Sengketa Restrukturisasi Perbankan Uni Eropa

Di masa depan, Uni Eropa tidak mau menyelamatkan bank yang terancam bangkrut dengan uang pajak. Untuk itu, akan dibentuk lembaga pengawasan di Bank Sentral Eropa, ECB. Lembaga ini akan mulai bertugas satu tahun lagi.

Beberapa minggu lalu sudah disepakati prosedur yang akan dilaksanakaan, kalau ada bank yang terancam bangkrut. Pertama-tama, para pemilik bank akan diminta membayar dana talangan. Kalau bank tetap tidak bisa diselamatkan, bank itu harus ditutup.

Komisi Eropa sekarang mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang punya wewenang menutup bank. Lembaga ini pertama-tama akan mengumpulkan dana khusus dari perbankan. Setiap bank harus membayar iuran kepada lembaga ini. Dana inilah yang nantinya akan digunakan untuk penyelamatan bank yang terancam bangkrut.

Komisi Eropa Minta Peluasan Wewenang

Selama ini, soal penyelamatan atau penutupan bank adalah tanggung jawab masing-masing negara. Tapi negara seperti Irlandia dan Siprus ternyata kewalahan menghadapi masalah perbankan dan akhirnya harus meminta bantuan Uni Eropa. Itu berarti, pembayar pajak di Eropa akhirnya harus menanggung kerugian perbankan. Hal inilah yang sekarang ingin dihindari.

Komisaris Eropa urusan perbankan, Michel Barnier menerangkan alasan mengapa Uni Eropa perlu wewenang khusus. "Bank-bank sekarang tidak bekerja hanya dalam skala nasional, melainkan mengembangkan kegiatan transnasional. Sementara prosedur pengawasan perbankan masih menjadi wewenang nasional. Ini harus diubah".

Menurut Barnier, pengawasan perbankan seharusnya diserahkan kepada Komisi Eropa yang didukung oleh ECB. Komisi Eropa punya pengalaman cukup banyak sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat, kalau ada bank yang harus ditutup. Tapi beberapa negara anggota, terutama Jerman, menolak pengalihan wewenang pengawasan bank kepada Komisi Eropa.

Jerman Menolak

Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schäuble hari Selasa (09/07) menegaskan, usulan Barnier tidak punya dasar hukum. "Yang bisa memutuskan penutupan bank hanyalah lembaga pengawas nasional, dan lembaga-lembaga inilah yang harus dikoordinasi di tingkat Eropa."

Kalau aturan yang berlaku saat ini ingin diubah, maka perjanjian Uni Eropa juga harus diubah, kata Schäuble. Pandangan ini didukung oleh anggota Parlemen Eropa, Markus Ferber. "Sulit menyampaikan pada pemilih, mengapa Komisi Eropa harus mendapat wewenang untuk memutuskan penutupan atau penyelamatan bank. Karena hal itu berarti mengambil keputusan tentang penggunaan pajak nasional". Aturan seperti itu kemungkinan besar akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Jerman, tambah Ferber.

Tapi kelompok liberal dan Partai Hijau di Uni Eropa justru mendukung usulan tersebut. Alasannya, menghadapi krisis perbankan, harus ada reaksi cepat. Karena itu diperlukan sebuah lembaga sentral yang bisa mengambil keputusan.

Ketua Fraksi Liberal di Parlemen Eropa, Guy Verhofstadt menjelaskan: "Belajar dari krisis kali ini, memang harus ada sentralisasi, sehingga proses pengambilan keputusan tidak berjalan sepihak atau tertunda-tunda. Itu hanya akan membuat langkah penyelematan jadi sangat mahal."

Sven Giegold dari Partai Hijau menuduh pemerintah Jerman hanya bersembunyi dibalik aturan hukum dan mengulur-ulur waktu dalam solusi krisis perbankan. "Tanpa ada sentralisasi, itu rumit. Perlu rapat berhari-hari untuk mencapai kesepakatan dan mengambil keputusan." Padahal keputusan penyelamatan atau penutupan bank seringkali harus diambil pada akhir minggu, sebelum pasar uang dibuka kembali pada hari Senin. Jadi yang penting adalah pengambilan keputusan yang cepat.