AS Jatuhkan Sanksi Baru bagi Korea Utara

Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi-sanksi baru kepada Korea Utara, menyusul kasus penyerangan terhadap kapal perang Korea Selatan oleh Korea Utara. Hal ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Menteri Pertahanan AS Robert Gates dalam kunjungannya di perbatasan Korea Selatan yang memisahkan kedua negara Korea ini. Delegasi papan atas AS tiba di Seoul minggu ini untuk menunjukkan solidaritas bagi Korea Selatan.

Kapal perang Cheonan tenggelam Maret lalu dan 46 orang tewas dalam insiden ini. Hasil sebuah penyelidikan multinasional membuktikan bahwa Korea Utara bertanggung jawab dalam serangan torpedo di daerah perbatasan di Laut Kuning tersebut. Tetapi Korea Utara menepis segala sesuatu yang berhubungan dengan penyerangan ini dan mengatakan, bahwa ini hanyalah bagian dari sebuah persekongkolan interasional.

Dalam kunjungannya di Korea Selatan, yang juga menandai peringatan 60 tahun Perang Korea, Clinton dan Gates menyerukan kepada Korea Utara untuk menarik diri dari serangan-serangan selanjutnya dan aksi kekerasan terhadap Korea Selatan.

Selain itu ditegaskan, bahwa akan ada tindakan lanjutan serius bagi aksi tak bertanggung jawab seperti ini. Clinton mengatakan lebih lanjut, bahwa sanksi-sanksi baru ini bertujuan untuk membatasi penjualan dan pembelian senjata Korea Utara, termasuk barang-barang yang berhubungan dengan senjata, serta pembelian barang mewah dan aktivitas terlarang lainnya. Hal ini diharapkan juga akan memperkuat resolusi dewan keamanan PBB yang dikeluarkan setelah uji coba nuklir dan rudal Korea Utara, serta dapat menghindari tindakan ilegal lainnya.

Kunjungan kedua menteri AS di Korea Selatan juga bertujuan untuk memperkuat upaya terkini untuk "mengidentifikasi, menekan dan menggagalkan upaya Korea Utara yang terlibat dalam proliferasi dan tindakan-tindakan ilegal lain di luar negeri". Clinton mengatakan, antara lain badan pengawas keuangan AS akan mengerahkan upaya lebih keras untuk membekukan aset Korea Utara. Akan ada upaya baru dengan pemerintahan negara-negara kunci untuk menghentikan operasi berbagai perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam aktivitas ilegal dan untuk menghindari bank-bank di luar negeri melakukan transaksi yang tidak sah.

Selain itu, AS akan lebih memberikan tekanan atas berbagai "penyalahgunaan" hak diplomatis istimewanya yang berulangkali dilakukan Korea Utara dalam sejumlah aktivitas yang dilarang oleh dewan keamanan PBB. Upaya global disini menjadi salah satu faktor kunci. Clinton mengatakan, AS akan menekan negara-negara lainnya untuk tidak membeli barang.barang terlarang dari Korea Utara dan juga tidak menjual barang-barang yang berhubungan dengan senjata nuklir.

Juga ditekankan oleh Menlu AS Clinton, bahwa sanksi ini tidak ditujukan terhadap rakyat Korea Utara, yang dikatakan "sudah menderita terlalu lama karena prioritas pemerintahannya yang sesat". AS berharap, dengan ini Korea Utara akan mengmbil langkah-langkah tertentu yang menunjukkan pertanggung jawaban mereka bagi insiden penyerangan kapal Korea Selatan dan maju dalam proses denuklirisasi.

Pyongyang sebenarnya sudah mengisyaratkan kemauan dalam hal ini, tetapi Seoul dan Washington ingin melihat komitmen yang jelas dalam proses perlucutan senjata. Selain itu Korea Utara juga diharapkan untuk memperbaiki situasi HAM dan standar hidup warganya bersama-sama dengan masyarakat internasional.

Anggatira Gollmer/AFP/AP
Editor: Hendra Pasuhuk