1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Sosial

Rencana Reformasi Dewan HAM PBB

Upaya menegakkan hak asasi pada semua tingkatan dan bidang kehidupaan masih jauh dari kenyataan. Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dituntut untuk menjalankan metode kerja baru.

default

Sidang Umum PBB, Maret 2006, memutuskan pembentukan Dewan HAM PBB

Hak asasi manusia ditekan di seluruh dunia, dan daftar kasus yang dicatat Dewan HAM PBB di Jenewa; Swiss, sangatlah panjang. Kekerasan terhadap aksi protes di Iran, krisis di selatan Sudan, nasib para aktivis HAM di Republik Demokratik Kongo, ketiadaan penjelasan bagi pembunuhan, penculikan dan penghilangan paksa warga di Sri Lanka. Dan itu belum semua. Dewan HAM bisa bertindak dengan resolusi, misi pencari fakta dan kecaman terhadap negara-negara bermasalah, untuk membantu kondisi para korban. Tapi itu agak jarang terjadi, kata Volkmar Deile, pakar HAM dan mantan Sekjen Amnesty International Jerman. "Kelemahan Dewan HAM PBB adalah reaksinya terhadap situasi seperti di Sudan atau Sri lanka, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan warga di lokasi.“

Sebagai wakil masyarakat sipil di Jenewa, Volkmar Deile bersama pakar HAM lainnya bersiap untuk tahun 2011, waktu ketika Sidang Umum PBB akan meninjau kinerja Dewan HAM yang dibentuk tahun 2006.

Sementara ini, Dewan HAM menggelar 13 pertemuan teratur dan 13 pertemuan khusus. Sebanyak 39 pelapor khusus ditunjuk untuk sejumlah negara dan tema seperti penyiksaan, kebebasan beragama, atau kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan pengalamannya, pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, Manfred Nowak, mengatakan, Dewan HAM mengalami krisis. Volkmar Deile menerangkan situasinya, "Negara-negara takut akan kritik terhadap situasi HAM mereka, karena hal itu memberi gambaran tentang legalitas dan legitimasi pemerintah di sebuah negara.“

Terutama perwakilan Kuba, Cina, Pakistan, Aljazair, Iran dan sejumlah negara Afrika, kembali menuduh wakil Uni Eropa menerapkan standar ganda dalam kritiknya. Tidak jarang negara-negara itu berhasil mengumpulkan dukungan mayoritas dalam Dewan HAM yang beranggota 47 negara. Tetapi, demi kepentingan korban, prinsip-prinsip hak asasi seharusnya menentukan sikap dalam voting, kata Mercy Yvonne Amoah, wakil Ghana untuk PBB di Jenewa. "Terlepas dari apakah penilaian tentang pelanggaran HAM dilontarkan oleh wakil Afrika atau Eropa atau wilayah lain, melakukan voting berdasarkan prinsip hak asasi berarti, memutuskan untuk apa kita ada di sana, apa yang harus kita bela."

Konsekuensinya bagi banyak negara adalah keberanian dan kesediaan untuk mengkritik diri sendiri. Karena setelah Laporan Periodik Umum, UPR, sebuah negara diajukan ke Dewan HAM, itu berarti situasi HAMnya akan dibuka. Mark Cassayre, Duta Besar Amerika Serikat di Jenewa baru saja menyiapkan UPR negaranya yang baru kembali ke Dewan HAM setelah Obama terpilih sebagai Presiden. "AS yakin, swakritik sangat penting dan kami tidak takut melakukannya. UPR adalah dasar yang tepat untuk memungkinkan diskusi terbuka tentang HAM di AS."

Laporan Periodik Umum AS akan disampaikan 5 November. Sehubungan publikasi Wikileaks baru-baru ini tentang pelanggaran HAM yang dilakukan AS dalam perang Irak, belum diketahui seberapa besar kesediaan Amerika untuk melakukan swakritik dan untuk memproses pelanggaran HAM. Kesediaan yang besar dapat mendorong negara lain untuk melakukan hal serupa. Sebuah kesempatan bagi Dewan Ham dan penegakan hak asasi.

Ulrike Mast-Kirschning/Renata Permadi

Editor: Yuniman Farid