Bantuan untuk Libanon Hampir 1 Milyar Dolar

Dana ini akan digunakan untuk menutup kebutuhan Libanon selama tiga sampai empat bulan pertama. Sebelum Konferensi dimulai, rancangan kebutuhan dana yang diajukan Beirut untuk lingkup waktu tersebut, tercatat setengah milyar Dolar.

Pada kesempatan itu Perdana Menteri Fouad Siniora menyatakan, sebenarnya dana yang dibutuhkan Libanon jauh lebih tinggi. Kerusakan akibat perang 34 hari tersebut mencapai milyaran Dolar. Demikian pula kerugian dari hilangnya pemasukan. Selain itu, Libanon harus menangguhkan pembayaran utang luar negei yang mencapai 35 milyar Dolar. Semua aspek ini merupakan alasan untuk mengadakan Konferensi Donor berikutnya di Beirut pada bulan Desember. Tanpa menyebutkan nama, perdana menteri Libanon menjamin bahwa dana itu tidak akan disalurkan melalui organisasi-organisasi yang tak berwenang. Fouad Siniora mengatakan,

“Seluruh bantuan akan disalurkan secara langsung oleh pemerintahan Libanon kepada masyarakat yang membutuhkannya, tanpa melalui organisasi atau kelompok lain. Jadi dana yang terkumpul di sini akan digunakan sesuai permintaan para donor, dengan mekanisme yang ditetapkan. Masyarakat Libanon yang menderita akan menerima bantuan melalui jalur pemerintah.”

Konferensi Negara Donor di Stockholm bukan satu-satunya sumber dana bantuan bagi Libanon. Arab Saudi, Qatar dan Kuwait telah menjanjikan lebih dari 2 milyar Dolar. Sebagian bantuan itu akan berupa program pemulihan wilayah, sebagian lagi dalam bentuk dana yang akan ditransfer. Seperti biasanya, sejumlah negara berusaha mengikut sertakan nilai bantuan yang pernah diberikan kepada Libanon, sebagai bagian dari dana yang dijanjikannya sekarang. Dengan begitu, sebagian dari 230 juta Dolar yang dijanjikan delegasi Amerika, sudah termasuk bantuan yang dijanjikan Presiden Amerika Serikat George Bush sebelumnya. Juga Jerman memperhitungkan bantuan sebelumnya senilai 5 juta Euro, sebagai bagian dari 27 juta Dolar yang dijanjikan.

Konferensi Negara Donor ini tidak membahas aspek hak rakyat dalam perang. Menurut Perdana Menteri Swedia Görran Persson, masalah ini pasti akan diangkat dalam acara lain.

“Pemerintahan Swedia secara tegas mengecam kekerasan eksesif yang dilakukan Israel di Libanon Selatan. Israel harus menghormati hukum internasional. Namun, juga harus dikatakan bahwa aksi kekerasan kaum Hisbullah tidak sesuai dengan hukum internasional. Penculikan tentara Israel dan pengeboman target sipil di Israel bertentangan dengan hukum internasional.”

Bagi Libanon sikap ini mungkin kurang memuaskan. Terutama karena kebutuhan Libanon tidak terbatas pada dukungan ekonomi dan pendanaan. Gencatan senjata yang berlaku di Libanon saat ini sangat rapuh. Sementara itu, Israel belum bersedia mengangkat blokade.