Prosedur Co-Decision Parlemen Eropa

Parlemen Eropa secara demokratis mewakili sekitar 500 juta warga Eropa dari 27 negara anggota Uni Eropa. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga terpenting dalam Uni Eropa. Kantor pusat parlemen Eropa berada di Strasbourg, dan kantor lainnya di Brussel dan Luxemburg. Dengan bergabungnya Rumania dan Bulgaria awal tahun ini, anggota Parlemen Eropa berjumlah 785 orang.

Sejak tahun 1979 anggota parlemen Eropa dipilih secara langsung, bebas dan rahasia setiap lima tahun sekali. Sebelumnya yakni antara 1952 hingga 1979 anggota parlemen Eropa ditentukan oleh parlemen di masing-masing negara anggota Uni Eropa. Dalam satu periode pemilihan parlemen dilakukan dua kali pergantian anggota presidium parlemen. Yakni untuk dua setengah tahun pertama dan dua setengah tahun kedua. Jadi sejak pemilihan langsung parlemen Eropa tahun 1979, sudah terdapat 12 Ketua Parlemen Eropa. Ketua parlemen saat ini adalah Hans Gert-Pöttering dari Jerman.Tugasnya dibantu oleh 14 wakil ketua parlemen dan enam orang quaestor. Yakni anggota penasihat dalam organisasi kepemimpinan Parlemen Eropa yang tidak memiliki hak suara. Mereka bertanggung jawab terhadap masalah keuangan dan administrasi yang menyangkut kepentingan anggota Parlemen Eropa. Ke-21 orang inilah yang tengah memimpin Parlemen Eropa hingga berlangsungnya pemilihan parlemen berikutnya pertengahan tahun 2009 mendatang.

Tanggungjawab Co-Decision di Parlemen Eropa

Salah satu dari 14 wakil ketua parlemen Eropa adalah Mechtild Rothe. Perempuan berusia 59 tahun ini berasal dari partai sosial demokrat Jerman SPD. Ia bertanggung jawab untuk biro parlemen yang mengurus strategi informasi dan komunikasi parlemen Eropa, termasuk penggunaan teknologi piranti keras komputer di parlemen. Di samping itu bersama dua wakil ketua parlemen lainnya, Mechtild Rothe bertanggung jawab untuk co-decision procedure atau pembentukan peraturan hukum di Uni Eropa. Yakni, dalam kondisi tertentu ketiga wakil ketua parlemen ini masing-masing memimpin sebuah delegasi parlemen dalam Dewan Konsiliasi, hal yang penting dalam rangka langkah konsiliasi guna menetapkan undang-undang. Dalam kondisi bagaimana tugas mereka sangat menentukan, berikut Mechtild Rothe

„Mula-mula usulan untuk suatu peraturan dirundingkan dalam Komisi Eropa. Kemudian usulan ini secara simultan diteruskan ke Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Dua institusi Eropa yang memiliki kekuasaan legislatif sejajar. Masing-masing baik Dewan Eropa maupun Parlemen Eropa mulai membicarakan hal ini. Khususnya pembicaraan dalam Parlemen Eropa berlangsung dalam komite yang bertanggung jawab untuk masalah tersebut. Dimana seluruhnya terdapat 20 komite yang masing-masing terdiri dari 28 hingga 86 anggota parlemen. Dalam Parlemen terdapat pembacaan hasil keputusan suara pertama Parlemen Eropa, artinya komite menyetujui perubahan peraturan dan mengajukannya kepada Dewan Eropa.“

Jika Dewan Eropa setuju dengan pembacaan hasil keputusan suara pertama Parlemen, teks peraturan legislatif baru itu diterima. Jika Dewan Eropa menolak pembacaan pertama parlemen tersebut, akan dilakukan pembacaan hasil keputusan suara kedua. Jika Dewan Eropa tetap menolak pembacaan hasil keputusan suara kedua dari parlemen, karena posisi Parlemen Eropa dan Dewan Eropa sama, maka dimulai pelaksanaan prosedur Co-decision.

Lewat Perjanjian Maastricht tahun 1992, Parlemen Eropa diberikan wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum Uni Eropa melalui mekanisme co-decision procedure, dimana Parlemen Eropa dan Dewan Eropa bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk dalam prosedur tersebut antara lain pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, transportasi, lingkungan, dan perlindungan konsumen.

Contoh Masalah Co-Decision

Mechtild Rothe menyebutkan contoh masalah sehingga perlu dilakukan prosedur co-decision bulan lalu

“Jika seorang perempuan Perancis mengalami kecelakaan di Polandia, tapi mobil lainnya yang terlibat dalam kecelakaan berasal dari Cyprus. Hukum mana yang harus diambil dan berlaku di pengadilan? Tentang biaya penggantian kerusakan, Parlemen Eropa mengatakan jika perempuan Perancis ini mendapat uang ganti rugi di Polandia, jumlah tersebut tidak akan cukup untuk standar di Perancis. Oleh sebab itu Parlemen mengatakan, Tidak, kita harus memandang pada peraturan-peraturan yang berlaku pada setiap negara dari masing-masing orang yang terlibat dalam kecelakaan itu.”

Maka Dewan Konsiliasi melakukan sidang guna mencari jalan keluar pemecahan masalah tersebut.

Untuk memecahkan masalah yang rumit itu terdapat satu delegasi dari Parlemen Eropa dengan seorang Wakil Ketua Parlemen Eropa dan kelompok yang mewakili anggota parlemen Eropa dari 27 negara. Di pihak lainnya sebuah delegasi yang terdiri dari Ketua Dewan Eropa dengan wakil-wakil dari ke-27 negara anggota Uni Eropa. Demikian Mechtild Rothe

„Dan kami menemukan kesepakatan tengah malam. Tiga menit setelah tengah malam saya berkata, kami memperoleh kesepakatan. Tapi seandainya kami tidak berhasil mencapai kesepakatan, peraturan tidak akan tercipta. Karena Parlemen Eropa dan Dewan Eropa memiliki kekuatan legislatif yang sejajar. Dan jika ini terjadi, maka Komisi Eropa harus kembali memulai kembali merundingkan usulan baru untuk suatu peraturan.“

Dalam beberapa tahun terakhir pengaruh dan kekuasaan Parlemen Eropa semakin menguat, sementara lembaga Uni Eropa Komisi Eropa dan Dewan Menteri pengaruh dan kekuasaannya menurun. Oleh sebab itu meskipun telah menjadi anggota Parlemen Eropa sejak 23 tahun lalu, Mechtild Rothe tetap melihat tantangan baru dalam menjalankan tugasnya serta kemampuan untuk bernegosiasi dalam Parlemen Eropa.