Atom Iran: Resolusi DK PBB atas Iran Belum Jelas | Fokus | DW | 07.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Atom Iran: Resolusi DK PBB atas Iran Belum Jelas

Masih belum ada terobosan menyangkut resolusi berikutnya bagi politik atom Iran di Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Fasilitas Pengayaan Uranium Iran

Fasilitas Pengayaan Uranium Iran

Iran masih tetap bersikeras untuk melanjutkan program pengayaan uranium. Sanksi yang bagaimana dan sejauh mana kali ini akan dijatuhkan terhadap Iran, merupakan tema perembukan kelima negara anggota Dewan Keamanan PBB plus Jerman.

Amerika Serikat melancarkan ancaman-ancaman keras terhadap Iran, juru bicara Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa Bangsa mengeluarkan suara yang lebih berdamai di New York. Jauh lebih lunak dari pendahulunya yang legendaris John Bolton. Dalam hal ini Washington tidak memberikan tanggapan alias tidak bereaksi, sama seperti yang terjadi saat ini dalam perundingan Iran yang dilaksanakan oleh kelima negara pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB plus Jerman.

Menurut duta besar Prancis untuk PBB, Jean Marc de la Sabliere, dalam perembukan mengenai sanksi baru yang lebih keras terdapat kesepakatan terutama menyangkut satu hal: “Kami ingin kesepakatan. Ini sejak dulu merupakan posisi Prancis. Kami ingin mengupayakan sekuat tenaga agar Dewan Keamanan dan perundingan enam pihak tetap sepakat.“

Mengingat perbedaan sikap yang terlihat nyata di antara negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, keinginan untuk sepakat merupakan upaya diplomatis yang amat sulit.

Duta besar dari Moskow, Beijing, Washington, London, Paris plus Jerman ingin resolusi kedua yang dapat terus menekan Teheran. Namun perbedaan pendapat mengenai sejauh mana sanksi baru itu, sangatlah besar. Opsi sanksi yang diajukan misalnya: perluasan larangan pemberian ijin masuk ke negara-negara tertentu bagi politisi Iran yang berhubungan dengan program nuklir, perluasan pembekuan rekening luar negeri dan perpanjangan daftar larangan impor.

Jean Marc de la Sabliere: “Kami ingin sesuatu yang berkelanjutan, terutama karena kami hendak membiarkan Iran punya peluang untuk mengikuti perundingan agar keputusan baik dapat diambil dan supaya aktivitas yang peka itu dapat dihentikan. Masih belum saatnya anggota Dewan Keamananan mengeluarkan resolusi kedua.”

Rusia ingin agar batas waktu 60 hari dicantumkan dalam resolusi dan menolak tegas usulan embargo senjata dan larangan pengeluaran visa bagi mahasiswa Iran dari jurusan kenukliran. Bersama Rusia, Cina juga lagi-lagi memblokir usulan-usulan tertentu.

Namun pada awal perumusan resolusi terlihat jelas bahwa para peserta perundingan lebih mementingkan cukup waktu untuk berembuk dan kesepakatan ketimbang meningkatkan ketegangan. Tetapi meskipun demikian, perlawanan masih ada. Menurut pengamat PBB, di DK keharmonisan semakin menghilang. Ke-10 negara anggota tidak tetap DK merasa dikucilkan dan tidak dilibatkan.

Dumisani Kumalo. Ketua DK saat ini yang berasal dari Afrika Selatan: “Kami mendapat informasi, akan menerima rancangan secepat mungkin. Dikatakan, sekarang belum selesai. Mereka mengatakan, butir-butir yang diperhatikan menyangkut larangan bepergian, daftar larangan impor, larangan ekspor bagi senjata Iran dan kesepakatan moneter serta perdagangan.“

Ketika resolusi dikeluarkan Desember tahun lalu, terjadi kemarahan besar, karena resolusi dirembukkan sendiri oleh keenam negara tadi dan juga karena rancangan disodorkan terlambat. Kali ini diharapkan tidak akan begitu lagi. Selambat-lambatnya tiga pekan ke depan, ke-15 anggota DK diperkirakan akan menyetujui resolusi Iran yang berikutnya. Demikian menurut seorang diplomat Barat yang optimis. Kecuali jika hingga waktu itu Iran mau mengalah.