Dana Infrastruktur Ibu Kota Baru Dialihkan Guna Perangi Corona | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 24.04.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

wabah corona

Dana Infrastruktur Ibu Kota Baru Dialihkan Guna Perangi Corona

Menkeu Sri Mulyani menyebut anggaran penyiapan proyek infrastruktur ibu kota baru dialihkan guna menanggulangi pandemi COVID-19. Kemen-PUPR juga alihkan alokasi belanja modal untuk tambah RS.

Investasi proyek besar untuk merelokasi ibu kota Indonesia telah ditunda. Indonesia kini mengalihkan fokus anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Kamis (23/04) malam, bahwa proyek ini mungkin dilanjutkan tahun depan.

Anggaran proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru senilai Rp 466 triliun belum disetujui oleh DPR. Namun, pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembebasan lahan tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), telah merealokasi sebagian besar pengeluarannya, guna merespons penanganan pandemi COVID-19. Realokasi ini termasuk anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur.

"KemenPUPR telah menggeser anggaran mereka, termasuk pengeluaran terkait dengan ibu kota baru, untuk menambah rumah sakit,” kata Sri Mulyani kepada wartawan dalam konferensi video.

Sri Mulyani menambahkan sebelumnya telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo tentang apakah presiden ingin mengalokasikan dana dalam anggaran 2021. Jokowi mengatakan pemerintah harus sangat hati-hati dalam membuat anggaran di tengah situasi pandemi ini.

"Tetapi jika proyek dapat mendukung pemulihan ekonomi dan memicu kepercayaan, mengapa tidak," tambahnya.

Jakarta, ibu kota yang dihuni oleh 10 juta orang ini disebut begitu rentan terhadap banjir, risiko gempa bumi dan kemacetan lalu lintas yang parah. Proyek pemindahan IKN baru ini memilih Kalimantan Timur karena dianggap sebagai wilayah yang paling tidak rentan terhadap bencana alam. 

Pemerintah berencana mendapatkan persetujuan dari DPR tahun ini, untuk memulai konstruksi dasar pembangunan IKN baru. Pemerintah sebelumnya telah mengatakan agar pegawai negeri sipil (PNS) diharapkan untuk berkemas dan mulai pindah pada tahun 2024.

Namun akibat pandemi, Jokowi telah menggeser pengeluaran negara untuk memberi ruang bagi alokasi anggaran yang lebih besar demi meningkatkan perawatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah wabah. Hingga Jumat (24/040 siang, jumlah kasus positif COVID-19 telah mencapai 8.211 dan menyebabkan 689 kematian di Indonesia.

pkp/vlz (Reuters)

Laporan Pilihan