Tragedi 1965 dan Peristiwa 1998 Sebagai Siklus Sejarah | indonesia | DW | 17.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Tragedi 1965

Tragedi 1965 dan Peristiwa 1998 Sebagai Siklus Sejarah

Dua peristiwa skala nasional seperti Tragedi 1965 dan Peristiwa 1998, juga tak lepas dari keterlibatan militer. Simak opini Aris Santoso berikut ini.

Ibarat ungkapan lama, tidak ada yang baru di bawah matahari. Demikian juga denganperistiwa-peristiwa besar di Tanah Air, yang pada umumnya selalu melibatkan kelompok militer. Peran politik militer sudah berlangsung sejak republik lahir, dan masih berlangsung sampai hari ini.

Dua peristiwa skala nasional seperti Tragedi 1965 dan Peristiwa 1998, juga tak lepas dari keterlibatan (baca: konflik internal) militer. Seperti peristiwa besar pada umumnya, selalu muncul tafsir-tafsir baru pada dua peristiwa tersebut, namun soal keterlibatan militer sudah tidak terbantahkan lagi.

Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

Penulis: Aris Santoso

Membahas keterlibatan militer dalam politik selalu aktual, seperti terlihat pada rezim Jokowi sekarang. Secara sepintas rezim ini terlihat sebagai rezim sipil, hanya karena presidennya berasal dari sipil. Tetapi kalau kita tengok begitu besarnya peran figur militer seperti Letjen (Purn) Luhut Panjaitan, yang sangat dipercaya oleh Jokowi, bahkan melebihi kepercayaannya pada Jusuf Kalla. Luhut bisa disebut sebagai "presiden bayangan” kita hari ini.

Irisan antara Soeharto dan Prabowo

Selain karena keberadaan figur Luhut, membahas peran politik militer saat ini, tidak bisa dilepaskan dari figur Prabowo Subianto,berdasar asumsi Prabowo masih dianggap sebagai penantang serius Jokowi dalam Pilpres 2019.

Bagi Prabowo, seolah waktu berjalan demikian lambat. Rasanya baru kemarin saja, ketika Prabowo selaku Pangkostrad dengan mengenakan seragam PDL (pakaian dinas lapangan) kelililing pelosok Jakarta, mengontrol anak buahnya di hari-hari seputar Mei 1998.

Tentu banyak aktor perwira lain terkait Peristiwa Mei 1998 tersebut,namun tetap saja  peran Prabowo yang paling diingat,bukan karena ada hubungan (saat itu) kekerabatan dengan Soeharto, tetapi lebih pada pribadi Prabowo sendiri yang juga menonjol.

Salah satu poin penting keterkaitan Prabowo dengan Peristiwa 1998adalah, sampai sekarang Prabowo dianggap sebagai orang paling bertanggungjawab atas terjadinya huru-hara menjelang jatuhnya Soeharto itu. Tidak pernah ada diskusi yang tuntas, sampai sejauh mana tanggungjawab itu harus dibebankan pada Prabowo.

Meski sempat berkerabat, dan sama-sama menjabat Pangkostrad pada saat peristiwa, namun nasib Prabowo tidak seberuntung Soeharto. Salah satu sebabnya adalah karakter yang berbeda di antara keduanys dalam merespons lingkungan, khususnya terhadap para kolega, yang dalam bahasa sentimentil populer disebut "teman-teman seperjuangan”.

Sejak masih merintis hingga akhirnya berkuasa selama tiga dekade, Soeharto selalu memperdaya kolega-koleganya. Dan itu dilakukan Soeharto dengan cara yang dingin. Soeharto bisa menutup rapih operasi senyap "kudeta merangkak” tahun-tahun 1965-1966, karena sejak awal sudah membungkam dua orang sahabatnya, yang merupakan tokoh kunci gerakan, yaitu Letkol Untung dan Kolonel Latief.

Kemudian saat operasi pengejaran terhadap orang-orang yang dianggap PKI, Soeharto juga memperdaya koleganya yang lain, yaitu (pangkat saat itu) Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPKAD. Dengan licik Soeharto meminjam tangan Sarwo Edhi, agar tangannya sendiri tetap bersih. Memanfaatkan pasukan elite RPKAD (kini Kopassus) untuk operasi semacam itu, bisa disebut kekonyolan sejarah tak termaafkan.

Bagaimana tidak, anggota para komando dilatih tetap mampu menghadapi pasukan lawan bersenjata lengkap,  ketika dirinya tak lagi memegang senjata organik. Sementara operasi yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhi saat itu adalah melawan rakyat yang tidak bersenjata. Ini bukan soal ideologis, namun kesalahan (fatal) dalam memanfaatkan sebuah pasukan terlatih.

Hal sebaliknya terjadi pada Prabowo, pasca-Mei 1998 justru Prabowo yang ditinggalkan teman-temanya, yang sebelumnya banyak dibantu dalam meniti kariernya, salah satu yang bisa disebut adalah Letjen (Purn) Sjafrie Syamsuddin (Akmil 1974). Hanya karena nasehat Pak Cum (panggilan akrab ayah Prabowo) saja, yang tetap menguatkan morilnya.

Seperti tertulis dalam biografinya, betapa Sumitro Djojohadikusumo berusaha menghidupkan kembali semangat Prabowo yang sedang terpuruk pasca-Mei 1998. Pak Cum antara lain mengatakan, ketika kita dalam kesulitan, jangan terlalu berharap pertolongan dari teman-teman yang dulu pernah kita bantu, kelak bantuan akan datang dari mana saja. Benar saja tanpa disangka-sangka, bantuan itu datang dari Raja Yordania, teman sekelas Prabowo saat mengikuti pendidikan special forces di Amerika.

Hubungan dengan korban

Salah satu pertemuan (irisan) penting lain antara Soeharto dan Prabowo adalah bagaimana sikap terhadap korban. Sikap keduanya tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan, bahwa kemampuan negara sangat terbatas dalam memenuhi hak-hak korban, termasuk menindak mereka yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM. Sehingga penyelesaian yang terjadi menjadi sangat personal, tergantung niat baik (atau buruk) dari masing-masing pelaku, dalam hal ini Soeharto dan Prabowo.

Setiap menjelang pemilihan presiden, terlebih bila Prabowo berencana akan maju, selalu beredar produk-produk berupa gambar, video atau teks, yang pada pokoknya mengaitkan Prabowo dengan operasi penculikan Tim Mawar Kopassus 1997-1998. Saya kira tindakan diseminasi ulang informasi seperti itu, tidak lagi relevan, ketika sebagian korban penculikan itu secara sadar bergabung dengan Prabowo, baik secara formal, misalnya bergabung dengan Gerindra, atau bentuk kedekatan lain.

Para korban yang ingin merapat, diterima Prabowo dengan tangan terbuka, kemudian disantuni dan diangkat kehidupan sosialnya. Santunan dari Prabowo rupanya demikian besarnya, sehingga para mantan korban itu kini telah bermetamorfosis sebagai perisai Prabowo yang paling militan.

Sementara Soeharto melakukan reproduksi penistaan tiada henti terhadap kelompok yang dianggap "kiri”. Di masa Orde Baru, bila seseorang memperoleh stigma PKI, hidupnya akan selesai, yang nilainya tak lebih baik dari seonggok sampah. Rezim Soeharto bisa bertahan selama tiga dekade, sebagian juga ditopang oleh penistaan semacam itu, terhadap berbagai kelompok masyarakat, seperti pernah terjadi terhadap korban pembangunan Waduk Kedungombo (Boyolali), tahun 1989.

Duplikasi atau reproduksi seperti itu masih dilakukan Soeharto pada penggal terakhir kekuasaannya, yakni dalam Peristiwa 27 Juli (1996), dengan menuduh anak-anak muda yang tergabung dalam PRD (Partai Rakyat Demokratik) sebagai dalangnya. Padahal semua orang juga tahu, peristiwa tersebut merupakan bagian dari konflik berlarut antara Soeharto dengan Benny Moerdani.

Momentum bagi AHY

Masyarakat timur (khususnya orang Jawa) dikenal sebagai komunitas yang piawai menyiasati penderitaan, yang salah satunya ditandai dengan munculnya frasa "Gusti ora sare”. Arti harfiahnya adalah Tuhan tidak tidur, namun bisa juga ditafsirkan sebagai Tuhan Maha Tahu atau Tuhan Maha Adil. Frasa ini bisa menjelaskan fenomena yang hari ini dialami Prabowo dan Mayor Inf (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (lulusan terbaik Akmil 2000).

Prabowo pada pasca-Mei 1998 karier militer yang sebelumnya begitu dibanggakannya, luluh lantak. Namun pada fase berikutnya justru lolos sebagai penyintas (survivor). Kita boleh setuju atau tidak, Prabowo walau bagaimana pun kini telah muncul sebagai tokoh nasional, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Segala penderitaan dan tuduhan terkait Peristiwa Mei 1998, justru menjadi berkah tersembunyi (blessing in disguise).

Bila Prabowo pada akhirnya nanti tidak kunjung menjadi presiden, tidaklah mengurangi makna perjalanan hidup Prabowo. Menjadi presiden atau tidak, hanya soal nasib. Sekali lagi meminjam istilah Pak Cum, bahwa badai kehidupan yang menerpa keluarganya selama ini (termasuk yang dialami Prabowo), bagi Pak Cum hanyalah sebuah "serpihan”.

Selain beririsan dengan Soeharto, Prabowo juga memiliki irisan dengan Sarwo Edhi, sebagai orang yang sama-sama pernah diperdaya Soeharto. Oleh pihak Cendana, Prabowo dicap sebagai pengkhianat terkait huru-hara Mei 1998 yang berujung pada jatuhnya Soeharto. Akhirnya Prabowo "dikeluarkan” dari daftar keluarga Cendana. Pada titik ini berlaku hukum karma, nama Soeharto semakin dilupakan, termasuk anak-keturunannya. Kita lihat saja nanti, partai yang dipimpin oleh Mas Tommy Soeharto (Partai Berkarya), riwayatnya hanya akan sampai di sini, sekadar penggembira dalam pemilu tahun depan.

Demikian pula dengan Sarwo Edhi, sebagai kolega yang juga pernah diperdaya Soeharto, sudah memperoleh ganjaran setimpal, ketika salah seorang menantunya (SBY) sempat menjadi Presiden dua periode (2004-2014). Dan keberuntungan ini masih akan berlanjut kelak melalui cucunya: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara pada saat bersamaan, kita tidak pernah mendengar kabar  kiprah cucu Soeharto di ranah publik.

Sebagai bagian dari generasi milenial, AHY masih memiliki banyak harapan. Sebagai sosok yang cerdas, berpendidikan, dan sempat berdinas di TNI, tentu AHY paham benar soal keberlangsungan peran politik militer. AHY memiliki momentum untuk lepas dari bayang-bayang generasi pendahulunya, masa-masa ketika posisi militer begitu dominan. AHY beserta teman segenerasinya bisa melakukan apa yang disebut sebagai purifikasi peran militer di ranah politik.

Penulis: Aris Santoso (ap/vlz), sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWnesia menjadi tanggung jawab penulis.

Laporan Pilihan