1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Perspektif Suram Negara Bagian Kachin

Ron Corben, Bangkok30 Januari 2013

Suara tembakan tak lagi terdengar di Hka Ya Bhum, salah satu markas penting gerakan kemerdekaan Kachin dekat Laiza, Myanmar Utara. Meski begitu, suasananya tetap tegang.

https://p.dw.com/p/17TnL
A Myanmar government soldier stands guard on Balaminhtin bridge over the Irrawaddy River near the city of Myitkyina in the north of the country after months of renewed fighting between government troops and the Kachin Independence Army, or KIA, February 22, 2012. Set up in the early 1960s, the KIA is one of the biggest ethnic armed groups that still has not signed a peace agreement with the government. There have been fierce battles between the KIA and government troops since last year while representatives from both sides have been holding peace talks for about six times, including twice in Ruili, a border town in neighbouring China. At the same time, thousands of local people have fled to Chinese border and bigger towns inside the Kachin State to escape the battle.REUTERS/Strinter (MYANMAR - Tags: MILITARY POLITICS SOCIETY)
Foto: Reuters

Bukit Hka Ya Bhum yang letaknya strategis di negara bagian Kachin terus-menerus dihantam serangan tentara Myanmar. Tumbuhan di sekitar markas hangus, hutan di dekatnya terbakar habis dan asap tebal mengepul.

Selama 18 bulan terakhir, angkatan bersenjata Myanmar tak henti menyerang Tentara Kemerdekaan Kachin. Operasi militer ini mengakhiri gencatan senjata yang sebelumnya berlaku selama 17 tahun.

"Sejak pasukan Myanmar membanjiri Hka Ya Bhum, Laiza dan kawasan sekitarnya untuk pertama kalinya sunyi sejak awal 2013 ini," seorang warga setempat menuturkan pada kantor berita Kachinland News.

Pertempuran penentuan

Laiza, yang merupakan lokasi Organisasi Kemerdekaan Kachin (KIO) dan sayap bersenjatanya Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), terletak hanya beberapa kilometer dari Hka Ya Bhum.

Hka Ya Bhum dua bulan terakhir menjadi sasaran serangan, sejak tentara Myanmar berhasil memukul mundur pasukan Kachin.

Helikopter tempur tipe M1-35 buatan Russia, yang dibeli Myanmar tahun 2009, turut menentukan pertemuan. Helikopter tersebut yang kadang juga disebut 'tank terbang', didukung jet tempur dan sekitar 3.000 tentara di darat.

Karin Dean, periset senior di Universitas Tallinn, Estonia meyakini bahwa perjuangan kelompok Kachin yang selama lima dekade terakhir berusaha untuk merdeka dari Myanmar, kini memasuki fase menentukan.

"Pemerintah memiliki kekuatan dan perlengkapan, cukup untuk mengambil alih Laiza dan menghancurkan posisi pasukan Kachin, tapi ini tidak akan cukup untuk menghentikan kekerasan di kawasan itu," demikian dijelaskan Dean kepada DW. "Organisasi Kemerdekaan Kachin (KIO) mungkin punya taktik berbeda."

Bentrokan bersenjata mencapai klimaks di minggu ketiga bulan Januari dengan ribuan bom yang menghujani markas pasukan Kachin. Juru bicara KIO U Lan Nan mengatakan kepada media Kachin, bahwa serangan tanggal 24 Januari lalu menandai rekor baru sejak perang mulai berkecamuk kembali.

Mayor Zaw Khaung, salah satu komandan pasukan Kachin, mengatakan kepada media, bahwa ia khawatir pasukannya tidak akan mampu melindungi Laiza kalau markas di Hka Ya Bhum jatuh ke tangan tentara Myanmar. "Kami tidak melancarkan ofensif maupun serangan gerilya," jelas Zaw Khaung pada harian The Bangkok Post. "Kami hanya berusaha membela tanah hak milik kami. Jika Hka Ya Bhum jatuh ke tangan pasukan Myanmar, mereka akan menguasai Laiza."

Gencatan senjata baru

Laiza yang berpenduduk 20.000 orang dan terletak dekat perbatasan dengan Cina, cukup makmur selama gencatan senjata berlaku. Pebisnis Kachin dan China membuka usaha dan mendorong kerja sama ekonomi. Tapi situasi ini berubah drastis sejak gencatan bersenjata berakhir pertengahan tahun 2011.

Menurut Carl Thayer, pakar pertahanan di Universitas New South Wales, Australia, pasukan Myanmar akan mendesak disepakatinya gencatan senjata baru.

"Strateginya sangat jelas, memukul mundur pasukan Kachin," Thayer menjelaskan kepada DW. "Upaya untuk mencapai gencatan senjata baru akan mendorong militer untuk meningkatkan serangannya karena ini akan menguatkan posisinya."

Dean kuatir, kapitulasi Kachin akan berdampak luas bagi komunitas Kachin. "Kalau mereka kalah secara militer, situasinya akan makin buruk bagi komunitas Kachin karena daerah yang selama ini berada di bawah KIO akan dikuasai pemerintah."

Menurutnya, selama KIO menguasai kawasan dekat perbatasan dengan Cina tersebut, komunitas Kachin berkembang. Di bidang pendidikan misalnya, bahkan ada sekolah lanjutan bagi yang berbahasa Kachin.

Tapi kembali meletusnya perang menyebabkan puluhan ribu orang terpaksa mengungsi. Organisasi hak asasi manusia memperkirakan sedikitnya 20.000 orang mengungsi dari sekitar Laiza. Human Rights Watch bahkan menyebut jumlah orang yang terpaksa mengungsi akibat perang di negara bagian Kachin, mencapai 100.000 orang.

Stewart Davies dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB di Yangon mengatakan, organisasi internasional sudah lama meminta izin untuk masuk ke kawasan konflik, tapi pemerintah Myanmar tetap menolaknya.

Akses ke kawasan krisis

Kekerasan yang terus memuncak menyebakan makin banyak pihak menuntut dibukanya akses ke daerah konflik, kata Davies. "Kami semakin kuatir akan keselamatan warga sipil dalam konflik ini," demikian Davies. "Kami harus masuk daerah konflik dulu, baru nantinya kami akan menentukan langkah selanjutnya."

Kembali pecahnya perang di negara bagian Kachin memancing reaksi Amerika Serikat, China dan PBB. Dalam editorial yang dipublikasikan media milik negara, menteri luar negeri Myanmar menukas, dalam reaksinya AS sama sekali tidak menyebut 'aksi teroris dan kebiadaban yang dilakukan oleh pasukan Kachin.'

Target pemerintah Myanmar adalah menjaga dan menguasai kawasan perbatasan sebagai landasan bagi kedaulatan negara, demikain Dean. Ia menambahkan, Myanmar juga berusaha untuk memperluas hubungan dagang dengan Cina, termasuk penambangan dan ekspor sumber daya alam seperti batu giok, emas, kayu dan energi listrik mikro hidro, yang sangat menentukan bagi kestabilan ekonomi dan politik Myanmar.

Participants gather to mark the International Day of Peace in Yangon, Myanmar, Friday, Sept. 21, 2012. They pray for a cease-fire in the long-running ethnic insurgency in their Kachin State. (AP Photo/Khin Maung Win)
Demonstran menuntut diakhirinya konflik etnis di negara bagian KachinFoto: dapd
In this April 18, 2010 photo, Kachin children walk outside a Catholic church in the border town of Laiza in Myanmar. The Kachin, predominantly Christian hill tribes who maintain control over a large swath of Kachin state in northern Myanmar, have been engaged in a decades-long struggle against the Burmese government for autonomous rule. The possibility of armed conflict in Myanmar, also known as Burma, is rising because a series of cease-fire agreements between the military government and more than a dozen armed ethnic groups are dissolving as the regime seeks to press those groups into becoming a border militia under government control. (ddp images/AP Photo/Ng Han Guan)
Laiza adalah markas gerakan kemerdekaan KachinFoto: AP
Pengungsi asal Kachin mencari suaka di Cina
Pengungsi asal Kachin mencari suaka di CinaFoto: Human Rightd Watch