Bekas Petinggi era Mubarak Dilarang Jadi Pejabat

Meski lolos di parlemen, namun aturan baru itu masih harus disetujui oleh Dewan Militer Mesir yang kini berkuasa selama masa transisi. Jika disetujui, maka bekas kepala intelijen di era Husni Mubarak yakni Omar Suleiman akan didiskualifikasi dari pencalonan sebagai presiden.

Sebelumnya, Omar Suleimen menyatakan diri akan maju dalam pemilihan presiden untuk mencegah para Islamis menjadikan Mesir sebagai negara Islam.

Omar Suleiman yang juga sempat menduduki jabatan singkat sebagai wakil presiden sebelum Husni Mubarak terguling, dalam wawancara yang dipublikasikan pada hari Kamis (12/04) mengatakan bahwa kelihaian kelompok fundamentalis Ikhwanul Muslimin dalam pencalonan presiden Mesir mengerikan.

Komentar ini disampaikan bekas kepala intelijen itu kepada suratkabar mingguan El-Fagr, di tengah perdebatan dua hari berturut-turut di parlemen mengenai undang-undang yang jika diberlakukan akan melarang hak politik para bekas anggota senior rejim Mubarak, termasuk hak ikut memilih atau ikut mencalonkan diri dalam pemilu selama sepuluh tahun ke depan.

Dalam wawancara itu, Omar Suleiman mengingatkan bahwa Ikhwanul Muslimin telah menguasai lebih dari setengah kursi yang ada di parlemen dan kini merupakan blok politik terbesar.

Ia mengatakan bahwa kelompok Islamis itu akan mengontrol semua institusi negara jika berhasil memenangkan pemilihan presiden. Ikhwanul Muslimin bersama kelompok Islamis lainnya kini menguasai mayoritas 70 persen kursi yang ada di parlemen Mesir.

“Jika Mesir jatuh di bawah kekuasan kelompok Islamis, maka (Mesir-red) akan menderita karena isolasi dan rakyat akan menderita karena tidak bisa berkomunikasi (dengan bangsa lain-red)” kata bekas kepala intelijen Mubarak itu.

Pemilihan presiden yang akan berlangsung bulan depan akan menjadi langkah terpenting dari proses transisi demokrasi di Mesir. Dewan Militer telah berjanji akan menyerahkan kekuasaan setelah presiden baru terpilih.

ab/ afp