ASEAN Tuntut Myanmar Bertanggungjawab atas Nasib Rohingya | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 13.11.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

ASEAN

ASEAN Tuntut Myanmar Bertanggungjawab atas Nasib Rohingya

Rancangan naskah pernyataan akhir dalam KTT ASEAN menuntut militer Myanmar "bertanggungjawab" atas pelanggaran HAM berat terhadap minoritas Rohingnya. Namun tidak jelas apakah rancangan tersebut akan diloloskan.

Negara-negara Asia Tenggara mempertajam tuntutan terkait pembantaian minoritas Rohingya di Myanmar. Menurut rancangan naskah yang disiapkan untuk deklarasi penutup KTT ASEAN di Singapura, semua pihak yang mendalangi kekejaman di negara bagian Rakhine harus "bertanggungjawab" atas kejahatan tersebut.

"Kami mengimbau komisi pencari fakta independen yang dibentuk pemerintah Myanmar agar menjalankan investigasi terhadap tuduhan pelanggaran HAM secara independen dan imparsial, serta membuat mereka yang terlibat bertanggungjawab," begitu bunyi rancangan naskah deklarasi tuan rumah KTT ASEAN.

Baca juga:Tanpa Trump, Rusia dan Cina Berlomba Dominasi KTT ASEAN 

Naskah itu juga menilai bencana kemanusiaan di Rakhine merupakan "hal yang mengkhawatirkan."

Meski demikian naskah yang bocor ke kantor berita Reuters itu masih bisa berubah sebelum ditandatangani ke Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menjelang penutupan konferensi, Kamis (15/11). Pemerintah Singapura sendiri menolak berkomentar terhadap rancangan tersebut.

Di Singapura, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dijadwalkan bertatap muka dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Dia sebelumnya mengatakan telah "kehilangan kepercayaan" terhadap Suu Kyi perihal nasib minoritas Rohingnya.

Selasa (12´/11) Amnesty Intenational mencabut penghargaan Hak Azasi Manusia paling bergengsi terhadap Suu Kyi lantaran dianggap mendiamkan pelanggaran HAM di Rakhine.

Agustus lalu PBB menerbitkan laporan detail mengenai pembantaian dan pemerkosaan masal dengan "niat genosida" yang dilakukan militer Myanmar terhadap minoritas Rohingya. Badan dunia itu menuntut panglima militer dan lima jendral lain diseret ke pengadilan internasional atas dugaan kejahatan perang.

Rancangan pernyataan ASEAN yang disiapkan untuk KTT di Singapura sudah sesuai dengan tuntutan sejumlah negara di Asia Tenggara agar pengungsi Rohingya yang mencari suaka di Bangladesh bisa kembali ke kampung halamannya. Selain itu pemerintah Myanmar juga didesak untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan mendorong proses rekonsiliasi.

Baca juga: "Aku Tinggalkan tubuhku di sana": Kisah Perempuan Rohingya Yang Terlantar

Sejumlah diplomat meyakini Singapura cendrung mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Myanmar. Namun ketika sikap tersebut didukung negara-negara ASEAN bermayoritaskan muslim seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, pemerintah di Yangoon selama ini selalu mendapat dukungan dari jiran terdekat, yakni Laos, Kamboja, Vietnam dan Thailand.

"Kami sudah menegaskan bahwa kami tidak lagi mendukung dia," kata Mahathir tentang Aung San Suu Kyi dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Turki, TRT, bulan lalu. "ASEAN memegang teguh kebijakan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara anggota, tapi ini sudah merupakan ketidakadilan yang sangat besar," imbuhnya lagi.

rzn/ap (rtr)

Tonton video 00:55

Krisis Rohingya Bisa Meluas Jadi Konflik Keamanan Regional

Laporan Pilihan

Audio dan Video Terkait