Terungkap, Australia Bayar Penyelundup Manusia

Beragam cara dipakai Australia untuk mengusir pengungsi. Terakhir Canberra menolak berkomentar soal tudingan bahwa angkatan lautnya membayar penyelundup manusia ribuan Dollar Australia, untuk memutar haluan kapal yang sarat pengungsi agar balik ke arah Indonesia. Soal ini Perdana Menteri Tony Abott cuma berkomentar singkat, "kami upayakan segala cara," katanya dalam wawancara radio, Jumat (12/6).

Tudingan nyaring itu dilayangkan oleh Kementrian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Menurut laporan terakhir, militer Australia memaksa sebuah kapal yang mengangkut 65 pencari suaka agar kembali ke Indonesia dan membayar 5000 Dollar Australia kepada setiap orang.

Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan Menteri Keimigrasian, Peter Dutton menepis kabar tersebut. Namun Abott justru mencoba mengelak. "Kami tidak membahas rincian operasi untuk melawan tindak kriminal, kami tidak mengumbar kebijakan terkait keamanan nasional, dan saya tentunya tidak akan mengungkapkan detail tentang operasi kami di laut," tukasnya.

Laporan dari Indonesia

Jurubicara Kementrian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir sebelumnya membeberkan hasil temuan angkatan laut TNI yang menahan kapal pengangkut pengungsi. Menurut laporan, kapal tersebut membawa uang Dollar Australia dalam enam kantong plastik.

"Menurut penyelundup, transaksinya terjadi di atas kapal. Pasukan penjaga perbatasan Australia menaiki kapal dan memberikan uang 5000 Dollar untuk setiap orang agar kembali ke Indonesia," kata Nasir.

"Kami akan menyelidiki temuan ini lebih lanjut. Tapi kalau ternyata benar, kami menyesalkan bahwa hal semacam ini bisa terjadi," ujar jubir Kemenlu itu. Indonesia mengkhawatirkan, kebijakan membayar penyelundup justru akan mendorong penyeludupan manusia.

Tekanan Oposisi Australia

Sementara itu kelompok oposisi di Canberra mendesak Abott untuk menjelaskan duduk perkaranya kepada parlemen. "Penduduk Australia harus mengetahui, apakah pemerintah membayar penyelundup manusia, karena jika benar maka ini adalah perkembangan yang sangat berbahaya," ujar jurubicara oposisi urusan imigrasi, Richard Marles.

Senada dengan kecemasan Indonesia, Marles mengkhawatirkan langkah tersebut akan "mengundang" lebih banyak penyelundup. Menurutnya sikap diam pemerintah menihilkan hak penduduk "buat mempertanyakan kebijakan yang merupakan kepentingan publik."

Desakan serupa diungkapkan Hanson Young, senator partai Hijau Australia. "Terjadi atau tidak, perdana menteri harus bersikap terbuka," tegasnya.

rzn/vlz (rtr,afp,dpa)