Proses Reformasi India di Persimpangan Jalan

Perdana Menteri India Manmohan Singh tampaknya tengah menghadapi tantangan terbesar dalam karir politiknya. Dalam beberapa hari ke depan Majelis Rendah dan Tinggi India akan mengeluarkan keputusan terhadap satu masalah yang sangat kontroversial: Apakah di masa depan perusahaan internasional dapat memiliki saham sampai 51 persen dalam rantai supermarket India?

Masalah ini sangat kompleks. Sejak lebih dari satu tahun, India memperdebatkan apakah akan membuka pasar multi-miliar Dollar bagi supermarket asing atau tidak. Pada bulan September lalu, secara sepihak pemerintah menyetujuinya. Alasannya: konsumen memiliki lebih banyak pilihan, membuka lowongan kerja dan dapat menjadi isyarat yang jelas bahwa India merupakan tempat yang menjanjikan bagi investasi. Namun, keputusan ini mendapat perlawanan sengit. Beberapa minggu lalu, Menteri Perdagangan India Anand Sharma berusaha untuk meredakan situasi: “India adalah negara federal. Negara bagian, yang tidak ingin mengizinkan supermarket internasional, boleh saja melakukannya. Ini keputusan Anda. Kami sebagai pemerintah mengakuinya.”

Merugikan Pihak Kecil

Namun demikian, dalam beberapa minggu terakhir pihak oposisi berhasil melumpuhkan parlemen dengan melakukan aksi duduk, demonstrasi dan protes. Oposisi juga berhasil mendesak dilakukannya pemungutan suara, yang sebenarnya hanya memiliki arti simbolis. Karena rancangan undang-undang tersebut dapat pula disetujui, bertentangan dengan keinginan oposisi. Pemimpin oposisi Sushma Swaraj dari Partai Bharatiya Janara (BJP) menyebut rencana untuk membuka sektor ritel bagi perusahaan asing sebagai “kesalahan terbesar, yang mampu dilakukan India”. Tidak ada perusahaan yang akan membuat kompromi saat menawarkan produk dengan harga lebih murah, dikatakan Swaraj: “Dan untuk meningkatkan keuntungan, mereka akan memeras petani kita.” Jumlah orang yang kehilangan mata pencaharian akan berkali-kali lebih tinggi daripada jumlah mereka yang akan mendapatkan manfaat dari keputusan ini, demikian diperkirakan oposisi.

Sejauh ini, hanya satu persen produk makanan yang diperjualbelikan di supermarket. Bahkan di kota-kota besar, seperti New Delhi, Mumbai atau Kalkuta, warga lebih memilih untuk membeli dari pedagang yang mereka telah kenal atau di pasar. Warga India menghargai untuk tidak membeli secara anonim. Namun para pedagang kecil tampaknya tidak akan menang dalam persaingan brutal dalam hal dumping harga atau penawaran lebih besar para pedagang besar. Para pedagang kecil biasa menawarkan dagangan sebanyak yang dapat mereka jual dalam sehari. Mereka tidak memiliki sarana untuk mendinginkan atau mengawetkan produk makanan.

Setelah pertanian, sektor ritel menyediakan lapangan kerja terbesar di India. Menurut perkiraan, setidaknya 20 juta orang bekerja di sektor ritel. Vivan Sharan, dari think tank politik di New Delhi Observer Research Foundation, melihat rencana pembukaan pasar bagi ritel asing dengan skeptis: “Tentu saja, barang yang ditawarkan perusahaan seperti Wal-Mart jauh lebih banyak. Efisiensi baru akan terlihat. Namun yang jelas: tidak akan terdapat banyak lapangan kerja di sektor ini dibandingkan sekarang.”

Pertaruhan bagi Perdana Menteri

Dengan pertumbuhan cepat pada masyarakat lapisan menengah, yang gemar berbelanja, India merupakan pasar yang sangat menjanjikan bagi perusahaan ritel internasional seperti Tesco, Ikea, Carrefour dan Wal-Mart. Dengan lebih dari 2 juta karyawan di seluruh dunia dan dengan omset 450 miliar Dollar, sejak beberapa waktu lalu Wal-Mart berencana untuk memasuki pasar India. Dan baru-baru ini, Wal-Mart mengumumkan, jika disetujui parlemen India, mereka akan membuka supermarket pertama di India dalam waktu 12 sampai 18 bulan.

Pemerintah memang memiliki suara mayoritas di majelis rendah. Namun di majelis tinggi, pemerintah India tergantung dari dukungan partai-partai mitra. Pada tahun 2014, India akan menggelar pemilu. Akibat inflasi, berbagai skandal korupsi dan perlambatan ekonomi, Perdana Menteri Manmohan Singh tidak banyak memiliki peluang. Satu kegagalan lain akan menjadi tamparan berikutnya yang dapat menjadi bencana bagi Manmohan Singh, yang saat ini dianggap sebagai pemimpin pemerintahan yang lemah.

Tahun 2004, di awal masa jabatan pertamanya, Manmohan Singh menjanjikan berbagai reformasi ekonomi. Sekarang, delapan tahun masa kepemimpinannya, hampir tidak ada janji yang dapat ia penuhi. Selama berbulan-bulan, media India berspekulasi tentang digelarnya pemilu yang dipercepat.

Memang pemerintah tidak harus menang dalam pemungutan suara di majelis untuk dapat mengeluarkan undang-undang untuk membuka pasar. Tapi, sekarang untuk mengangkat popularitas, pemerintah India ingin memenangkan pemungutan suara ini. Sebelum pemilu tahun 2014, pemerintah juga berniat untuk menggelar reformasi lainnya seperti di bidang asuransi dan pensiun. Untuk melakukan reformasi-reformasi ini, pemerintah India membutuhkan dukungan dari partai-partai kecil baik dari dalam maupun di luar koalisi.