1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Terbongkarnya Skandal Pemberian Visa Hidupkan Kembali Debat Data Peringatan

Di sejumlah kedutaan besar Jerman diduga ada pemberian visa secara tidak sah, sejak tahun 2007. Laporan mengenainya akhir pekan lalu dikukuhkan Kementrian Luar Negeri di Berlin, Senin (20/12). Skandal berpusat di Mesir.

default

Gambar simbol visa dan data peringatan

Di sejumlah kedutaan besar Jerman diduga ada pemberian visa secara tidak sah, sejak tahun 2007. Laporan mengenainya akhir pekan lalu dikukuhkan Kementrian Luar Negeri di Berlin, Senin (20/12). Skandal berpusat di Mesir.

Juru bicara menteri luar negeri Jerman awalnya mungkin sama sekali tidak menyadari kontradiksi dalam pernyataannya. Kasus individu, lapor Andreas Paeschke, dibongkar lewat jaringan kontrol yang ketat dan permanen dari Kementrian Luar Negeri. Melihat permohonan visa yang berjumlah hampir dua juta pertahun, disadari adanya kepekaan dalam masalah ini, kata Paeschke.

Tetapi, kepolisian Jerman dan kejaksaan yang terlibat dalam upaya pembongkaran, tampaknya menghadapi pekerjaan besar, terutama mengangkut dugaan penyalahgunaan pemberian visa di Kedutaan Besar Jerman, di Kairo, Mesir, dan di sejumlah negara lain. Penyelidikan berbuntut pada dipecatnya sejumlah pegawai lokal, kata juru bicara Kementrian Luar Negeri.

Kasus-kasus yang kini diketahui mengingatkan pada skandal pemberian visa yang terbongkar tahun 2004, di Kedutaan Besar Jerman di Kiev, Ukraina. Ketika itu kedutaan memberikan ribuan ijin masuk ke Jerman, yang ternyata juga menguntungkan pedagang manusia yang menyalurkan para perempuan untuk dipaksa menjadi pekerja seks di Jerman. Praktek ini dimudahkan oleh keputusan pemerintah Jerman tahun 2000, yang membuat prosedur pemberian visa menjadi lebih tidak birokratis.

Di Jerman, kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberian visa menghidupkan kembali debat mengenai mekanisme data peringatan visa. Partai konservatif ingin agar disimpan sebanyak mungkin nama dan data dari pemohon visa yang dicurigai. Proyek ini digagalkan sosial demokrat yang memerintah bersama konservatif sampai 2009.

Sekarang, dengan mitra koalisinya yang liberal, ada kesepahaman tentang mekanisme data peringatan tersebut. Namun, perundingan mengalami kebuntuan. Juru bicara Kementrian Dalam Negeri, Philipp Spauschus, merinci rencana mengenainya, "Katalog data peringatan harus mencakup tindak kejahatan dalam terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan, perdagangan obat bius dan pelatihan perkumpulan kriminal. Masih ada pandangan berbeda tentang tindakan aparat keamanan, namun perundingan antar kementrian akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mencapai kesepakatan."

Pandangan Menteri Dalam Negeri Thomas de Maizière tak sejalan dengan Menteri Kehakiman Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Juru bicara Kementrian Kehakiman, Anders Mertzlufft, menekankan pentingnya aspek lain, "Menurut Kementrian Kehakiman, ini bukan tentang mencatat semua potensi bahaya bagi keamanan dalam sebuah data raksasa."

Kasus pelanggaran terbaru dalam pemberian visa juga tidak dapat dihindari dengan adanya data peringatan, demikian diyakini Kementrian Kehakiman. Sengketa antara mitra koalisi beralih pada masalah data mana yang boleh disimpan, dan mana yang bisa diakses oleh pihak keamanan, dan dengan syarat apa.

Marcel Fürstenau/Renata Permadi

Editor: Yuniman Farid