22 Juli, Turki Memilih Parlemen baru | dunia | DW | 04.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

22 Juli, Turki Memilih Parlemen baru

Untuk mengakhiri krisis pemilihan umum di Turki, parlemen dan pemerintahan Turki menetapkan pemilihan umum parlemen akan dipercepat dan digelar tanggal 22 Juli mendatang. Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan putaran pertama pemilihan presiden tidak berlaku.

Setelah kekisruhan pemilihan umum presiden Turki baru-baru ini, akhirnya parlemen dan pemerintah memutuskan pemilu parlemen dilaksanakan lebih cepat, yaitu tanggal 22 Juli mendatang. Keputusan itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan putaran pertama pemilihan presiden tidak berlaku.

Sebelumnya calon presiden dari partai pemerintah AKP Abdullah Gul gagal untuk meraih dua pertiga suara di parlemen. Gul terjegal penolakan dari fraksi oposisi yang khawatir kemenangan Gul akan membahayakan sekularisme di Turki. Kekhawatiran itu bukan hanya dirasakan oleh kubu sekuler di Turki, namun juga oleh militer.

Keputusan tanggal 22 Juli sebagai tanggal pemilihan umum yang dipercepat disepakati dalam sidang parlemen. Namun sidang yang seharusnya membicarakan rencana pemilu ke depan menjadi ajang saling lempar kesalahan. Sebelum sidang berlangsung, ketua partai oposisi CHP dari fraksi opisisi, Denniz Baykal mengritik Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang kecewa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemilihan presiden sebelumnya tidak berlaku.

“Saya sangat menyesalkan caranya itu. Hanya karena mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan Perdana Menteri Erdogan, bukan artinya Erdogan memiliki hak untuk tidak menghormati keputusan institusi tinggi tersebut. Lagipula institusi itu sendiri tercantum dalam konstitusi Turki. Apakah Erdogan berhak tidak menghormati keputusan institusi itu? Tentu saja tidak.”

Erdogan membalas kritik tersebut, dengan menyatakan bahwa ia tidak bermaksud mengritik keputusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ia lebih menyalahkan ketua partai oposisi Denniz Baykal.

“Bila anda mencermatinya, pernyataan saya tidak menyangkut keputusan yang sudah diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Saya bilang bahwa ini adalah sebutir peluru yang ditembakkan ke arah demokrasi. Tetapi sebelum saya berbicara, kekisruhan ini sebenarnya datang dari Baykal sendiri. Mengapa saya harus mengatakannya dari awal, bahwa kita menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi? Saya sendiri tidak tahu, siapa yang bersikap tidak bertanggungjawab di sini? Yang pasti kami sudah bekerja dengan baik.”

Dalam pemilu mendatang, Erdogan menghendaki presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian pemilu parlemen dan pemilu presiden dapat digelar bersamaan tanggal 22 Juli. Partai pemerintahan AKP tetap mengusung Menteri Luar Negeri Abdullah Gul sebagai kandidat presiden.

Iklan