1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Putin Setuju Krimea Masuk Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan Krimea dan setuju negara itu bergabung dengan Rusia. Ia menolak sanksi dari barat dan mengancam dengan langkah balasan.

Presiden Vladimir Putin sudah menandatangani dekrit yang mengakui Republik Krimea sebagai "negara yang merdeka dan berdaulat". Menurut kantor kepresidenan Rusia, dokumen itu ditandatangani hari Senin (17/03).

Dekrit itu menyebutkan, Rusia menghormati "kehendak rakyat Krimea" yang telah dinyatakan lewat referendum 16 Maret. Putin juga sudah menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur penggabungan Krimea ke dalam Federasi Rusia.

Sebelumnya parlemen di Krimea sudah menyatakan kemerdekaan Republik Krimea dari Ukraina dan sekaligus mengajukan permohonan bergabung dengan Rusia. Krimea juga memberlakukan mata uang Rusia Rubel, disamping mata uang Ukrina yang sekarang digunakan. Tanggal 30 Maret, jam di Krimea juga akan disesuaikan dengan jam Rusia, berarti dua jam lebih dini dari waktu yang berlaku sekarang.

Perusahaan negara dinasionalisasi

Pemerintah Krimea menerangkan akan mengambil alih semua perusahaan pemerintah Ukraina yang ada di wilayahnya. Perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di kawasan itu akan menjadi perusahaan Krimea, pangkalan militer Ukraina akan dibubarkan.

Amerika Serikat dan Uni Eropa menyatakan menolak "aneksasi" Krimea oleh Moskow dan memutuskan sanksi berupa larangan berkunjung dan pembekuan rekening bank terhadap sekitar 30 pejabat tinggi Rusia dan Ukraina.

Yang terkena sanksi antara lain Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogozin, Perdana Menteri Krimea Sergei Aksyonov, Ketua Parlemen Kriema Vladimir Konstantinov.

Amerika dan Eropa menegaskan, daftar itu bisa diperluas jika Rusia tetap menolak berunding dengan Ukraina.

Langkah balasan

Rusia mengeritik sanksi yang dijatuhkan barat dan menyatakan akan melakukan langkah balasan. Menurut laporan media, Rusia mempersiapkan sanksi balasan terhadap para pejabat tinggi Amerika Serikat.

Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya mengusulkan pembentukan kelompok penghubung untuk Ukraina. Syaratnya, kelompok itu harus mengakui hasil referendum Krimea dan menyusun konstitusi baru bagi Ukraina. Tapi pemerintah Ukraina menolak usul itu.

Pemerintahan di Kiev mengumumkan mobilisasi militer dan meminta anggaran tambahan kepada parlemen untuk mengamankan perbatasan ke Rusia.

Organisasi Kerjsama dan Keamanan Eropa OSCE melakukan pertemuan di Wina, Austria untuk membahas krisis di Ukraina.

hp/rn (afp, rtr, dpa)

Laporan Pilihan