1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Trump Hadapi Pembangkangan Pejabat Pemerintah

Belasan diplomat dan Jaksa Agung AS membangkang terhadap perintah Presiden Donald Trump ihwal larangan masuk bagi kaum Muslim dari tujuh negara. Sebagai jawaban Gedung Putih melancarkan gelombang pemecatan.

Sebuah surat bernada kasar ihwal Jaksa Agung AS, Sally Yates, melayang dari Gedung Putih pada Senin (30/1) malam di Washington. Di dalamnya Presiden Donald Trump menuding Yates melakukan "pengkhianatan," lantaran menyebut larangan masuk bagi kaum Muslim dari tujuh negara berlawanan dengan konstitusi.

Sontak Yates dicopot dari jabatannya. Ia untuk sementara digantikan oleh Dana J. Boente hingga calon jaksa agung pilihan Trump, Jeff Sessions, dilantik.

Yates yang diangkat oleh Presiden Barack Obama sebelumnya menulis maklumat bahwa Kementerian Kehakiman tidak akan menyediakan landasan hukum bagi perintah presiden ihwal larangan masuk bagi kaum Muslim. "Saya bertanggungjawab mewakili posisi yang sejalan dengan kewajiban institusi, yakni mencari keadilan dan melindungi kaum tertindas."

Yates bukan pejabat pemerintah pertama yang membangkang terhadap Trump. Pekan lalu empat pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri mengundurkan diri. Baru-baru ini belasan diplomat AS menulis nota keberatan atas larangan masuk bagi kaum Muslim. Mereka mengeluhkan kebijakan tersebut kontra produktif dan tidak diperlukan.

Infografik Karte Trump: Einreisestopp für Bürger aus sieben Ländern englisch

Larangan masuk yang diterbitkan Presiden AS Donald Trump berlaku untuk penduduk dari tujuh negara berikut

Dampaknya tidak akan "mengurangi potensi serangan teror di Amerika Serikat," tulis para diplomat dalam surat tersebut. Pada hari yang sama lebih dari 100 bekas diplomat dan pejabat keamanan nasional lintas partai mendesak Kementerian Luar Negeri melakukan segala upaya untuk memitigasi kerusakan yang tercipta oleh kebijakan Gedung Putih.

"Perintah ini tidak cuma membahayakan nyawa puluhan ribu jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan jangka panjang pada keamanan nasional kita," tulis mereka dalam surat terbuka kepada Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri. "Mungkin ironi paling tragis dalam episode ini adalah bahwa kita tidak membutuhkan benteng untuk melindungi Amerika Serikat.

Jurubicara Gedung Putih Sean Spicer meminta pejabat Kementerian Luar Negeri yang "tidak suka" atas kebijakan Presiden Trump untuk "mengundurkan diri."

Gelombang pembangkangan pegawai negeri AS terhadap pemerintahan Trump mengingatkan orang pada "Pembantaian Malam Minggu" pada 1973 ketika Presiden Richard Nixon memecat semua pejabat yang membantu penyelidikan skandal Watergate.

rzn/yf (rtr,ap,dpa)

 

Laporan Pilihan