Bank Dunia Beri Bantuan untuk Bencana di Indonesia

Bank Dunia secara resmi mengumumkan hari Minggu (14/10) akan menyediakan dana sebesar 1 miliar Dolar AS atau sekitar 15 triliun Rupiah sebagai pinjaman kepada pemerintah Indonesia untuk upaya rekonstruksi daerah yang terkena bencana alam di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Kristalina Georgieva, CEO Grup Bank Dunia, mengungkapkan kesepakatan pemberian bantuan untuk Indonesia dalam Pertemuan Tahunan atau Annual Meeting IMF-Bank Dunia 2018.

"Bencana akan terus terjadi, dan akibat perubahan iklim maka bencana akan lebih banyak lagi,” ungkap Georgieva. Sebelumnya CEO Bank Dunia tersebut telah mengunjungi kota Palu, untuk melihat langsung dampak gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah akhir September lalu.

"Peringatan terbaik yang bisa kita bangun untuk para korban bencana adalah dengan melakukan pembangunan yang lebih baik, supaya lain waktu ketika bencana terjadi, lebih sedikit orang yang terkena dampak, lebih sedikit nyawa yang hilang, dan lebih sedikit lagi kerusakan yang terjadi,” katanya menambahkan.

Pinjaman memberatkan?

Bantuan ini merupakan kelanjutan dari hasil pembicaraan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan CEO Bank Dunia. Bantuan yang diberikan Bank Dunia berbentuk pinjaman jangka panjang yang menurut Kalla tidak akan memberatkan pemerintah karena pinjaman dari Bank Dunia tersebut bisa mencapai 35 tahun.

Selain bantuan pendanaan, Bank Dunia juga akan memberikan hibah 5 juta Dolar AS untuk bantuan teknis demi memastikan proses rekonstruksi dalam waktu dekat dijalankan dengan baik. Dari bantuan yang dikucurkan Bank Dunia, dana transfer tunai akan diberikan untuk 150.000 keluarga termiskin yang terdampak bencana untuk jangka waktu enam bulan hingga 1 tahun. Dana tersebut diberikan untuk mendukung system perlindungan sosial yang menopang ekonomi serta lapangan kerja lokal selama masa pemulihan.

Proses bantuan yang sulit

Kota terdampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah kini memasuki tahapan rekonstruksi, setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pemimpin penanganan korban gempa dan tsunami Sulteng memberhentikan proses evakuasi korban Kamis (11/10) lalu, meski sekitar 5.000 orang masih dilaporkan hilang.

Organisasi penyalur bantuan menyebutkan dibutuhkan sekitar dua tahun untuk membangun kembali tempat tinggal bagi warga. Selain itu, masalah keterbatasan sumber air bersih dan fasilitas pengobatan juga masih menjadi kendala di lokasi yang terkena bencana.

Meski demikian, Selasa (9/10) lalu BNPB menginstruksikan agar sejumlah lembaga bantuan internasional meninggalkan Sulawesi Tengah. Pemerintah menyebutkan hanya membutuhkan empat bantuan pokok yakni transportasi, tenda, genset dan pengelolaan air.

Dunia internasional dikagetkan dengan penolakan bantuan tersebut sebab Indonesia dianggap masih kesulitan untuk mengatasi kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi dan tsunami. Hal yang sama juga terjadi ketika gempa bumi melanda Lombok, organiasi asing juga tidak mendapat izin untuk datang dan memberi bantuan langsung.

Baca juga: Tim SAR Jerman Tuding Ormas Asing Lakukan Wisata Bencana di Palu

ts/vlz ( afp, dpa, ap, kompas.com)