Tajuk: Militer Pakistan Mainkan Kartu Sipil | dunia | DW | 23.01.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Tajuk: Militer Pakistan Mainkan Kartu Sipil

Pakistan bergejolak. Sejak beberapa minggu militer yang berkuasa terlibat sengketa dengan pemerintahan sipil. Komentar Grahame Lucas.

Themenbild Kommentar Grafik Symbolbild indonesisch Tajuk

Latar belakang krisis politik terhebat di Pakistan sejak beberapa tahun terakhir beragam. Itu dipicu aksi komando khusus militer AS Mei tahun lalu yang berahir dengan tewasnya pimpinan Al Qaida Osama bin Laden. Karena tidak mampu mencegah tercorengnya kedaulatan Pakistan oleh Amerika Serikat, beberapa pekan sesudahnya militer dikritik hebat. Selain itu secara terbuka dinas rahasia Pakistan ISI dituduh menyediakan kota garnisun Abbotabad, sebagai persembunyian Osama bin Laden.

Ketegangan antara militer dengan pemerintah semakin meruncing, ketika Presiden Asif Ali Zardari, duda tokoh politik Benazir Bhutto, melalui perantara yang mencurigakan dan Kedubes Pakistan di Washington, dalam sebuah memorandum meminta bantuan Amerika untuk menghindari terjadinya kudeta militer. Sejak itu politik di Islamabad dibayangi skandal "Memogate". Duta besar di Washington diganti. Mahkamah Tertinggi mengkaji apakah permintaan bantuan itu dapat digolongkan pengkhianatan tingkat tinggi.

Kudeta Militer Tradisi di Pakistan

Karena militer secara tradisi melakukan kudeta, jika mereka melihat kepentingannya terganggu, tidak heran jika kini banyak yang khawatir, tidak lama lagi panser-panser akan melaju di jalan-jalan Pakistan.

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer terakhir kali terjadi tahun 1999 dan membawa Jenderal Pervez Musharraf ke pucuk pemerintahan. Ia memerintah sampai 2008 dan akhirnya melalui kampanye yang berani dari masyarakat sipil, terutama para pengacara, terpaksa mengijinkan kembali pemilu yang demokratis.

Sejak itu pemerintah yang terpilih secara demokratis, berulang kali menunjukkan ketidakmampuannya. Korupsi terjadi di mana-mana. Klan-klan keluarga paling berkuasa di negara itu, bukannya partai-partai, yang merumuskan keinginan rakyat. Dua kali, tahun 2010 dan 2011 pemerintah tidak mampu membantu korban banjir di Pakistan.

Kekuatan Masyarakat Sipil

Selain itu sejak kudeta 1999 banyak perubahan di Pakistan. Masyarakat sipilnya semakin kuat. Kehakiman yang didukung para pengacara, ingin menempatkan posisinya sebagai kekuatan ke tiga negara. Media sejak liberalisasi tahun 2002 menjadi lebih bebas, lebih kuat dan lebih agresif dibanding sebelumnya. Ditambah lagi kondisi ekonomi. Pakistan hampir bangkrut dan tergantung pada bantuan internasional. Militer mana yang ingin mengambil alih negara dengan kas yang kosong? Oleh karena itu banyak hal yang saat ini tidak mendukung tindakan kudeta.

Tampaknya militer mengandalkan sarana lain yakni pemilu baru September atau Oktober mendatang dan penggantian clique Zardari oleh seorang politisi yang dekat dengan militer. Menurut para pakar Sejak beberapa bulan, militer membina hubungan dengan mantan pemain cricket Imran Khan. Khan sudah sering berpidato politik berorientasi islam konservatif yang diterima baik kelas menengah Pakistan. Kampanyenya menentang penguasa Zardari yang dinilai korup, mendapat sambutan besar di Islamabad. Hubungannya dengan penguasa militer Pakistan seringkali disebut Khan sebagai berlandaskan logika. Pemerintah militer di Pakistan merupakan masa lalu, kata Khan. Mungkin saja ia benar, sementara ini. Dengan syarat, rakyat yang punya hak pilih ikut mendukung.

Programm Südasien Grahame Lucas. DW Programm Asien, Südasien. Foto DW/Per Henriksen 24.03.2009

Redaktur DW Grahame Lucas

Grahame Lucas

Alih bahasa: DK/HP