Rusia Tolak Ikut Campur Eropa Masalah Pemilu

Dari KTT Uni Eropa-Rusia, masalah mulai timbul saat membahas tema politik luar negeri. Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB sejak berbulan-bulan sempat memblokir sanksi yang lebih keras bagi Suriah. Begitu juga dalam sengketa politik atom Iran. Namun, tidak berarti tema politik dalam negeri Rusia diabaikan.

Ketua Dewan Eropa Herman Van Rompuy menyinggung hasil pemilu terkini di Rusia. "Kami khawatir dengan ketidakaturan dan kurangnya keadilan yang dilaporkan pengamat dan sebagian publik Rusia. Kami juga khawatir dengan penangkapan demonstran. Karena itu kami menyambut kesediaan Anda, Bapak Presiden, untuk menyelidiki laporan tentang masalah yang terjadi dalam pemilu secara adil dan independen."

Namun, menurut anggota parlemen Eropa Werner Schulz dari Partai Hijau Jerman, kalimat bernada positif tersebut tidak ada gunanya. Uni Eropa bersikap terlalu pasif. "Kita seharusnya mendukung gerakan demokrasi dan tidak menunggu apakah mereka berhasil sendirian. Keberanian mereka menunjukkan era baru. Tidak masuk akal menunggu penyelidikan independen dari mereka yang mengemban tanggung jawab penipuan pemilu tersebut."

Bagi koleganya Bernd Posselt dari Partai CSU, sikap Uni Eropa terhadap Rusia juga patut dipertanyakan. "Sekarang kita selalu mendengar, stabilitas di Rusia diutamakan. Ini dulu juga dikatakan tentang Afrika Utara. Kepentingan kami adalah stabilitas di Rusia. Tapi stabilitas di Rusia hanya bisa terwujud, jika Rusia menjadi negara hukum yang demokratis. Stabilitas tidak berguna tanpa kebebasan."

Akhirnya Parlemen Eropa sepakat untuk menuntut agar Rusia mengadakan pemilihan baru. Presiden Dmitriy Medvedev tidak mau memberikan tanggapannya. "Saya tidak perlu berkomentar. Karena ini adalah pemilu kami dan Parlemen Eropa tidak ada urusan dengannya." Walaupun demikian, Medvedev menganggap hubungan antara Rusia dan Uni Eropa kini berada dalam 'tingkatan yang paling tinggi' dan ini hal yang bersejarah. Ia berharap hubungan sebaik ini bisa terus terjaga.

Namun, Uni Eropa sebenarnya mengharapkan hubungan yang lebih erat dengan Rusia. Sejak bertahun-tahun, mereka mengusahakan perjanjian kerjasama dengan pemerintah di Moskow. Tujuannya antara lain, agar mendapat jaminan lebih besar dalam suplai gas bumi Rusia. Uni Eropa menganggap dirinya sebagai mitra modernisasi Rusia.

Pejabat tinggi Uni Eropa urusan luar negeri Catherine Ashton mengatakan, "Sebuah modernisasi tidak hanya berarti modernisasi teknis. Penegakkan hukum negara, perlindungan hak warga, keterlibatan masyarakat sipil dan persamaan kesempatan bagi perusahaan adalah semua elemen yang menentukan keberhasilan sebuah modernisasi."

Christoph Hasselbach / Vidi Legowo-Zipperer

Editor: Hendra Pasuhuk