Akibat Insiden Rasis, Cina Peringatkan Siswa Sebelum Memilih Studi di Australia | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 09.06.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Hubungan Cina-Australia

Akibat Insiden Rasis, Cina Peringatkan Siswa Sebelum Memilih Studi di Australia

Cina meminta para siswanya yang hendak belajar di luar negeri agar berhati-hati sebelum memilih Australia. Serangkaian insiden rasis yang menargetkan orang Asia terjadi di Australia terkait pandemi COVID-19.

Peringatan Kementerian Pendidikan dirilis beberapa hari setelah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Cina menyarankan warganya agar tidak bepergian ke Australia karena diskriminasi rasial dan kekerasan yang berasal dari merebaknya wabah virus corona.

Dalam pernyataannya, Kementerian Pendidikan Cina mengimbau kepada para siswa untuk mempertimbangkan segala risiko dengan baik dan berhati-hati sebelum memilih pergi ke Australia atau kembali ke Australia untuk belajar.

Kepada Radio Australia ABC Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham hari Senin (8/6) mengakui adanya insiden rasis.

Infografik Auslandsstudenten in Australien EN

Pelajar asing di Australia, 2018

Surat kabar Australia Sydney Morning Herald melaporkan sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga tangki pemikir Per Capita telah mendokumentasikan 386 insiden rasis di Australia, mulai dari pelecehan hingga intimidasi fisik sejak 2 April lalu.

Hubungan antara Australia dan Cina menegang setelah negeri kanguru itu mendesak adanya penyelidikan internasional tentang bagaimana wabah COVID-19 di Cina bisa menjadi pandemi global.

Cina lalu membalas dengan mengenakan tarif impor pakan ternak dan memblokir impor daging sapi dari beberapa sumber di Australia, meskipun Beijing membantah tindakan itu terkait dengan perselisihan COVID-19.

Australia juga mengeritik rancangan undang-undang keamanan nasional Cina untuk Hong Kong, yang menurut para pengeritiknya merusak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi Hong Kong.

ha/hp (reuters/cna)