1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Indonesia

Tentang Generasi Kepemimpinan Baru

Pemilihan presiden Indonesia mewakili pertarungan kubu generasi lama dan baru dalam dunia politik Indonesia, negara demokrasi ketiga terbesar sekaligus paling muda di dunia.

Sejak 1998, ketika Indonesia akhirnya menampik kekuasaan otoriter yang telah berumur tiga dekade, kepemimpinan nasional masih didominasi oleh wajah-wajah dan praktek politik lama, termasuk patronase dan merajalelanya korupsi. Dan kini, kesempatan datang untuk mengubah wajah tersebut.

Rabu (9/7), bekas jenderal Prabowo Subianto akan bertarung dalam pemilihan presiden melawan Joko Widodo atau Jokowi, yang muncul ke panggung politik nasional melalui politik lokal dan merupakan kandidat presiden pertama yang tidak menggantungkan diri pada tradisi lama yang melahirkan para pemimpin sebelumnya.

“(Usaha Prabowo) betul-betul nafas terakhir dari kekuatan lama,“ kata salah seorang bankir senior yang tidak bersedia disebut namanya.

Jokowi adalah gubernur Jakarta, yang terlahir miskin dan mendapat kekuatan masuk ke posisi penting dengan janji sebagai seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, berani memotong birokrasi dan bersih. Selama beberapa dekade, para pejabat dipandang menerima suap sebagai pendapatan utama mereka dan telah mendorong Indonesia menjadi masyarakat paling korup di dunia.

Respon masyarakat atas kelompok baru politisi ini luar biasa dan sedang mengubah wajah politik negeri. Dengan sekitar sepertiga dari 190 juta pemilih Indonesia berumur di bawah 30 tahun, partai politik yang telah lama bercokol dipaksa untuk berubah jika ingin tetap berkuasa.

Awal tahun ini, Tri Rismaharini, walikota populer Surabaya, berdiri berseberangan dengan komando PDI-Perjuangan terkait siapa yang harus ia tunjuk sebagai wakil.

Ratusan ribu pendukung menunjukkan dukungan kepada Risma melalui media sosial, mengecam partai yang mencoba memaksakan kekuasaannya. PDI-Perjuangan akhirnya melunak dan bahkan ketua umum Megawati Soekarnoputri sendiri yang harus datang ke Surabaya untuk mendinginkan suasana.

“Risma adalah contoh sempurna seorang walikota yang tahan menghadapi para bos partai yang mencoba menggertak dirinya,“ kata salah seorang di dalam pengurus PDI-Perjuangan yang tidak bersedia disebutkan namanya. “Itu tidak sering terjadi di sini. Ada masa ketika dia pasti akan dipecat kalau melawan (para elit partai).“

Pemimpin baru di tiga kota terbesar

Tiga kota terbesar Indonesia – Jakarta, Surabaya, dan Bandung – kini dipimpin oleh seorang pejabat terpilih yang menandai sebuah terobosan atas tradisi politik lama.

Ketika Ridwan Kamil, seorang arsitek maju mencalonkan diri sebagai walikota Bandung 2013, ia mengabaikan partai-partai politik utama yang sejak lama mencengkeram kuat pemilihan umum. Sebaliknya, ia terus maju sebagai calon independen dan meminta bantuan setengah juta pengikutnya di Twitter.

Dan ia mendapatkan itu. Partai-partai politik mainstream akhirnya berbalik mendukung dirinya karena melihat Ridwan Kamil bisa meraih dukungan suara.

“Demokrasi Indonesia telah bergeser dari yang tadinya didominasi partai-partai politik menjadi dominasi oleh pribadi, tapi dalam cara yang baik,” kata Ridwan Kamil. ”Anda akan lihat lebih banyak orang akan mulai memilih berdasarkan rekam jejak daripada sekedar menerima apa yang dikatakan oleh partai kepada mereka.”

Perubahan tersebut kini membuka peluang bagi para calon pemimpin di jajaran pemerintahan lokal.

Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, awalnya bertugas di pemerintahan lokal pulau kecil provinsi Bangka-Belitung sekama 10 tahun, sebelum akhirnya baru-baru ini mengambil alih tugas Jokowi sebagai pejabat gubernur Jakarta, orang yang berasal dari etnis Cina pertama yang berhasil melakukannya.

”Jika anda bersih, jujur… orang akan memilih anda,” kata Ahok. ”Itulah sebabnya saya memulai dari posisi yang sangat rencah di pemerintahan lokal. Karena saya perlu mengambil langkah-langkah untuk menunjukkan bahwa ada cara yang lebih murah dan berbeda untuk meraih kekuasaan politik.”

Meski waktu berubah, para politisi lama masih berkuasa di partai-partai politik utama.

“Hukum besi oligarki yang menjalankan partai-partai politik ini. Mereka adalah partai feodal di mana ketuanya memegang semua kekuasaan,“ kata Firman Noor, analis politik dari LIPI.

Namun ia menambahkan: “Dalam waktu yang sangat dekat, dan ini sudah terjadi, partai-partai harus memberi lebih banyak perhatian kepada para pemimpin baru yang masih segar ini karena mereka semakin populer.“

ab/hp (rtr,afp,ap)

Laporan Pilihan