17 Agustus untuk Kabupaten Sikka | Sosial | DW | 17.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Sosial

17 Agustus untuk Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mengalami bencana yang tak putus-putusnya. Pada tahun 1992, tsunami melanda daerah itu. Malaria, kelaparan silih berganti di wilayah yang terdata sebagai daerah miskin dan tertinggal ini.

Dalam usianya yang ke 61 ini, Indonesia masih memiliki warga yang butuh bantuan pangan

Dalam usianya yang ke 61 ini, Indonesia masih memiliki warga yang butuh bantuan pangan

"Yang kita harapkan adalah daerah-daerah seperti NTT dan kabupaten Sikka ini terkategori daerah miskin dan tertinggal. Mustinya ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah miskin ini misalnya diberi… kalau di beberapa provinsi, katakanlah di Yogyakarta, di DKI, kemudian di Naggroe Aceh Darusallam itu menjadi daerah istimewa, itu daerah khusus istimewa, kita juga mestinya meminta diberikan status sebagai daerah khusus karena status kemiskinan, karena dengan itu ada kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah untuk daerah-daerah seperti ini, daerah tertinggal dan miskin.“

Demikian dikatakan Bupati Sikka, Alexander Longginus. Keprihatinan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sikka, menjadi tema dari sambutan yang disampaikan oleh bupati Sikka.

Kita memasuki usia 61 tahun, tetapi kondisi saat ini, masyarakat dan pemerintah kita berada dalam tingkat keprihatinan yang cukup tinggi. Prihatin karena krisis ekonomi, krisis dimensional yang memang sulit untuk bagaimana bisa diatasi?“

Beberapa waktu lalu dilaporkan adanya ancaman kelaparan karena kegagalan panen. Berdasarkan data bupati Sikka, lebih dari 35 ribu keluarga terancam kelaparan. Bencana berlangsung sejak pertengahan 2005, yang disebabkan karena hujan, banjir yang bersusulan. Badai laut yang terjadi kemudian menyebabkan abrasi tanah. Bahkan hingga Juni lalu persawahan masih banyak yang terbawa banjir. Walaupun masyarakat masih bertahan dengan kebijakan beras miskin (raskin), dimana satu kilo beras seharga Rp. 1000,-, saat ini persediaan pangan masyarakat sudah sangat menipis.

"Pemerintah sendiri, kita juga belum bisa menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai… listrik aja sampai sekarang ini kondisinya kita satu minggu itu, misalnya dua tiga hari menyala, tapi selebihnya itu gelap. Jadi padam terus menerus. Jalan kita ke desa-desa juga masih sangat memprihatinkan. Kondisinya masih rusak parah, kita punya dana juga terbatas untuk membangun, apalagi kebutuhan masyarakat semakin hari semakin kompleks."

Meskipun kondisi hidup masyarakat itu sulit, tetapi peringatan HUT RI ke 61 tetap dilaksanakan. Walaupun bukan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan masalah lingkungan.

"Memang menggerakkan pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan aktifitas yang bisa menggugah mengajak warga, masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk acara, seperti pertandingan-pertandingan bola volley, bola kaki, kemudian ada gerak jalan, ada macem-macem perlombaan yang diikuti oleh warga.”