192 Anggota PBB Sepakati Perjanjian Migrasi | dunia | DW | 14.07.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Migrasi Global

192 Anggota PBB Sepakati Perjanjian Migrasi

Kesepakatan global ditujukan agar migrasi berjalan aman dan lancar. Itulah yang disepakati semua negara dalam sidang umum PBB, kecuali AS. Sebuah negara lainnya mempertimbangkan untuk keluar dari kesepakatan.

Di akhir pertemuan, hampir semua wakil negara yang hadir bertepuk tangan. Setelah perundingan 18 bulan, akhirnya tercapai kesepakatan yang ditulis dalam sebuah dokumen. Mamang kesepakatan tidak mengikat, dan Desember akhir tahun ini, di Marokko baru ada pertemuan di tingkat menteri, di mana dokumen baru akan ditandatangani. Tetapi itu sudah dinilai sebagai kesuksesan.

Kesepakatan migrasi adalah dokumen internasional pertama tentang migrasi di seluruh dunia. Ini terutama membuka perspektif baru untuk migrasi secara legal. Tujuannya adalah, membuat migrasi aman dan teratur lewat kerjasama antar negara, dan dengan memperhitungkan kedaulatan semua negara.

Bahwa tidak semua dari 193 negara anggota PBB menyetujui kesepakatan, diakibatkan oleh AS. Negara itu sudah menarik diri dari perundingan Desember tahun lalu, karena beberapa hal yang dirundingkan tidak sesuai dengan politik migrasi dan pengungsi yang dijalankan Presiden Donald Trump.

Migrasi sebagai kesempatan

Kesepakatan mencakup 23 ketentuan yang jadi tujuan, untuk mengarahkan arus migrasi dengan lebih baik. Di seluruh dunia, saat ini ada sekitar 250 juta orang yang mencari tempat tinggal. Itu sama dengan tiga persen seluruh penduduk dunia.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut dokumen itu sebagai "kesuksesan besar" dan menyerukan agar migrasi diakui sebagai "fenomena global positif". Ketua sidang umum PBB, Miroslav Lajcak menyatakan harapan, bahwa PBB kini "memiliki instrumen untuk mengarahkan proses migrasi."

Petugas khusus PBB untuk migrasi global, Louise Arbour mengatakan, sebagian besar negara menyetujui kenyataan bahwa migrasi yang terorganisir mendatangkan hasil bagus. Sementara kata-kata negatif seperti "imigran ilegal" merendahkan harkat manusia. Padahal orang yang tidak membayar pajak juga tidak disebut pembayar pajak ilegal. Ia mengusulkan kata-kata "irregular immigrant" dan agar imigran tidak dikriminalisasi.

Hongaria jadi negara pengganggu?

Kegembiraan bahwa kesepakatan tercapai diganggu oleh Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto, yang mengumumkan kemungkinan negaranya menarik diri dari kesepakatan. Hongaria khawatir, kesepakatan bisa menyebabkan negaranya terpaksa membuka perbatasan bagi imigran.

Hongaria tidak setuju dengan tanggapan umum dalam kesepakatan, bahwa migrasi adalah "hak manusia yang mendasar".

ml/ap (rtr, afp, ape)

 

Laporan Pilihan

Iklan