Beberapa Pejabat Tinggi Pakistan Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi di Pakistan mencekal Menteri Pertahanan Ahmad Mukhtar untuk bepergian ke luar negeri. Menteri Pertahanan Ahmad Mukhtar dilarang untuk melakukan kunjungan ke Cina. Di bandara udara ia mengatakan, namanya termasuk dalam daftar yang dicurigai melakukan korupsi. Ia menyatakan tidak bersalah dan akan membelanya di depan pengadilan.

Selain Ahmad Muhtar, lebih dari 250 pejabat tinggi lainnya juga turut dicekal. Mereka yang diduga terlibat kasus korupsi itu, terdiri dari sejumlah besar politisi, diplomat dan mantan perwira militer. Diantaranya juga terdapat Menteri Dalam Negeri Rahman Malik. Demikian dijelaskan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Pakistan Naveed Sattar.

Perintah penangkapan terhadap mereka kembali diterapkan, dan kekayaan yang dimiliki tersangka akan dibekukan. Hari Rabu (16/12), Mahkamah Tinggi Pakistan menyatakan pemberian amnesti yang mengundang kontroversi dan dinilai melanggar hukum. Dengan amnesti itu, Presiden Asif Ali Zardari dan politisi lainnya dapat berlindung dari pengejaran hukum. Mantan Presiden Pervez Musharaf bulan Oktober tahun 2007 lalu, memberikan amnesti tersebut, sebagai isyarat perujukan dengan pimpinan kelompok oposisi. Secara keseluruhan, dengan amnesti itu, lebih dari 8 ribu kasus dugaan korupsi diputihkan.

Saat ini Presiden Asif Ali Zardari berlindung di balik amnesti tersebut dari pengejaran hukum. Sementara tekanan terhadap pemerintahnya semakin meningkat, demikian pula desakan untuk mencabut hak imunitas Presiden Zardari. Dengan demikian kasus dugaan korupsi terhadap pengikutnya dapat digelar dan tidak tertutup kemungkinan untuk juga menyeret Presiden Zardari.

Sementara itu, partai oposisi terbesar di Pakistan mendesak agar Presiden Zardari mengundurkan diri. Dengan alasan moral, Presiden Zardari hendaknya mengundurkan diri. Demikian dikatakan juru bicara partai oposisi Liga Muslim PML-N. Ditambahkannya, semua anggota kabinet juga harus segera mengundurkan diri.

Di tengah pencekalan terhadap menteri dan sejumlah politisi lainnya di Pakistan, berkembang isyu mengenai perebutan kekuasaan. Presiden Asif Ali Zardari, membantah isyu tersebut. Demikian dikatakan juru bicara Presiden Zardari, Farhatullah Babar. Isyu mengenai perebutan kekuasan di Pakistan, memberikan guncangan di pasar keuangan dunia. Perkembangan politik di Pakistan mendapat perhatian khusus, karena negara ini memiliki senjata atom.

AR/AS/dpa/afp