Amerika Hadapi Tekanan Soal Guantanamo | Fokus | DW | 18.02.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Amerika Hadapi Tekanan Soal Guantanamo

Tekanan terhadap Amerika Serikat makin kuat setelah komisi PBB menuntut penutupan kamp tahanan Guantanamo.

PM Inggris Tony Blair menyebut Guantanamo 'anomali'

PM Inggris Tony Blair menyebut Guantanamo 'anomali'

Perdana Menteri Inggris Tony Blair, mitra terdekat Amerika Serikat dalam perang melawan teror, kembali menyebut Guantanamo sebagai 'anomali’ yang perlu segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Blair kepada wartawan di Berlin setelah pertemuannya dengan kanselir Jerman Angela Merkel hari Jumat (17/02). Sebelumnya, anggota parlemen Inggris sudah menuntut agar kamp tahanan Guantanamo ditutup.

Kritik internasional makin keras terhadap Amerika Serikat, setelah komisi independen PBB mengeluarkan penilaiannya tentang Guantanamo, Kamis (16/02). Laporan itu mengecam perlakuan tahanan di Guantanamo dan menuntut agar para tahanan segera diproses di pengadilan atau dibebaskan.

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, walaupun secara hati-hati, juga mengajukan tuntutan tersebut.

Kofi Annan: "Saya pikir, cepat atau lambat, Guantanamo memang akan ditutup. Dan ini emang terserah pada pemerintah Amerika Serikat. Saya harap, ini dilakukan secepat mungkin.“

Amerika Serikat secara tegas menolak kritik komisi PBB terhadap keberadaan kamp tahanan Guantanamo. Juru bicara Gedung Putih Scott McClellan menuduh komisi PBB menyusun laporannya sembarangan. Karena tim itu tidak pernah berkunjung ke Guantanmo.

Scott McClellan: "Ini mendiskreditkan PBB sendiri, kalau satu tim cepat-cepat menyusun laporan, padahal mereka tidak liat sendiri faktanya.“

Para pengawas PBB memang tidak datang ke Guantanmo. Selama tiga tahun mereka berusaha mendapat izin berkunjung. Bulan Desember tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat akhirnya setuju mereka datang ke kamp tahanan di Kuba itu. Tapi ada larangan berbicara langsung dengan para tahanan. PBB menolak larangan itu.

Untuk komisi pengawas, PBB memang punya prosedur yang cukup ketat. Misalnya, para pengawas harus bisa berbicara dengan para tahanan tanpa ada pengawas penjara. Ini untuk menjamin pengumpulan informasi yang seimbang. Seandainya PBB setuju dengan larangan Amerika Serikat, maka negara-negara lain pun akan memberlakukan larangan yang sama dalam inspeksi PBB berikutnya. Karena itu, PBB ketika itu menolak syarat yang diajukan pemerintah Amerika Serikat. Tim pengawas PBB akhirnya membatalkan rencana kunjungan ke Guantanamo.

Manfred Novak, salah satu dari lima inspektur PBB menerangkan, dengan larangan itu, tidak mungkin mendapat informasi yang obyektif.

Manfred Novak: “Ini bukan cara obyektif dan fair untuk mengumpulkan informasi. Jadi kami batalkan rencana kunjungan. Itu tanggung jawab Amerika Serikat.“

Juru bicara pemerintah Amerika Serikat tidak mau mengatakan, siapa yang memutuskan larangan komisi PBB berbicara dengan para tahanan Guantanamo. Berulangkali Washington menegaskan, para tahanan di sana adalah teroris berbahaya.