1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Proses Demokrasi di Mesir Mencemaskan

Vonis 20 tahun penjara terhadap mantan presiden Mesir, Mursi mencemaskan berbagai negara terkait perkembangan demokrasi di negara itu. Penguasa baru Mesir mengumumkan akan terus menumpas Ikhwanul Muslim.

Masyarakat internasional memandang cemas ke Mesir, terkait vonis hukuman 20 tahun penjara terhadap mantan Presiden Mesir Mohamed Mursi. Penguasa saat ini yang dipimpin mantan jenderal Abdel Fattah Al-Sisi menuduh mantan presiden pertama yang terpilih dalam pemilu demokratis di Mesir itu, memerintahkan penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan demonstran saat ia berkuasa.

Selain Mursi, 14 anggota Ikhwanul Muslim juga divonis hukuman cukup tinggi, rata-rata 20 tahun penjara. Penguasa baru Mesir, Al Sisi, mengumumkan akan terus menumpas gerakan yang sudah mengakar selama 85 tahun di Mesir itu, yang berhasil menumbangkan rezim Husni Mubarak pada 2011.

Dukungan warga Mesir terhadap Ikhwanul Muslimin terus menurun. Sebuah seruan untuk menggelar aksi protes menentang vonis terhadap Mursi tidak lagi ditanggapi serius. Warga Mesir yang sudah muak kekacauan politik, menghendaki tatanan politik yang lebih stabil dengan mengalihkan dukungan kepada presiden Al Sisi.

Kecaman mengalir

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan mencemaskan vonis tersebut. Namun kementrian luar negeri mengisyaratkan, hal itu tidak akan mempengaruhi hubungan diplomatik dengan Mesir yang menjadi mitra strategis terpenting Washington di kawasan Timur Tengah.

"Mursi seperti semua warga Mesir lainnya lainnya, harus mendapat hak-hak hukum mendasarnya. AS menentang keras tindakan penangkapan dan penahanan bermotif politik," ujar juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest. Ditambahkan, landasan hukum untuk menjatuhkan vonis juga harus dikaji ulang.

Lembaga pembela HAM Amnesty Internasional mengecam pengadilan terhadap Mursi itu sebagai dagelan hukum. "Hal ini merusak ilusi yang masih tersisa, menyangkut imparsialitas sistem hukum di Mesir," kata lembaga HAM yang bermarkas di London, Inggris, ini dalam pernyataannya.

Juga Turki yang merupakan sahabat Mesir melontarkan kekhawatiran terkait mandegnya proses demokratisasi di Mesir. Kementrian luar negeri di Ankara menyebutkan, proses hukum terhadap mantan presiden Mursi meningkatkan keraguan akan masa depan demokrasi di Mesir.

as/yf(rtr,dpa,afp)

Laporan Pilihan