1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Jelajah Jerman

Percobaan Kedua Melarang Partai Ekstrim Kanan NPD

Negara bagian Jerman mengajukan permintaan ke Mahkamah Konstitusi untuk melarang NPD. Tapi tidak mudah melarang sebuah partai politik di Jerman, karena hak-hak berpolitik sangat dilindungi.

Partai NPD selalu berusaha mengeksploitasi isu anti orang asing. Mereka memobilisasi massa untuk menggelar aksi-aksi menentang pendatang asing, sambil mempromosikan ideologi ekstrim kanan. Contoh terbaru adalah aksi di Berlin-Hellersdorf. NPD menentang rumah penampungan pengungsi dan pemohon suaka. Anggota NPD juga sering terlibat aksi kekerasan terhadap warga asing.

Karena itu, Menteri Dalam Negeri dari 16 negara bagian Jerman mengajukan petisi pelarangan NPD ke Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, kegiatan NPD sudah melanggar prinsip-prinsip konstitusi, terutama prinsip menghormati martabat manusia. Upaya ini pernah dilakukan pemerintah Jerman tahun 2003, namun ditolak Mahkamah Konstitusi. Saat ini, NPD masuk di dua parlemen negara bagian.

Petisi pelarangan NPD secara resmi diajukan hari Selasa (03/12/13) ke Mahkamah Konstitusi di Karlsruhe. Pendukung petisi itu optimis mereka kali ini akan berhasil. Tapi Menteri Dalam Negeri Jerman Hans-Peter Friedrich menyangsikan hal itu. Pemerintah dan parlemen Jerman kali ini memang tidak mendukung petisi pelarangan NPD. Sebab untuk melarang NPD, harus ada bukti bahwa partai ekstrem kanan itu membahayakan eksistensi negara. Menurut pemerintah Jerman, tidak cukup bukti untuk itu.

Pakar politik Claudia Luzar dari Universitas Dortmund juga berpendapat bahwa petisi itu akan gagal di Mahkamah Konstitusi. Setelah membaca berkas petisi setebal 244 halaman itu, ia mengatakan: "Tidak ada bukti-bukti baru dalam petisi ini. Jadi tidak akan ada dampaknya."

Upaya Kedua

Tahun 2003, pemerintah Jerman pernah mengajukan petisi serupa ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah menolak petisi tersebut dengan alasan, prosedurnya menyalahi aturan.

Ketika itu, banyak informan yang direkrut polisi dari jajaran pimpinan NPD. Aparat keamanan ingin mengumpulkan lebih banyak informasi tentang struktur dan kegiatan kelompok ekstrim kanan. Tapi menurut Mahkamah Konstitusi, kesaksian dari para informan tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang NPD, karena informan menerima uang dari pemerintah. Mahkamah Konstitusi menolak pembahasan tentang pelarangan NPD.

Kali ini, negara-negara bagian menyatakan mereka sudah menarik informan dari jajaran pimpinan NPD. Karena itu mereka yakin, petisi pelarangan NPD bisa berhasil. Sebab ada cukup bukti, bahwa NPD memang menyuarakan dan menyebarkan ideologi Nazi dan Neonazi.

Menentang ideologi ekstrim kanan

Aktivis politik Patrick Gensing menerangkan, jika petisi itu gagal lagi, ini malah bisa jadi promosi untuk NPD. "Setelah kegagalan 10 tahun lalu, NPD merasa lebih kuat lagi. Mereka menganggap kegiatannya tidak bisa dilarang," kata Gensing.

Tapi Gensing tetap mendukung petisi itu. "Bagi kaum minoritas yang jadi korban agitasi NPD, kehadiran mereka benar-benar tidak bisa diterima." Apalagi, sebagai partai politik yang punya wakil di parlemen negara bagian, NPD menerima uang dari pemerintah dalam bentuk tunjangan dana partai politik.

Aktivis anti ekstrem kanan Mathias Wörsching juga ingin agar NPD dilarang. "Pelarangan NPD bisa jadi dukungan moral sangat besar bagi semua orang yang menentang ekstrimisme kanan di Jerman", tandasnya.

Tapi pakar politik Claudia Luzar mengatakan, yang lebih penting adalah proyek-proyek jangka panjang untuk menentang ideologi ekstrim kanan. Untuk itu, semua kekuatan masyarakat, ilmuwan dan aparat keamanan harus bersatu dan bekerjasama.

Laporan Pilihan