studi ini memberikan bukti kuat sebagai contoh kasus untuk investasi yang diperlukan bagi layanan keluarga berencana di Pakistan," kata Zeba Sathar, direktur negara Dewan Populasi di Pakistan dan salah satu penulis laporan itu.

Penelitiannya menunjukkan bahwa Pakistan saat ini menghabiskan 81 juta Dolar AS setiap tahunnya untuk alat kontrasepsi. Jika negara itu menggandakan pengeluarannya menjadi sekitar 173 juta Dolar AS per tahun untuk alat kontrasepsi modern, itu dapat mencegah sekitar 3,1 juta kehamilan yang tidak diinginkan setiap tahunnya, berarti penurunan sampai 82%.

Sathar telah lama berpendapat bahwa Pakistan bisa belajar banyak dari negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, serta negara-negara yang lebih dekat seperti Iran dan Bangladesh. Melalui upaya berkesinambungan, negara-negara ini telah berhasil mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduknya. Di Bangladesh, program melek huruf bagi wanita dan program keluarga berencana di tingkat akar rumput membantu membalikkan keadaan.

Menurut pengamat, Pakistan juga dapat membuat langkah-langkah serupa dengan memberantas pernikahan anak, meningkatkan pendidikan anak perempuan dan dengan program pemberdayaan perempuan.

Mereka menekankan, pemerintah perlu bertindak melampaui retorika mereka, untuk menjadikan program keluarga berencana sebagai prioritas nasional. (pk/hp)

Laporan Pilihan

Audio dan Video Terkait