AS Dukung Negara Asia Tenggara Lawan Tekanan Cina di Laut Cina Selatan | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 28.01.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Laut Cina Selatan

AS Dukung Negara Asia Tenggara Lawan Tekanan Cina di Laut Cina Selatan

AS menyatakan dukungan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk melawan Cina yang mengklaim Laut Cina Selatan di luar kesepakatan hukum internasional. AS menuduh Cina memanfaatkan pandemi corona untuk menekan pengaruhnya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken

Amerika Serikat (AS) menolak klaim terhadap wilayah Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh Cina di luar kesepakatan hukum internasional. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Rabu (27/01) bahwa AS mendukung negara-negara Asia Tenggara untuk melawan tekanan Cina.

Blinken membuat pernyataan tersebut lewat panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin, kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

"Menteri Luar Negeri AS Blinken berjanji untuk mendukung para penggugat negara Asia Tenggara dalam menghadapi tekanan Cina," kata Departemen Luar Negeri AS.

Cina mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan yang kaya akan energi dan jalur perdagangan utama tersebut. Klaim tumpang tindih di wilayah Laut Cina Selatan sudah sejak lama terjadi dan melibatkan Filipina, Brunei, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan.

AS menuduh Cina memanfaatkan pandemi virus corona untuk menekan pengaruhnya di Laut Cina Selatan.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan Blinken, yang menjabat Menlu di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, "menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat menolak klaim maritim Cina di Laut China Selatan yang melebihi zona maritim yang diizinkan untuk diklaim Cina berdasarkan hukum internasional."

Hubungan AS dengan Cina memburuk di bawah kepemimpinan mantan Presiden AS Donald Trump karena berbagai masalah termasuk pandemi COVID-19, kebijakan UU Keamanan Nasional Cina di Hong Kong, perlakuan Cina terhadap minoritas Muslim di Xinjian, dan perang dagang.

Dua minggu lalu, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan perusahaan Cina atas konflik di Laut China Selatan.

pkp/rap (Reuters)

Laporan Pilihan