Perusahaan Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat Akibat Uighur | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 10.07.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

AS-Cina

Perusahaan Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat Akibat Uighur

Beberapa perusahaan di Cina masuk “daftar perdagangan hitam” yang ditetapkan pemerintah AS. Perusahaan itu dituding mendukung pelanggaran HAM atas minoritas muslim Uighur. Perusahaan Iran dan Rusia juga terkena sanksi.

Warga Uighur di Xinjiang yang hidup dalam pengawasan pemerintah Cina

Warga Uighur di Xinjiang yang hidup dalam pengawasan pemerintah Cina

Washington memperkirakan ada sekitar 14 perusahaan yang berbasis di Cina yang ikut terlibat melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Provinsi Xinjiang. Menteri Perdagangan Gina Raimondo menyebutkan AS tetap bertekad untuk mengambil tindakan tegas dan jelas terhadap perusahaan yang melakukan hal tersebut.

Di masa lalu, AS telah menempatkan perusahaan tersebut dalam sebuah daftar karena diyakini mendukung pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Para ahli dan organisasi hak asasi manusia memperkirakan bahwa hingga satu juta orang Uighur, Kazakh, Hui atau anggota minoritas Muslim lainnya telah ditempatkan di kamp-kamp di daerah otonomi Xinjiang.

Sementara itu, pemerintah Beijing menuding kelompok-kelompok Uighur melakukan gerakan separatisme dan terorisme. Para pengamat merujuk pada kamp-kamp reedukasi di mana orang-orang Uighur seturut arahan partai komunis diperlakukan dengan cara yang terkadang brutal. Anggota suku minoritas juga dilaporkan melakukan kerja paksa.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo

Menteri Perdagangan Gina Raimondo ingin memberi tekanan terhadap Cina

Hanya perusahaan Cina masuk daftar hitam AS?

Tidak hanya perusahaan Cina baru pertama kali masuk "daftar perdagangan hitam" milik AS. Sebanyak 34 perusahaan telah ditambahkan dalam daftar tersebut karena menurut pemerintah AS mereka terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS dan kepentingan keamanan nasional. Daftar itu mencakup perusahaan yang diklaim telah melakukan perdagangan secara tidak sah dengan Iran dan Rusia atau mendukung militer Cina.

Perusahaan AS tidak diperbolehkan melakukan bisnis dengan perusahaan dalam daftar tersebut tanpa izin khusus. "Kami akan terus mengontrol ekspor secara intensif untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, perusahaan, dan individu yang mencoba mendapatkan barang-barang dari AS untuk kegiatan subversif di negara-negara seperti Cina, Iran, dan Rusia," kata Menteri Perdagangan AS Raimondo.

ts/yp (dpa, afp)