1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Live TV
Video
Fokus
Pemilu 2024InovatorEcoFrontlines

Bashir Bereaksi Dingin terhadap Kecaman Dunia

24 April 2012

Ban Ki Moon mengecam serangan udara Sudan terhadap Bentiu dan Rubkona di Sudan Selatan. Sementara Bashir tidak peduli terhadap tuntutan internasional.

https://p.dw.com/p/14jza
Generalleutnant Omar Hasan Ahmad al-Baschir (arabisch ‏عمر حسن أحمد البشير‎, DMG ʿUmar Ḥasan Aḥmad al-Bašīr; * 1. Januar 1944 in Hosh Bannaga bei Schandi, Sudan) ist der Staatspräsident des Sudan, der 1989 nach einem unblutigen Militärputsch an die Macht kam und das Land nach einer islamisch-fundamentalistischen Haltung regiert. Seit 1993 ist al-Baschir Staatspräsident.
Presiden Sudan al BashirFoto: picture alliance / Photoshot

Sekjen PBB Ban Ki Moon mengecam serangan udara Sudan terhadap Sudan Selatan dan meminta dihentikannya segera kekerasan di perbatasan antara kedua negara. Menurut keterangan juru bicaranya Eduardo del Buey, Ban meminta pemerintah di Khartoum Senin (23/4) untuk menghentikan pertempuran. Dalam konflik antara Sudan dan Sudan Selatan, "tidak ada solusi militer". Ban Ki Moon menyerukan kepada Presiden Sudan Omar al-Bashir dan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir untuk menghindari konfrontasi berikutnya dan kembali melakukan dialog.

A SPLA soldier walks in a market destroyed in an air strike by the Sudanese air force in Rubkona near Bentiu April 23, 2012. Sudanese warplanes carried out air strikes on South Sudan on Monday, killing three people near the southern oil town of Bentiu, residents and military officials said, three days after South Sudan pulled out of a disputed oil field. REUTERS/Goran Tomasevic (SOUTH SUDAN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)
Serangan udara terhadap Sudan SelatanFoto: Reuters

Senin (23/4), pesawat Sudan membombardir kota Bentiu, meskipun militer Sudan Selatan sebelumnya sudah menarik diri dari ladang minyak Heglig yang dipersengketakan. Pertempuran memperebutkan Heglig adalah bentrokan militer terhebat sejak proklamasi Sudan Selatan, Juli 2011.

Sejumlah kawasan ladang minyak yang merupakan separuh sumber produksi minyak Sudan, dituntut kepemilikannya oleh kedua negara. Dengan pemisahan diri Sudan Selatan, pemerintah di Khartoum kehilangan 75 persen cadangan minyaknya.

DK/VL/afp/dpa