Australia ″Tidak Terburu-buru″ Ratifikasi Perjanjian Dagang Indonesia | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 12.11.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Indonesia-Australia

Australia "Tidak Terburu-buru" Ratifikasi Perjanjian Dagang Indonesia

PM Australia Scott Morrison mengaku tidak dikejar waktu menandatangani perjanjian dagang dengan Indonesia. Jakarta sempat menunda penandatanganan lantaran rencana Canberra mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

PM Australia Scott Morrison

PM Australia Scott Morrison

Sikap Indonesia yang mengaitkan nasib perjanjian dagang Australia dengan rencana Canberra memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem ditanggapi dingin oleh Perdana Menteri Scott Morrison.

Kepada Sky News, Morrison mengklaim pihaknya tidak terburu-buru menandatangani perjanjian tersebut. Kedua negara sebelumnya dikabarkan akan meratifikasi perjanjian di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura pekan ini. "Kami tidak terburu-buru," kata Morrison seperti dilansir kanal berita 9News, "sama sekali tidak terburu-buru," imbuhnya, Senin (12/11).

"Saya tidak terganggu dengan hal itu," kata Morrison merujuk pada sikap enggan Indonesia. "Ini adalah perjanjian dagang yang baik buat kedua negara." 

Baca juga: Soal Yerusalem, Indonesia Berniat Tunda Ratifikasi Perjanjian Dagang Australia

Sang perdana menteri mengklaim pembahasan naskah perjanjian sudah tuntas, namun dia menolak "mencampurkan" kebijakan Timur Tengah Canberra dengan perjanjian dagang Indonesia. "Kami tidak mencampurkan kebijakan yang tidak berkaitan dengan perjanjian ini," tegasnya lagi.

Morrison saat ini mendapat tekanan politik di dalam negeri usai mengumumkan niatnya mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel beberapa bulan silam. Sejak itu sejumlah politisi senior, termasuk bekas Perdana Menteri Kevin Rudd dan Malcolm Turnbull, mendesak perdana menteri agar mengurungkan rencananya itu.

"Batalkan saja rencananya," kata Ketua Umum Partai Buruh Bill Shorten pekan lalu kepada kanal berita 9News, "bukan karena Indonesia menilainya buruk, tetapi karena idenya dari awal memang buruk."

Presiden Joko Widodo diyakini tidak ingin mengambil risiko mendapat serangan politik jelang Pemilu 2019 terkait sikap Australia dalam konflik Timur Tengah. Terlebih DPR harus turut menyetujui perjanjian dagang tersebut sebelum disahkan. 

Morrison sendiri mengaku akan tetap berhubungan dengan Jokowi seputar perkembangan pembahasan di dalam negeri. "Saya akan mengabarinya tentang posisi kami," ujarnya. "Kami tetap akan mempertahankan komitmen 100% pemerintahan kami terhadap solusi dua negara."

Baca juga: Indonesia Protes Rencana Australia Tentang Pemindahan Kedutaan ke Yerusalem

Pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel menjadi sumber ketegangan teranyar di Timur Tengah. Sejak Presiden AS Donald Trump  memindahkan kedutaan dari Tel Aviv, sejumlah negara mulai mempertimbangkan hal serupa, antara lain Australia dan Brasil.

Namun kedua negara mulai mendapat tekanan dari negara-negara bermayoritaskan muslim terkait rencana tersebut. Presiden terpilih Brasil Jair Bolsonaro misalnya mempertimbangkan ulang rencana kepindahan setelah terlibat dalam cekcok diplomatik dengan Mesir. Sebagai reaksi, Kairo sebelumnya membatalkan kunjungan kenegaraan Presiden Abdel Fattah el-Sisi ke Brasilia.

rzn/vlz (skynews, 9news, rtr, ap)

 

Laporan Pilihan