Bantuan Kemanusiaan dan Pemerintahan Otoriter | Sosial | DW | 03.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Sosial

Bantuan Kemanusiaan dan Pemerintahan Otoriter

Apakah bantuan ke negara yang dikuasai rejim hanya memperkuat penguasa dan menambah penderitaan rakyatnya? Diskusi di Deutsche Welle Bonn membahas situasi di Zimbabwe.

Penguasa Zimbabwe Robert Mugabe

Penguasa Zimbabwe Robert Mugabe

Inilah saatnya bagi revolusi di Zimbabwe. Demikian pandangan sejumlah peserta diskusi. Revolusi yang akan mengubah secara mendasar keadaan di negeri itu dan bukan hanya mengurangi penderitaan rakyatnya. Ini harus muncul dari warga Zimbabwe sendiri. Memang saat ini mulai terbentuk masyarakat sipil, namun yang dihadapi adalah persoalan klasik negeri miskin. Demikian kata Wilfred Mbanga, wartawan Zimbabwe yang sejak 3 tahun menjadi eksil di Inggris dan menerbitkan harian oposisi terbesar berbahasa Inggris The Zimbabwean.

Wilfred Mbanga: "Situasi saat ini tak menyisakan harapan. Ekonomi hancur, rakyat tak bisa membeli makanan, juga mereka yang punya uang. Dulu Zimbabwe adalah lumbung padi bagi negara-negara tetangganya, sekarang Zimbabwe harus mengimport bahan pangan. Kami bahkan tidak bisa cukup bertani untuk memenuhi kebutuhan kami sendiri."

Satu dari setiap tiga orang Zimbabwe melarikan diri dari rejim otoriter Robert Mugabe. Pelanggaran hak asasi adalah menu sehari-hari. Buruknya situasi hak asasi di sana memaksa pemerintah Jerman menghentikan kerjasama pembangunan, sejak tahun 2002. Untuk melanjutkan kembali bantuan, Jerman bersama UE menetapkan persyaratan, antara lain penegakan hukum, pencabutan UU yang mempersulit demonstrasi, atau yang memungkinkan represi oleh negara. Termasuk di dalamnya kebebasan bagi media dan penegakan hak asasi manusia.

Persyaratan semacam itu tak bisa digunakan organisasi non pemerintah yang bekerja utnuk tujuan kemanusian, seperti organisasi ‚Help’ yang menyalurkan bahan pangan atau menyediakan tempat perlindungan. Mereka menghadapi dilema moral yang sangat nyata, kata Wilfred Mbanga, wartawan Zimbabwe yang kini bermukim di Inggris.

Wilfred Mbanga: "Tanpa bantuan rakyat akan kelaparan dan jika sangat lapar mereka bisa sangat marah, turun ke jalan dan seterusnya. Tapi teman-teman dan keluarga saya tinggal di Zimbabwe. Apakah saya tega melihat mereka mati kelaparan hanya karena saya ingin menjatuhkan Mugabe? Saya tidak mau mereka menderita. Memberi mereka bantuan, makanan, adalah hal yang manusiawi. Tapi sayangnya, bantuan itu juga ikut mengekalkan penguasa yang represif."

Rupert Neudeck, pendiri organsaisi bantuan Cap Anamur, mengkritik pemerintah negara-negara yang menyatakan prioritas politik luar negerinya adalah memperhatikan hak asasi di negara lain. Negara-negara itu mengecam pemimpin Zimbabwe, Robert Mugabe di tingkat internasional. Tetapi itu tak dilakukan. Bagi Rupert Neudeck, itulah persoalan ynag terburuk, dan bukan pertanyaan apakah kita harus menolong Zimbabwe atau tidak. Menurut Neudeck, masyarakat internasional menaruh harapan pada kemampuan berunding negara-negara tetangga Zimbabwe, terutama Republik Afrika Selatan. Namun pemerintah di Pretoria memilih diplomasi diam. Sementara Eropa juga tak ingin membahayakan hubungan diplomatiknya dengan Afrika Selatan.

Wilfred Mbanga pernah membahasnya dengan seorang pejabat pemerintahan Jerman.

Wilfred Mbanga: "Dan saya katakan, mengapa Jerman tidak menggunakan pengaruhnya terhadap Afrika Selatan untuk menekan Mbeki. Ia menjawab, hubungan kami dengan Afrika Selatan sekarang lebih erat, daripada dengan Zimbabwe."

Bagi Rupert Neudeck dari organsiasi bantuan Cap Anamur sudah jelas: Zimbabwe penting bagi stabilitas di Afrika tengah. Negara-negara harus menjadikan Zimbabwe sebagai faktor penentu dalam kebijakan menyangkut Afrika.