Amnesty International Ajukan Sembilan Agenda HAM buat Pemerintahan Baru | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 15.04.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Pemilu 2019

Amnesty International Ajukan Sembilan Agenda HAM buat Pemerintahan Baru

HAM mendapat prioritas terbelakang dalam pilpres 2019. Sejumlah dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan proyek infrastruktur pemerintahan Joko Widodo bahkan dibenarkan sebagai bagian dari pemenuhan hak ekonomi.

Kamis malam (11/04) pekan lalu pegiat lingkungan dan puluhan warga desa Mekarsari di Indramayu, Jawa Barat, dikejutkan oleh aksi seorang panitia Pengawas Pemilu setempat.

Saat itu mereka sedang menggelar acara nonton bareng sebuah film dokumenter tentang kerusakan lingkungan akibat Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 Batubara dan kaitannya dengan pejabat publik yang ikut serta dalam Pemilu 2019.

Namun sesaat sebelum acara berakhir, anggota panitia Panitia Pengawas Pemilu di Mekarsari itu datang dan meminta pemutaran film karya sineas muda, Watchdog, itu agar dihentikan, menurut laporan Tirtoid.

Dia beralasan film tersebut mengandung fitnah dan ujaran kebencian terhadap anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Polisi kemudian dilibatkan. Aktivis dan warga hanya bisa menerima tanpa bisa melawan.

Kasus di desa Mekarsari menjadi ingatan muram tentang kontestasi politik yang banyak mengesampingkan isu lingkungan dan Hak Asasi Manusia, demikian disimpulkan Amnesty International.

Pressekonferenz von Amnesty International in Jakarta (DW/Rizki Akbar Putra)

Konferensi Pers Amnesty International di Jakarta

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/4) organisasi HAM itu mengajukan sembilan agenda prioritas yang harus diadopsi oleh presiden dan parlemen terpilih.

Agenda tersebut berupa perlindungan terhadap pegiat HAM, kaum disabilitas, anak-anak dan perempuan, kebebasan beragama dan berkepercayaan, memastikan akuntabilitas aparat keamanan dalam kasus pelanggaran HAM, penuntasan kasus HAM masa lalu, perlindungan atas warga sipil Papua dan mengakhiri intimidasi terhadap minoritas seksual.

Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, misalnya menyimpulkan lemahnya komitmen HAM pada penyelenggaraan negara dan penyusunan legislasi berpotensi menghasilkan pelanggaran HAM baru yang dibenarkan oleh konstitusi.

“Di mana standar Hak Asasi Manusia?” tanyanya sembari menyontohkan revisi Undang-undang TNI yang masih belum digodok di DPR. Naskah RUU tersebut antara lain mengatur wewenang TNI menggelar operasi militer selain perang, seperti “menghadapi unjuk rasa.”

Menurut Taufik, mental aparat keamanan yang mengasumsikan sedang ditugaskan melawan musuh negara ketika berhadapan dengan warga sipil berpotensi memicu konflik.

Menurut catatan Amnesty, situasi HAM di Indonesia kian memburuk dalam beberapa tahun terakhir. “Pemerintah selanjutnya memiliki kesempatan mengubah situasi ini,” kata Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia dalam siaran persnya.

Selama masa kampanye Pemilu 2019, isu pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama yang berkaitan dengan aktivitas tambang dan perkebunan, acap didiamkan atau bahkan dibenarkan dengan alasan tertentu.

“Kalapun hari ini Joko Widodo lebih mementingkan kesejahteraan dengan pembangunan infrastruktur dsb. Itu bukan berarti kami mengabaikan HAM,” kata Maman Immanulhaq, anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang turut hadir dalam acara tersebut.

“Karena menurut kami perspektif HAM tidak hanya pemenuhan hak sipil dan politik, tetapi juga pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk hak kenikmatan warga negara untuk infrastruktur.”

Ironisnya Komnas HAM mencatat sebanyak 400 aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proyek pembangunan infrastruktur yang gencar di era Jokowi.

Menurut Perpres 3/2016, sejak tiga tahun lalu pemerintah merencanakan 269 proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Ambisi Jokowi mempercepat proyek pembangunan dinilai berperan dalam munculnya konflik agraria, antara lain berupa perebutan tanah dan uang ganti rugi yang tidak sepadan.

“Hak Asasi Manusia telah menghadapi serangan dan kemerosotan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir,” kata Usman Hamid. “Begitu banyak masyarakat yang menderita. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghentikan kemunduran ini.” (rzn/vlz)

Laporan Pilihan