Anggota Komisi Pemilu Thailand Dipenjarakan | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 26.07.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Anggota Komisi Pemilu Thailand Dipenjarakan

Pengadilan di Bangkok - Thailand memvonis tiga anggota Komisi Pemilihan Umum penjara selama empat tahun. Mereka dianggap berpihak kepada partai PM Thaksin Shinawatra.

Pemilu di Thailand April 2006

Pemilu di Thailand April 2006

Hari Rabu, ketiga anggota komisi pemilihan umum yang dipenjara, mengundurkan diri dari jabatan mereka. Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh pengacara mereka. Sementara itu, Mahkamah Agung di Thailand meneruskan prosedur untuk menunjuk komisi yang baru untuk pemilihan umum tanggal 15 Oktober mendatang.

Vonis pengadilan terhadap ketiga anggota komisi tersebut adalah pukulan yang telak bagi Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Ia sendiri tengah mempersiapkan untuk kembali bersaing dalam pemilihan umum bulan Oktober. Keputusan tersebut dapat mengancam posisi Thaksin dan partainya, Thai Rak Thai. Mereka kini dituduh, menyuap partai-partai yang lebih kecil untuk mengirimkan kandidat yang tidak layak, supaya partai mereka sendiri memiliki kesempatan menang yang lebih besar. Sementara pihak oposisi, Partai Demokrat, dikatakan telah menyuap partai-partai kecil untuk menyalahkan partai Thai Rak Thai atas tuduhan yang sama.

Panitan Wattanayagorn, pakar politik dari Universitas Bangkok mengatakan partai-partai politik sebaiknya berkonsentrasi saja terhadap pemilu mendatang.

Panitan Wattanayagorn : "Saya rasa, ketidakpastian politik sedikit lebih berkurang melalui penetapan tanggal pemilihan umum 15 Oktober. Karena itu, partai-partai politik dan individu yang tengah berseteru sebaiknya mempersiapkan diri menuju tanggal tersebut. Ada masalah-masalah yang harus dinegosiasikan, yaitu komposisi komisi pemilihan umum.“

Sebelum Raja Thailand menetapkan tanggal pemilihan umum minggu lalu, krisis politik di Thailand semakin meruncing. Keterlibatan pihak militer juga tidak dapat terhindarkan lagi. Harian Thailand ‚The Nation’ menuduh Perdana Menteri Thaksin mempolitisasi militer. Ia dikatakan mewujudkan situasi yang berbahaya dengan mengganti jabatan-jabatan penting di militer dengan orang-orang dekatnya.

Tuduhan tersebut disetujui oleh Kraisak Choonhavan, anak mantan Perdana Menteri Choonhavan, yang mundur dari jabatannya tahun 1992 setelah dikudeta oleh pihak militer.

Kraisak Choonhavan : "Rezim Thaksin dari dulu berusaha untuk memanipulasi militer dan mempolitisasinya sesuai dengan keinginan mereka. Thailand telah bebas dari segala macam jenis kudeta, demokrasi yang dipimpin militer, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, itu semua kembali hadir melalui Thaksin.“

Harian „The Nation“ juga menulis, bahwa hingga pemilu 15 Oktober masih ada beberapa kekuatan yang bekerja yang tidak diperkirakan sebelumnya. Harian ini telah berminggu-minggu memperingatkan akan adanya kemungkinan kudeta militer.

Iklan