1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

AS Masukkan Garda Revolusi Iran Dalam Daftar Hitam?

8 April 2019

Pemerintahan Trump diberitakan akan memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar hitam organisasi teroris. Pemerintah Iran menyebut rencana itu "bencana baru" dalam hubungan kedua negara.

https://p.dw.com/p/3GSDI
Iran Revolutionsgarden in Teheran
Foto: Getty Images/AFP

Media AS hari Senin (8/4) memberitakan, pemerintahan Presiden Donald Trump siap memasukkan Korps Garda Revolusi Iran ke dalam daftar hitam organisasi pendukung teroris. Iran segera bereaksi dan menyebut rencana itu "bencana baru".

Kalau memang terjadi, maka inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah AS, sebuah angkatan bersenjata nasional dikategorikan sebagai "organisasi teroris asing." Rencana ini pertama kali diberitakan oleh harian Washington Post.

Kantor berita Reuters dan The Associated Press kemudian mendapat konfirmasi dari beberapa pejabat pemerintahan yang memberi keterangan berdasarkan kondisi anonimitas.

Pengamat memperkirakan, kebijakan itu akan memperumit hubungan AS dengan badan-badan lain di Timur Tengah, terutama kawasan yang selama ini mendapat dukungan dana dari Iran, misalnya beberapa kelompok di Irak dan Libanon.

Peringatan Iran

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyebut rencana itu sebagai "bencana baru" yang diprakarsai oleh "beberapa pejabat AS" yang bertindak sebagai kepanjangan tangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Parlemen Iran memperingatkan, Iran akan mengambil "tindakan balasan" jika Washington menetapkan Garda Revolusi sebagai kelompok teroris.

"Jadi para pemimpin Amerika, yang sendirinya adalah pencipta dan pendukung teroris di wilayah (Timur Tengah), akan menyesali tindakannya yang tidak pantas dan konyol ini," demikian disebutkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Parlemen dan dikutip kantor berita Iran, IRNA.

AS saat ini memuat sekitar 60 kelompok di seluruh dunia dalam daftar hitam organisasi teroris asing, namun tidak satupun dari kelompok itu adalah militer resmi yang dikelola oleh negara, seperti Garda revolusi Iran.

Berpotensi menyulut konflik

Kalangan pengamat memperingatkan, keputusan AS dapat membuat para pejabat militer dan intelijen AS juga dimasukkan dalam daftar teroris oleh pemerintahan asing yang menentang AS.

Mereka mengatakan, kebijakan itu juga akan mempersulit misi militer AS dan personil diplomatik di luar negeri. Di Irak, Iran mendukung banyak milisi dan partai-partai politik yang beraliran Syiah, sementara di Lebanon, Iran mendukung Hizbullah, yang merupakan bagian dari pemerintahan.

Para pejabat AS saat ini dilarang melakukan kontak dengan Hizbullah, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Washington.

Garda Revolusi Iran dibentuk setelah Revolusi Islam tahun 1979 dan merupakan organisasi keamanan paling kuat di negara itu. Garda Revolusi juga punya pengaruh kuat dalam ekonomi dan sistem politik di Iran.

hp/na (dpa, rtr, ap)