1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

PM Thailand Bubarkan Parlemen

Pemerintah Thailand mengumumkan pembubaran parlemen dan mempercepat pemilu awal Februari mendatang, sebagai respon atas semakin besarnya demonstrasi yang menuntut pembubaran pemerintah.

Puluhan ribu demonstran berpawai di Bangkok pada hari Senin (9/12) memprotres pengaruh bekas Perdana Menteri yang kini menjadi buronan di luar negeri Thaksin Sinawatra atas politik di negeri itu.

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang merupakan adik perempuan Thaksin, hari Senin mengumumkan pembubaran parlemen sebagai respon atas aksi massa melawan pemerintahnya. Selain pembubaran parlemen, pemerintah Thailand juga mengumumkan pemilu yang dipercepat pada 2 Februari mendatang.

Namun pengumuman itu tidak menghentikan lebih dari 100.000 demonstran untuk tetap turun ke jalan di ibukota negeri itu saat mereka menduduki gedung pemerintah.

Yingluck mengatakan ia membuat keputusan itu karena ”pemerintah tak ingin Thailand atau rakyat Thai menderita kerugian lebih banyak, karena Thailand sudah banyak menderita.”

Perdana Menteri mengatakan ia telah mengirimkan surat keputusan itu kepada Raja Bhumibol Adulyadej untuk meminta persetujuannya sebagai kepala negara, dan kabinetnya masih akan melanjutkan pemerintahan sementara hingga pemilu yang dipercepat diselenggarakan.

“Ini tidak cukup,” kata Thaworn Senneam, juru bicara para demonstran. ”Kami tidak terima, mereka masih menjalankan pemerintahan sementara.”

Suthep Thaungsuban telah memimpin aksi protes untuk menjatuhkan pemerintah dengan dasar untuk menhilangkan pengaruh Thaksin di negara tersebut.

Debat konstitusional

Suthep mengatakan pembubaran parlemen bukan tujuan, tapi gerakannya ingin penunjukkan seorang perdana menteri untuk membentuk sebuah ”Dewan Rakyat” dan “Pemerintahan Rakyat” untuk sementara waktu sebelum pemilu baru digelar.

Di bawah Pasal 7 konstitusi Thailand, jika terjadi kekosongan kekuasaan, seorang perdana menteri yang ditunjuk bisa mengajukan sebuah proposal untuk disahkan oleh raja, tapi pasal itu dianggap kabur dan menjadi subyek perdebatan.

Kabinet sementara saat ini tidak bisa mengundurkan diri, sejak parlemen dibubarkan, demikian menurut konstitusi Thai.

"Mereka ingin menggunakan Pasal 7, yang hanya bisa terjadi jika semua menteri mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi melakukan tugas mereka dan dengan demikian menciptakan kekosongan kekuasaan,” kata Menteri Pendidikan Chaturon Chaisaeng.

Suthep akan mengumumkan tuntutan mereka ketika tiba di Gedung Pemerintah, yang hanya dijaga oleh para polisi yang tidak bersenjata.

”Saya pikir kami akan memperbolehkan mereka memasuki kompleks tanpa halangan,” kata Letnan Kolonel Kissana Phatsanacharoen, juru bicara kepolisian Thailand untuk Pusat Admninistrasi Ketentraman dan Ketertiban. Suthep pada Senin pagi memimpin ribuan pengikutnya dari basis mereka di kompleks gedung pemerintahan yang mereka duduki di utara Bangkok menuju markas pemerintahan, yang berjarak sekitar 20 kilometer.

Pengaruh politik Thaksin

Pergolakan politik ini berpusat pada kakak PM Yingluck, yakni Thaksin yang melarikan diri ke luar negeri sejak 2008 untuk menghindari hukuman penjara dua tahun dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan.

Thaksin menjadi perdana menteri 2001 hingga 2006, sebelum akhirnya digulingkan sebuah kudeta, dan hingga kini masih dianggap sebagai pemimpin de facto yang dari partai Yingluck dan mengontrol kekuasaan dari tempat pengasingan.

Suthep mengundukan diri sebagai anggota parlemen dari partai oposisis demokrat untuk memimpin protes jalanan sejak 1 November lalu, ketika koalisi yang berkuasa menyetujui sebuah rancangan undang-undang amnesti di majelis rendah yang memungkinkan pemberian pengampunan bagi Thaksin dan orang-orang yang terlibat ribuan kasus politik antara tahun 2004-2013.

Rancangan itu kemudian ditolak oleh senat. Seluruh anggota parlemen kalompok oposisi kemudian mengumumkan pengunduran diri mereka pada Senin ini untuk bergabung dengan para demonstran.

ab/hp (dpa,afp,ap)

Laporan Pilihan