1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Skandal Media Guncang India

Dua jurnalis TV India ditahan dengan tuduhan minta uang pada seorang pengusaha sebagai imbalan untuk pemberitaan positif. Kasus ini kembali memicu debat tentang tranparansi media di negara itu.

Koran India

Koran India

Biasanya, jurnalis yang mengejar kasus korupsi pengusaha dan politisi. Tapi di India, kejadiannya terbalik. Seorang pengusaha mengklaim, dia punya rekaman video yang membuktikan bahwa stasiun televisi swasta Zee meminta satu miliar Rupee (sekitar 175 miliar Rupiah) sebagai uang sogok untuk ”pemberitaan positif”.

Naveen Jindal adalah direktur Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) dan anggota parlemen dari Partai Kongres India. Ia menuduh dua editor senior Zee sudah meminta uang suap untuk membatalkan laporan investigasi tentang bagaimana perusahaan batubara miliknya menerima pembagian batubara dari pemerintah India.

Sebagai reaksi atas laporan Jindal, polisi India minggu yang lalu menahan dua wartawan senior Sudhir Chaudhary dan Samir Ahluwia. Kemudian sebuah pengadilan menetapkan keduanya ditahan untuk pemeriksaan sampai 14 Desember mendatang.

Skandal Batubara

epa03371172 Indian Prime Minister Dr. Manmohan Singh addresses the media after he was shouted down by opposition politicians in the lower house of Parliament in New Delhi, India, 27 August 2012. The Prime minister denied allegations of wrongdoing, following a report that the country lost 33 billion dollars by allocating coal mine licences instead of auctioning them. Singh stated that any allegations of impropriety are without basis and unsupported by the facts. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++

PM India Manmohan Singh diterpa berbagai isu korupsi

Bulan Agustus lalu, badan pengawas keuangan India CAG menuduh koalisi pemerintah telah memberikan ijin tambang batubara kepada beberapa perusahaan tanpa melalui proses tender pertambangan seperti biasanya. Kerugian negara dari pemberian lisensi itu diperkirakan mencapai 27 miliar Euro. Kasus ini kemudian berkembang menjadi skandal politik besar yang dikenal sebagai ”Coalgate”. Partai oposisi terbesar, BJP, menuduh pemerintah India dan Perdana Menteri Manmohan Singh terlibat langsung dalam skandal itu.

Perusahaan tambang JSPL juga diduga terlibat dalam Coalgate. Karena itu, Zee TV memulai serangkaian laporan investigatif berkaitan dengan keterlibatan Naveen Jindal dalam kasus tersebut. Namun bulan Oktober lalu, Jindal menunjukkan rekaman video sepanjang 15 menit yang memperlihatkan bagaimana dua editor Zee TV mencoba membuat kesepakatan dengan perusahaannya. Pemeriksaan terhadap video tersebut menunjukkan bahwa itu adalah rekaman asli. Tapi Zee TV balik menuduh perusahaan Jindal yang mencoba menyogok kedua editor untuk mempengaruhi pemberitaan investigatif mengenai keterlibatan JSPL.

”Faktanya adalah, Jindal yang menawarkan uang, mencoba menyogok para editor dan stasiun TV,” ujar Alok Agarwal, direktur eksekutif bagian pemberitaan Zee TV. Ia mengatakan, penahanan editornya tidak benar dan ilegal. Ia menyebutnya sebagai ”hari hitam” bagi kebebasan pers di India.

”JPSL menggunakan fasilitas negara, yang dikuasai oleh Partai Kongres, untuk membungkam suara-suara kritis dan mengalihkan perhatian dari kasus korupsinya yang ingin diangkat para wartawan demi kepentingan publik,” tulis Zee TV dalam sebuah pernyataan.

Stasiun televisi itu sekarang mengajukan gugatan ganti rupi 1,5 miliar Rupee kepada Jindal atas tuduhan melakukan fitnah.

”Tuduhan Zee TV ini sangat lucu,” kata direktur personalia JPSL Rajeev Bhadauria kepada Deutsche Welle. ”Stasiun ini melakukan kampanye fitnah terhadap kami. Kalau wakil-wakil kami dulu pergi berbicara dengan mereka, kami dapatkan mereka ternyata punya motif tersembunyi”, kata Bhadauria.

Etika Media

Pertikaian hukum antara JSPL dan Zee masih akan berjalan panjang. Namun kasus ini kembali mengangkat kontroversi tentang ”cash for coverage” atau membayar untuk pemberitaan di media India. Ini menunjukkan hubungan khusus antara media dan pengusaha. Sudah banyak keluhan tentang stasiun TV India dan media cetak yang menurunkan berita tentang kandidat dalam pemilu dengan mencampur aduk antara berita dan iklan. Banyak jurnalis India mengatakan, mereka memang mengalami tekanan besar dari pejabat pemerintah dan kelompok perusahaan besar untuk membuat berita-berita positif.

Sementara itu, Dewan Pers India sudah membentuk sebuah komisi khusus beranggotakan ahli hukum dan media. Tugasnya untuk memeriksa berbagai kasus pelanggaran kode etik pemberitaan oleh berbagai organisasi media.