1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

30 Tahun Perang Dingin Berakhir, Masuk ke Perdamaian Dingin

1 Oktober 2020

Reunifikasi Jerman 30 tahun lalu menandai berakhirnya era Perang Dingin antara Blok Barat pimpinan AS dan Blok Timur di bawah Uni Soviet. Namun pertarungan adikuasa dunia sekarang makin sengit, dengan bangkitnya Cina.

https://p.dw.com/p/3jFfd
Karikatur Putin-Merkel-Trump dalam  aksi protes di Berlin 2019
Karikatur hubungan AS-Rusia, aksi protes di Berlin 2019Foto: picture-alliance/dpa/P. Zinken

Tahun 1989, ilmuwan politik dan sejarawan Francis Fukuyama mendeklarasikan apa yang disebutnya "Berakhirnya Sejarah" dengan bukunya "The End of History", yang kemudian banyak dikutip di kalangan ilmuwan, politisi dan budayawan. Dia menganggap kemenangan sistem demokrasi liberal atas sistem sosialime ala Uni Soviet akan mengakhiri pertarungan ideologi yang mewarnai dunia sejak akhir Perang Dunia Kedua.

Namun 30 tahun kemudian, Francis Fukuyama dalam Konfeferensi Keamanan München tahun ini mengakui sendiri, tidak semua prognosisnya jadi kenyataan. Hubungan antara Eropa dan AS saat ini makin rumit, sementara hubungan Barat dengan Rusia ditandai oleh rasa saling tidak percaya. Sementara itu, kebangkitan Cina sebagai adikuasa baru membuat AS gusar dan melancarkan segala upaya untuk meredam pengaruh sang Naga dari Timur.

Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, SIPRI, anggaran pertahanan dan militer tahun lalu mengalami peningkatan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir. AS masih terus memimpin dengan anggaran militer yang sangat besar, diikuti oleh Cina. Rusia kini tertinggal di peringkat empat, setelah India.

Francis Fukuyama
Francis Fukuyama: "Tidak semua prognosis saya menjadi kenyataan"Foto: picture-alliance/DPR

Harapan besar setelah era Perang Dingin berakhir

30 tahun lalu, ada antusiasme besar di panggung politik, ketika era Perang Dingin dinyatakan berakhir dengan Reunifikasi Jerman dan merebaknya tuntutan demokrasi di negara-negara Eropa Timur. Konrad Jarausch, mantan direktur Pusat Sejarah Kontemporer di Potsdam mengatakan kepada DW: "Satu aspek memang menjadi kenyataan, dalam bentuk demokratisasi Eropa Timur dan pembangunan ekonomi di sana."

Tapi sekarang hanya sedikit yang tersisa dari antusiasme awal itu. Langkah NATO menerima negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa sebagai anggota baru, yang dikenal sebagai agenda "perluasan ke timur", menjadi kekecewaan besar dan luka yang dalam bagi Rusia.

Ketika merundingkan syarat-syarat Reunifikasi Jerman, pimpinan Jerman dan Rusia saat itu, Helmut Kohl dan Mikhail Gorbachev, memang sepakat bahwa Jerman yang bersatu dapat tetap menjadi anggota NATO, tetapi dengan syarat bahwa tidak ada pasukan NATO yang ditempatkan di bekas wilayah Jerman Timur, maupun di bekas wilayah Pakta Warsawa.

Para pemimpin politik di Amerika sendiri menyadari, agenda perluasan NATO ke timur akan dilihat Rusia sebagai pengkhianatan semangat kerja sama tahun 1990-an. Dalam sebuah surat terbuka pada Juni 1997, lebih dari 40 mantan senator, pejabat pemerintah, duta besar, dan para pengamat politik dan militer memperingatkan Presiden Bill Clinton, bahwa perluasan NATO ke timur bisa melemahkan kekuatan reformasi di Rusia dan memperkuat kecenderungan penindasan demokrasi.

Penandatangan perjanjian Reunifikasi Jerman antara Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev (kiri) dan Kanselir Jerman Helmut Kohl (kanan) di Moskow, 1990
Penandatangan perjanjian Reunifikasi Jerman antara Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev (kiri) dan Kanselir Jerman Helmut Kohl (kanan) di Moskow, September 1990Foto: Imago/S. Simon

Bangkitnya sang naga dari timur

Selama bertahun-tahun, Barat tidak memandang Cina sebagai kekuatan yang harus dihitungkan dalam kancah politik global. Cina hanya dipandang sebagai pasar besar dan tempat produksi yang murah. Semua perusahaan-perusahaan besar di Barat lalu berbondong-bondong berebut memasuki pasarnya.

Namun Cina tidak hanya ingin menjadi pasar saja, setidaknya sejak Xi Jinping meraih puncak kekuasaan dengan jabatan rangkap, sebagai Presiden dan Ketua Partai Komunis Cina. Nasionalisme dan patriotisme yang dikobarkan Xi Jinping terutama mengarah pada kebangkitan negaranya menjadi adikuasa ekonomi, namun tidak berhenti sampai disitu saja. Cina juga ingin menjadi adikuasa dalam pertarungan politik global.

Bagi ilmuwan politik Eberhard Sandschneider dari Berlin, itu suatu perkembangan yang wajar: "Jika sebuah negara dengan populasi 1,4 miliar manusia mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata lebih dari 10% selama 38 tahun, maka negara ini pada akhirnya akan berada dalam posisi untuk menerjemahkan kekuatan ekonomi menjadi pengaruh politik, dan akhirnya, menjadi kekuatan militer."

Memasuki era "Perdamaian Dingin" ?

Xi Jinping memang merumuskan target ambisius untuk negaranya. Dia ingin Republik Rakyat Cina menjadi adidaya dunia yang modern pada peringatan 100 tahun pendiriannya tahun 2049 nanti. Untuk itu, Cina harus mempunyai modal dan kekuatan untuk "turut membentuk dan memimpin dunia secara ekonomi dan teknologi".

Pakar Sinologi Sebastian Heilmann, Direktur Mercator Institute for China Studies (MERICS) mengatakan, Cina tidak menyembunyikan ambisinya untuk memainkan peran sentral dalam tatanan dunia. "Itu tentu saja bertentangan dengan kepentingan negara adidaya AS," jelas Heilmann. Apalagi setelah keruntuhan Uni Soviet, AS lama memandang dirinya sebagai satu-satunya adidaya dunia.

Persaingan dan perebutan pengaruh antara AS dan Cina baru saja dimulai, tapi perkembangannya bisa ditebak. Era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur memang berakhir 30 tahun lalu, namun dunia kini memasuki masa yang mungkin bisa disebut Era Perdamaian Dingin.

(hp/ gtp)