1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Rancangan Amnesti Thailand Buka Peluang Bagi Thaksin

Pemerintah Thailand hari Rabu (16/11) menyatakan telah membicarakan amnesti yang diduga membuka peluang bagi mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra untuk kembali ke Thailand dan membebaskannya dari tuduhan korupsi.

default

Kelompok penentang Thaksin Shinawatra di Thailand mengancam akan menggelar aksi protes besar-besaran, satu hari setelah pemberitaan mengenai kemungkinan pulangnya bekas perdana menteri itu.

Desas-desus menyebutkan, Thaksin akan kembali Desember mendatang dan menerima amnesti yang secara tradisional diberikan oleh Raja Thailand Bhumibol Adulyadej setiap ulang tahunnya, pada 5 Desember. Kelompok Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang 2008 berhasil mencongkel kekuatan Thaksin di Thailand segera menyebar ajakan demonstrasi untuk menentang hal itu.

Meski pemaafan diberikan oleh Raja, persyaratan amnesti ditetapkan oleh pemerintah. Hingga kini, pemerintah Thailand lebih banyak bungkam mengenai persyaratan, yang disebutkan media telah ditetapkan dalam pertemuan kabinet Selasa malam.

Yingluck Shinawatra

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra

Pemerintah Thailand sejak Agustus lalu, dipimpin oleh adik Thaksin, Yingluck Shinawatra. Terkait pertemuan kabinet itu dilaporkan, Perdana Menteri Yingluck tidak menghadirinya karena tengah berkunjung ke kawasan–kawasan banjir.

Sementara pemerintah Thailand menepis berita media mengenai pengambilan keputusan rahasia pada Selasa malam tersebut. Tanpa merinci lebih jauh, Wakil Perdana Menteri Chalerm Yubumrung mengatakan, kabinet hanya membicarakan peraturan mengenai amnesti, tanpa pengambilan keputusan.

Menurut media Thailand, apabila persyaratan itu disetujui Raja, maka semua narapidana yang berusia minimum 60 tahun dan pernah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, akan berhak mendapatkan amnesti. Selain itu, tidak ada ketentuan bahwa penerima amnesti harus sudah menjalankan sebagian masa hukumannya. Harian Bangkok Post menyatakan, ketentuan ini membuka peluang bagi Thaksin untuk menerima amnesti tanpa perlu menjalani satu haripun masa hukuman tahanan.

Thaksin Shinawatra, yang berusia 62 tahun digulingkan tahun 2006 dalam sebuah kudeta militer. Dua tahun kemudian, ia didakwa melakukan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan selama enam tahun masa jabatannya sebagai Perdana Menteri. Di saat kritis sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman, Thaksin minggat ke luar negeri dan sejak itu, mengasingkan diri di luar Thailand

Dalam politik Thailand, Thaksin tetap merupakan sosok kontroversial. Baik para pendukungnya, yang dijuluki baju merah, maupun kelompok penentang “baju kuning” siap turun ke jalan untuk menunjukkan sikap.

Thida Tojirakarn Red Shirts Thailand

Awal 2010, kelompok baju merah berhasil melumpuhkan Bangkok dalam upaya mendesak mundur pemerintah sebelumnya. Untuk membubarkan gerakan protes itu, bukan hanya perlu pengerahan militer. Pemerintah saat itu berkompromi dan menyerukan pemilu awal.

Kini wakil jurubicara PAD yang terus menentang Thaksin, Sakoltee Phattiyakul menuding pemerintah sekarang merancang persyaratan yang hanya bertujuan membantu satu orang tertentu. Sementara Wakil Perdana Menteri Chalerm Yubumrung berkilah, rancangan persyaratan itu dibuat oleh Kementrian Hukum dan Peradilan Thailand agar dipertimbangkan kabinet.

Untuk penetapannya masih diperlukan persetujuan legislasi dan Raja Thailand. Apabila disetujui, maka sekitar 26 ribu narapidana Thailand bisa mendapatkan amnesti. Chalerm menegaskan, pemerintah tidak melakukan tindak ilegal dan keputusan berada ditangan Raja.

rtr/afp/ap/Edith Koesoemawiria
Editor: Christa Saloh