1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Rendahnya Bantuan Keuangan Langgar UUD

Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan bahwa bantuan keuangan bagi pemohon suaka di Jerman harus dinaikkan.

Baden-Wuerttemberg/ Der Vorsitzende Richter des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), Ferdinand Kirchhof, spricht am Mittwoch (18.07.12) im Rahmen der Urteilsverkuendung in Sachen Asylbewerberleistungsgesetz/Grundleistungen im Gerichtssaal des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Die staatlichen Geldleistungen fuer Asylbewerber in Deutschland sind zu niedrig und verstossen damit gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch entschieden. Die entsprechenden Regelungen des Asylbewerberleistungsgesetzes verletzten das Grundrecht auf Gewaehrleistung eines menschenwuerdigen Existenzminimums. (zu dapd-Text) Foto: Ronald Wittek/dapd

Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Jerman, Ferdinand Kirchhof

Martabat manusia berlaku untuk semua orang, juga bagi peminta suaka. Demikian menurut Mahkamah Konstitusi Jerman. bantuan keuangan bagi peminta suaka di Jerman saat ini berjumlah sekitar 225 Euro. Ini berarti di bawah jumlah minimum eksistensi seorang manusia dan melanggar UU terkait bantuan keuangan bagi peminta suaka. Demikian disimpulkan Mahkamah Konstitusi Jerman di Karlsruhe hari Rabu (18/7) dan memerintahkan pemerintah agar uang bantuan bagi peminta suaka segera dinaikkan.

Hingga diberlakukannya UU baru, pemerintah Jerman harus membayar 330 Euro kepada setiap pengungsi dan peminta suaka. Kenaikan ini dihitung berlaku ke belakang, mulai 1 Januari 2011. Pemerintah Jerman menyatakan akan segera mengajukan UU terkait, namun tidak menyebut jadwalnya. Organisasi-organisasi gereja, HAM dan organisasi sosial lainnya menyambut baik keputusan mahkamah tertinggi Jerman itu. Sebelum keputusan ini, organisasi-organisasi tersebut mengkritik pedas jumlah tunjangan yang hingga 47 persen di bawah jumlah bantuan keuangan bagi warga dewasa lainnya. Anak-anak berumur hingga tujuh tahun mendapat bantuan tunai sebesar 104 Euro.

Baden-Wuerttemberg/ 60 Prozent Menschenwuerde? Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen! steht am Mittwoch (18.07.12) im Rahmen der Urteilsverkuendung in Sachen Asylbewerberleistungsgesetz/Grundleistungen auf dem Transparent von Demonstranten vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die staatlichen Geldleistungen fuer Asylbewerber in Deutschland sind zu niedrig und verstossen damit gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch entschieden. Die entsprechenden Regelungen des Asylbewerberleistungsgesetzes verletzten das Grundrecht auf Gewaehrleistung eines menschenwuerdigen Existenzminimums. (zu dapd-Text) Foto: Ronald Wittek/dapd

Pendukung pemohon suaka di depan Mahkamah Konstitusi

Tidak dinaikkan sejak 20 tahun

Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa tunjangan hingga saat ini tidak memadai karena tidak dinaikkan sejak 20 tahun terakhir. Dalam keputusannya itu, mahkamah mengacu pada pasal 1 UUD yang berbunyi bahwa martabat manusia tidak bisa diganggu gugat.

Günter Burkhard, pemimpin organisasi bantuan bagi pengungsi "Pro-Asyl" menyambut baik keputusan itu dan mengatakan bahwa "Mahkamah telah mengakhiri ketidakadilan yang telah berlangsung bertahun-tahun." Sementara organisasi Amnesty International menyatakan:"Sejak lama terlihat jelas bahwa bantuan keuangan yang diberikan hingga saat ini, tidak dapat memberikan kehidupan yang bermartabat." Sementara Komisioner Tinggi PBB bagi Pengungsi, UNHCR menyebut hal ini sebagai perbaikan ke arah yang menentukan, dan mengatakan bahwa Jerman telah melanggar hukum internasional dengan UU terkait bantuan keuangan bagi peminta suaka.

Baik organisasi gereja Katolik maupun Protestan menanggapi positif keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai sebagai hari yang baik bagi kemanusiaan di Jerman.

Baden-Wuerttemberg/ Die Richter des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), Gabriele Britz (v.l.), Johannes Masing, Michael Eichberger, Susanne Baer, der Vorsitzende Richter Ferdinand Kirchhof, Reinhard Gaier, Wilhelm Schluckebier und Andreas Paulus sitzen am Mittwoch (18.07.12) in Karlsruhe bei der Begruendung des Urteils in Sachen Asylbewerberleistungsgesetz/Grundleistungen im Gerichtssaal. Die staatlichen Geldleistungen fuer Asylbewerber in Deutschland sind zu niedrig und verstossen damit gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch entschieden. Die entsprechenden Regelungen des Asylbewerberleistungsgesetzes verletzten das Grundrecht auf Gewaehrleistung eines menschenwuerdigen Existenzminimums. (zu dapd-Text) Foto: Ronald Wittek/dapd

Mahkamah Konstitusi Jerman

Gugatan dari pengungsi Irak dan Liberia

Menurut perhitungan pemerintah komunal, pengeluaran untuk kenaikan ini akan menelan dana per tahun sekitar 130 juta Euro. Badan Statistik Jerman mengatakan, sekitar 130.000 pemohon suaka mendapat tunjangan dari pemerintah pada akhir 2010. Jumlah totalnya sekitar 815 juta Euro. Lebih dari setengah jumlah itu ditanggung oleh kas komunal dan sisanya dari negara-negara bagian.

Tuntutan yang mengubah jumlah bantuan, berasal dari seorang pengungsi Kurdi dari Irak dan seorang bocah perempuan usia 11 tahun dari Liberia. Mereka menuntut pemerintah Jerman karena bantuan keuangan mereka "jelas tidak mencukupi" dan kebutuhan penting mereka tidak diteliti dengan semestinya.

Di samping bantuan lainnya di Perancis, jumlah bantuan keuangan bagi peminta suaka berkisar antara 91 sampai 202 Euro per orang, per bulan. Di Inggris sekitar 184 Euro bagi peminta suaka dewasa.

Christa Saloh-Foerster (dpa, epd, dapd)

Laporan Pilihan