Politik Nuklir Pakistan, India dan AS

Bila India melakukan tes nuklir, Pakistan akan mempertimbangkan kembali sikapnya. Demikian menurut jurubicara Kementrian Luar Negeri Pakistan, Tasnim Aslam kemarin tentang ujicoba senjata nuklir. Tasnim Aslam:

„Sebuah tes nuklir oleh India akan menimbulkan situasi genting dimana Pakistan akan terpaksa menilik kembali posisinya dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kepentingan nasional.“

Pernyataan Aslam merupakan reaksi terhadap komentar Menteri Luar Negeri India, Pranab Mukherjee pekan lalu, yang dianggap ingin memimpin wilayah itu.

India tidak menyatakan akan menggalakkan ujicoba senjata nuklir lagi, tapi Mukherjee mengatakan, India memiliki hak untuk melakukan ujicoba senjata nuklir demi kepentingan negara.

Kekhawatiran Pakistan bukannya tidak berdasar. Dua pekan lalu, Amerika Serikat menandatangi perjanjian kerjasama nuklir sipil dengan India. Dalam perjanjian tersebut, India akan memiliki akses terhadap bahan bakar dan perlengkapan nuklir negara adikuasa itu. Padahal sampai kini, India belum menandatangani kesepakatan non proliferasi senjata nuklir. Artinya, India tidak memiliki obligasi apapun untuk membatasi atau mengurangi jumlah senjata nuklir yang dimilikinya.

Lebih dari itu, pekan lalu Australia secara tiba-tiba menyatakan bersedia memasok uranium ke India. Padahal sampai tiga bulan lalu negara Kanguru ini hanya menjual bahan bakar nuklir kepada negara-negara penandatangan kesepakatan non proliferasi senjata nuklir. Semenjak Australia mengubah kebijakannya, India meningkatkan lobby untuk mendapatkan bahan bahar nuklir dari negara itu.

Bagi Pakistan yang telah tiga kali perang lawan India, ketidak seimbangan kekuatan militer di kawawsan itu merupakan ancaman besar. Apalagi kini, Pakistan menghadapi desakan Amerika Serikat yang terus meningkat. Selain dituduh tidak tegas dalam perang melawan terorisme, Pakistan dianggap kurang demokratis.

Kritik terhadap politik nuklir India bukan saja datang dari Pakistan. Di India, kelompok oposisi mengkritik kesepakatan nuklir sipil dengan Amerika Serikat itu. Kelompok nasionalis Hindu mewanti, kesepakatan itu bakal justru mengancam keamanan India dan hanya meningkatkan supremasi Amerika Serikat. Hal yang disangkal Perdana Menteri India Manmohan Singh.

Untuk kelanjutan kesepakatan itu, India masih membutuhkan persetujuan dari Badan Energi Atom Internasional dan dukungan dari 45 negara pemasok bahan nuklir, yang mengatur perdagangan nuklir.

Setelah itu Kongres Amerika Serikat harus melakukan voting untuk menetapkan apakah kesepakatan nuklir sipil itu dapat dijalankan. Dalam situasi inilah Taslan Aslam, jurubicara Kementrian Luar Negeri Pakistan, memperingatkan, bahwa masalah pengembangan nuklir di India seharusnya bukan saja jadi perhatian Pakistan, tetapi juga bagi masyarakat internasional.