1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Tahanan di Belanda Harus Bersiap Bayar Sel Penjara

Tahanan di Belanda tak lama lagi mungkin harus membayar akomodasi di sel penjara. Ini akan terwujud apabila sebuah rancangan undang-undang berhasil diloloskan.

Wakil Menteri Kehakiman Belanda Fred Teeven "yakin bahwa para tahanan yang dikenai hukuman penjara harus membayar sebagian biaya pemenjaraan mereka," ujar juru bicara kementerian, Wiebe Alkema.

"Pak Menteri berpikir, penilaian ini cukup adil bahwa tidak seluruh biaya harus dibebankan kepada negara dan masyarakat saat seseorang itu dipenjara," tambahnya kepada kantor berita AFP.

Pemenjaraan memakan biaya sekitar 250 Euro atau sekitar 4 juta Rupiah per hari per tahanan, kata Alkema.

Masih harus disetujui

Apabila rancangan undang-undang mendapat lampu hijau dari kedua majelis parlemen, para tahanan di Belanda akan membayar rata-rata 16 Euro per hari selama maksimum 2 tahun.

Koalisi yang berkuasa antara Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang dikepalai Perdana Menteri Mark Rutte dan Partai Buruh (PvdA) menyetujui rancangan undang-undang usai memenangi pemilihan umum tahun 2012 lalu.

Apabila lolos, RUU akan menjadi aturan baru yang diberlakukan per 1 Januari 2015.

Sebuah RUU terpisah yang mengharuskan tahanan untuk berkontribusi terhadap biaya investigasi hingga penetapan hukuman mereka juga tengah dipertimbangkan.

Kedua RUU akan menghasilkan 65 juta Euro per tahun bagi sistem penjara Belanda yang membutuhkan aliran dana, yang menurut statistik resmi menjadi rumah bagi 12.100 tahanan.

Terpaksa ditutup

Tahun 2013, Belanda mengumumkan rencana penutupan sedikitnya 19 penjara akibat pemotongan anggaran, yang akan berujung pada pemecatan 2.000 pekerja.

Alkema mengatakan, RUU yang diajukan Teeven "sejalan dengan negara-negara lain yang telah mendapatkan kontribusi dari tahanan, entah untuk biaya penangkapan atau biaya tinggal di penjara."

Sebuah kelompok hak tahanan Belanda (BWO), menganggap rencana ini bertentangan dengan aturan hak asasi manusia di Eropa yang menyatakan bahwa negara harus membayar pemenjaraan tahanan.

"Wakil menteri ingin tahanan membayar untuk 2 tahun, itu jumlahnya mencapai hampir 12.000 Euro," tegas ketua BOW Pieter Vleeming.

"Jadi seorang tahanan yang tidak punya uang, yang kehilangan segalanya selama di penjara, untuk keluar dari penjara dengan utang?"

"Ini sama sekali bertolak belakang dengan pencegahan kriminalitas," lanjutnya.

cp/yf (afp, ap)