1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Reaksi Negara Asia Tanggapi Krisis Pengungsi

Bangladesh kecam pengungsi ekonomi warganya yang kini terdampar di Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Bangladesh bertekad perangi trafficking, Indonesia perintahkan evakuasi. Sementara Myanmar lanjutkan represi.

PM Bangladesh Sheikh Hasina bereaksi mengecam pengungsi ekonomi dari negerinya sebagai "sakit jiwa". Kepala pemerintahan Bangladesh itu juga menuding para pengungsi itu merusak citra negerinya di tatanan internasional. Banyak pengungsi ekonomi dari Bangladesh ikut dalam perahu yang ditumpangi pengungsi Rohingya, yang terkatung-katung di lautan atau terdampar di Malaysia dan Indonesia dalam kondisi menyedihkan.

"Kami punya pekerjaan layak buat mereka di sini. Tapi tetap saja mereka meninggalkan Bangladesh dalam situasi pengungsian yang kacau balau", ujar PM Hasina seperti dikutip harian resmi Sangbad Sangstha. Ini merupakan komentar pertama kepala pemerintahan Bangladesh menanggapi krisis pengungsi etnis Rohingya dan bangladesh yang kini jadi kepala berita internasional.

Suu Kyi tetap bungkam

Berbeda dengan PM Hasina yang bereaksi berang, pimpinan demokrasi Myanmar, pemenang hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi sejauh ini tetap membungkam menanggapi krisis pengungsian massal manusia perahu Rohingya dari negaranya. Lembaga pembela hak asasi manusia kini gencar melontarkan kritik terhadap pemenang hadiah Nobel perdamaian itu.

Analis politik menduga, Suu Kyi merasa ketakutan dijauhi para pemilihnya yang mayoritas Buddha dalam pemilu parlemen mendatang jika ia melontarkan pernyataan membela etnis Muslim Rohingya. Myanmar akan menggelar pemilu pada bulan November mendatang. Saat ini partai Liga Nasional untuk Demokrasi-NLD yang dipimpin Suu Kyi memperoleh kursi cukup relevan.

Sementara itu Presiden Myanmar, Thein Sein menerapkan politik represi lebih kuat lagi, menanggapi gelombang pengungsi puluhan ribu etnis Muslim Rohingya dari negerinya. Presiden Myanmar itu dilaporkan harian resmi Myanmar Alinn, telah mengesahkan undang-undang keluarga berencana yang mengatur kelahiran di negara bagian.

Human Right Watch menilai, undang-undang itu terutama ditujukan kepada keluarga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. "Hal ini akan memperburuk konflik etnis dan sektarian di negara bagian bersangkutan", ujar wakil direktur HRW Asia, Phil Robertson.

Berantas perdagangan manusia

Sementara itu pemerintah Malaysia, Indonesia dan Bangladesh juga menegaskan imbauannya untuk memberantas aksi perdagangan manusia. PM Malaysia Najib Razak menyatakan lewat akun facebooknya, pemerintahannya akan mengejar orang-orang yang bertanggung jawab atas aksi trafficking. "Saya sangat prihatin dengan penemuan kuburan massal di Malaysia, yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan perdagangan manusia."

Juga PM Bangladesh, Sheikh Hasina memerintahkan aparat keamanan di negaranya untuk mengambil tindakan tegas terhadap para penyelundup manusia. Selain menghukum berat para calo dan bandit penyelundup manusia, juga calon migran yang akan pergi akan dikenai sanksi.

Presiden Indonesia Joko Widodo menanggapi tragedi pengungsi Rohingya dari Myanmar dengan memerintahkan angkatan laut untuk melakukan operasi pencarian dan evakuasi. Indonesia dan Malaysia juga meminta bantuan internasional untuk penanganan pengungsi serta repratriasi mereka.

as/vlz (rtr,afp,ap,dpa)

Laporan Pilihan