Arah Kebijakan Eropa terhadap Iran Jadi Bahasan di MSC

Ketegangan di Iran menjadi sorotan utama dalam München Security Conference (MSC) atau Konferensi Keamanan München 2026, menyusul tindakan keras dan mematikan rezim terhadap demonstran serta tekanan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar Teheran menghentikan program nuklirnya.

Para pemimpin konservatif Iran masih mempertahankan kekuasaan meski adanya gelombang protes anti-rezim terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Di tengah situasi itu, Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran yang kini hidup di pengasingan, aktif menghadiri konferensi internasional untuk menyerukan perubahan rezim di Iran.

Dalam sesi pembahasan mengenai masa depan Iran pada Jumat (13/02) dan dalam konferensi pers sehari kemudian, Pahlavi menyoroti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh rezim Iran. Sejumlah kelompok HAM menyebut tindakan represif rezim terhadap warga saat protes anti-rezim telah menewaskan ribuan orang.

Pahlavi, yang oleh sebagian warga Iran dianggap mampu mempersatukan bangsa melawan pemerintahan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei yang kini berusia 86 tahun, bahkan mempresentasikan peta jalan politik bagi masa depan Iran serta konsep "pemerintahan transisi" di MSC.

Sekitar 250.000 orang kemudian mengikuti demonstrasi di München pada Sabtu (14/02) untuk menentang rezim Iran dan mendukung oposisi yang dipimpin Pahlavi.

"Saya berada di sini untuk menjamin transisi menuju masa depan sekuler dan demokratis," ujar Pahlavi dalam pidato.

"Saya berkomitmen menjadi pemimpin transisi bagi Anda, agar suatu hari nanti kita dapat menentukan nasib negara kita melalui proses demokratis yang transparan melalui kotak suara."

Namun, pemerintahan transisi tentunya hanya bisa terbentuk jika rezim saat ini runtuh.

Meski kekuasaannya kini menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, rezim tersebut tetap bertahan dan dilaporkan bahkan meningkatkan penindasan di dalam negeri.

Walau begitu, diskusi luas mengenai kemungkinan perubahan rezim di Iran juga berlangsung dalam MSC.

Membaca sikap AS

Pahlavi, yang menjadi bagian dari oposisi Iran di pengasingan, menyiratkan harapan akan adanya langkah-langkah Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri rezim fundamentalis tersebut.

Selama protes anti-rezim, Presiden AS Donald Trump sempat mengatakan bahwa bantuan akan datang bagi rakyat Iran. Kini, pemerintahan Trump sedang dalam proses negosiasi dengan Teheran soal program nuklirnya, tetapi pengamat menilai kecil kemungkinan perundingan itu menghasilkan kepastian.

"Saya kira banyak warga Iran, baik di dalam maupun di luar negeri, berharap ada intervensi yang dapat melumpuhkan instrumen represi rezim sehingga memberi kami peluang untuk menyelesaikan krisis ini secara menyeluruh," kata Pahlavi dalam forum di MSC. Ia menegaskan bahwa yang dimintanya adalah "intervensi kemanusiaan" guna mencegah lebih banyak korban jiwa.

Setelah sempat meredam ancaman intervensi militer menyusul kematian demonstran, Trump kembali mengancam akan menggunakan kekuatan jika rezim Iran tidak bersedia merundingkan "kesepakatan" baru terkait program nuklirnya.

Pekan lalu, AS mengirim kelompok kapal induk kedua ke Laut Arab. Pada Jumat (13/02), Trump mengatakan itu akan menjadi "hari yang sangat buruk" bagi Iran jika kesepakatan kedua negara gagal dicapai.

Pahlavi mengakui bahwa presiden AS perlu memberi kesempatan pada diplomasi sebelum memilih opsi militer. Ia meyakini Trump memahami bahwa rakyat Iran masih percaya pada janji yang diucapkannya saat puncak demonstrasi Januari 2026.

Karim Sadjadpour, analis kebijakan dari Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan bahwa mengganti rezim bukan perkara mudah.

"Semua orang di Washington, termasuk Presiden Trump, jika bisa menekan tombol dan menyingkirkan rezim Iran, tentu akan melakukannya," katanya dalam sebuah panel diskusi MSC, sambil menambahkan bahwa pemerintahan Trump mungkin mempertimbangkan dampak lanjutan, seperti apa yang terjadi setelah intervensi militer AS di Irak dan Libia.

Meski demikian, Sadjadpour berpendapat bahwa serangan AS terhadap Iran masih sangat memungkinkan terjadi.

"Pada 2018, Trump keluar dari kesepakatan nuklir 2015. Pada 2020, ia memerintahkan pembunuhan Qassem Soleimani, komandan militer sekaligus orang dekat Khamenei. Musim panas 2025, ia menjatuhkan 14 bom penghancur bunker ke fasilitas nuklir Iran," jelas Sadjadpour. Ia menambahkan, menurutnya kemungkinan Trump melancarkan serangan terhadap Iran lebih besar dibanding peluang kedua pihak mencapai kesepakatan nuklir.

Eropa lebih pilih diplomasi

Di saat AS terus menekan Iran dengan ancaman kekuatan militer, Uni Eropa (UE) menyerukan deeskalasi dan lebih memilih sanksi serta dukungan bagi masyarakat sipil di Iran.

Pada Januari 2026, ketika pemerintahan Trump tampak hampir melancarkan serangan terhadap Iran, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dalam konferensi pers bersama Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan bahwa rakyat Iran "tidak menginginkan perubahan rezim yang dipaksakan oleh kekuatan luar" dan memperingatkan kemungkinan adanya konsekuensi yang tidak terduga.

Menurut Kallas, banyak rezim dalam sejarah yang berhasil digulingkan, tetapi persoalannya adalah apa yang terjadi kemudian.

"Anda membutuhkan alternatif dan keputusan yang datang benar-benar dari dalam negeri agar negara bisa tetap berfungsi."

Bagi Pahlavi, sikap Eropa yang tidak mendukung aksi militer AS dapat dianggap sebagai kurangnya dukungan terhadap upaya menggulingkan rezim.

Meski Eropa berperan besar dalam menjatuhkan sanksi atas program nuklir Iran, pernyataan para pejabat di MSC tidak memperjelas bagaimana sikap Eropa jika AS benar-benar melancarkan serangan, karena mereka tetap mengedepankan diplomasi dibanding penggunaan kekuatan.

Pada 2015, sejumlah negara besar di Eropa membantu memediasi kesepakatan bersejarah untuk membatasi program nuklir Iran, khususnya pengayaan uranium, yang disertai pencabutan sanksi ekonomi.

Kesepakatan bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tersebut ditandatangani pada Juli 2015 antara Iran dan negara-negara P5+1, yaitu AS, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, serta Jerman.

Trump menyebut kesepakatan itu "mengerikan" dan "berpihak satu sisi," lalu menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut pada 2018 di masa jabatan pertamanya, sebuah langkah yang memicu kekecewaan mitra AS di Eropa.

Kini, saat Trump mendorong kesepakatan nuklir baru sambil tetap membuka opsi militer, Eropa tampaknya hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya.

"Dorongan perubahan harus datang dari rakyat Iran sendiri yang menuntut kebebasan, dan Eropa perlu menyesuaikan langkahnya dengan kenyataan itu," kata Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola di MSC.

Ia menambahkan bahwa keputusan Uni Eropa menetapkan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris sebagai titik balik, sekaligus menandai berakhirnya diplomasi rutin Eropa.

"Eropa harus menunjukkan dukungan yang jelas kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa dalam demonstrasi. Kami berdiri bersama Anda," ujarnya.

Hubungan dengan Iran kian tak menentu

Tahun 2025, Eropa juga kembali memberlakukan sanksi PBB terhadap Iran dengan alasan pelanggaran JCPOA 2015, mengakibatkan meningkatnya tekanan finansial terhadap rezim. Demonstrasi yang terjadi pada Januari 2026 sebagian dipicu oleh keluhan ekonomi, termasuk tingginya pengangguran dan inflasi.

Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengakui bahwa hubungan "seperti biasa" dengan Iran tampaknya sudah tidak memungkinkan lagi. Setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juli 2025, Teheran menghentikan kerja sama dengan IAEA.

"Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ada situasi politik yang memengaruhi. Dari sisi kami, ada sejumlah kemajuan. Namun, fasilitas dan material nuklir tetap ada, terutama uranium dengan kadar pengayaan tinggi yang harus terus dipantau secara ketat. Jadi, proses politik dan pengawasan teknis berjalan bersamaan," tegas Grossi.

AS dan Iran dijadwalkan kembali bertemu di Jenewa pekan depan untuk melanjutkan negosiasi nuklir, sementara Oman kembali berperan sebagai mediator.

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Pratama Indra

Editor: Muhammad Hanafi