1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Indonesia

Perang Suci KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi berjuang memberantas praktek korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Tekanan kepolisian dan parlemen, tidak membuat kecut nyali lembaga anti rasuah yang didukung masyarakat itu.

Inspektur Jenderal Polisi itu baru saja menyelesaikan delapan jam interogasi pada malam 5 Oktober tahun silam di markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketika keributan meletus di luar.

Para penyidik KPK, ketika itu sedang menyidik dugaan korupsi Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dengan mengumpulkan bukti kepemilikan tanah, mobil, rumah besar dan uang tunai. Penangkapan atas dirinya adalah pukulan yang tidak pernah ada sebelumnya atas kepolisian yang sejak lama dalam berbagai survei pendapat publik selalu menempati posisi paling atas sebagai lembaga yang dianggap paling korup.

Serangan balik datang dengan cepat. Sekitar jam 09.00 malam itu, puluhan polisi mendatangai markas KPK dengan satu tuntutan: menyerahkan Novel Baswedan, 36, penyidik terkenal yang memimpin interogasi atas Djoko Susilo.

Tapi polisi tidak memperhitungkan dukungan publik.

Ratusan warga masyarakat yang terdiri dari para pengacara, aktivis, wartawan serta masyarakat biasa segera tiba memblokade pintu masuk gedung KPK. Mereka datang karena adanya pesan berantai dari pejabat KPK yang secara anonym mengirimkan SMS.

Setelah tiga jam mengalami blokade, skuadron polisi itu meninggalkan gedung KPK. Hampir satu tahun setelah peristiwa itu, pada 3 September lalu, Djoko Susilo divonis penjara 10 tahun dan pengadilan menyita asetnya yang bernilai 10,4 juta dollar.

Novel Baswedan lolos dari penjemputan rekan-rekannya. Ia memilih meninggalkan kepolisian dan bergabung dengan KPK dan kini dianggap sebagai penyidik penting dengan julukan “polisi super“ oleh media massa Indonesia. Sejak berdiri tahun 2002, di luar dugaan KPK telah menjadi sangat independen, ulet, populer dan sukses.

KPK telah memenangkan 236 kasus yang mereka tangani di pengadilan tindak pidana korupsi. Mereka menangkap menteri, anggota parlemen, pejabat bank sentral, pimpinan perusahaan, hakim ketua Mahkamah Konstitusi dan juga seorang bekas ratu kecantikan yang menjadi anggota parlemen, memperlihatkan betapa meluas dan tersistemnya praktek korupsi di Indonesia

Hanya berteman masyarakat

Tapi sukses mereka berharga mahal. Lembaga ini sekarang kewalahan dan mengalami kekurangan dana karena menghadapi para musuhnya di parlemen, kepolisian dan di lingkaran dekat presiden. Popularitas KPK sejauh ini menjadi penyangga paling efektif melawan berbagai serangan, khususnya menjelang pemilihan presiden tahun depan. Hampir semua upaya politisi untuk menggembosi lembaga ini hampir pasti akan membuat mereka kehilangan suara.

“Satu-satunya teman KPK adalah masyarakat,” kata Dadang Trisasongko, sekjen Transparansi Internasional.

Komunitas bisnis internasional mengamati pergulatan ini dari dekat. Para eksekutif yang disurvei lewat World Economic Forum's Global Competitiveness Report 2011-12 mengatakan bahwa korupsi masih ”merupakan faktor paling problematis dalam menjalankan bisnis“ di Indonesia.

Symbolbild Korruption

Para pengusaha asing sering mengeluhkan praktek suap dan korupsi yang membuat ekonomi Indonesia menjadi berbiaya tinggi.

World Bank mengatakan bahwa korupsi di seluruh dunia mengakibatkan kerugian lebih dari 1 trilyun dollar. Belum ada yang melakukan studi menyeluruh tentang kerugian di Indonesia, negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dan merupakan salah satu pasar paling berkembang dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada memperkirakan nilai kerugian negara selama lima tahun terakhir saja mencapai 1 milyar dollar

KPK punya musuh karena mereka kuat dan efektif. Lebih dari sepertiga dari 385 penangkapan yang dilakukan lembaga itu sejak mulai berdiri tahun 2002 adalah para politisi. KPK punya kekuasaan cukup besar: mereka bisa mengajukan cekal atas tersangka, menyita berbagai aset untuk mengumpulkan barang bukti dan – rahasia di balik banyak penangkapan orang terkenal oleh KPK – adalah keleluasaan untuk melakukan penyadapan telepon atas orang yang diduga terlibat korupsi.

Berkembang di luar dugaan

Awalnya target KPK hanya kecil: sebagian besar adalah para pejabat menengah, pemimpin daerah dan pelaku bisnis. Tapi itu mulai berubah ketika Presiden Yudhoyono mulai berkuasa tahun 2004, dan bersumpah akan melakukan "shock therapy". KPK bergerak cepat dengan menangani sejumlah kasus besar.

Pada 2008, lembaga ini menjerat anggota pertama lingkaran dalam Yudhoyono: Aulia Pohan, bekas wakil gubernur Bank Indonesia yang anaknya menikah dengan putra sulung presiden.

Pohan ditangkap bersama tiga deputi gubernur lainnya setelah gubernur BI Burhanuddin

Abdullah dinyatakan bersalah dan dipenjara lima tahun karena menggelapkan uang senilai 10 juta dollar. Pohan divonis empat tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap anggota parlemen untuk mempengaruhi mereka dalam pembuatan undang-undang terkait bank sentral.

Pada saat Yudhoyono kembali maju dalam pemilu 2009, lembaga itu berkembang yang awalnya hanya punya 100 staff menjadi 400 staff, dengan ribuan orang melamar ingin bergabung.

Diantara mereka adalah Novel Baswedan, yang bergabung dengan lembaga itu pada 2007, setelah selama sepuluh tahun sebelumnya bekerja di kepolisian, di mana ia mempunyai keahlian dalam menyigi kasus korupsi. Baswedan adalah cucu dari pejuang kemerdekaan yang juga merupakan diplomat pertama Indonesia AR Baswedan.

Dalam kasus pertama yang ia tangani di KPK tahun 2008, Baswedan menangkap walikota Medan, Sumatera Utara atas tuduhan penyalahgunaan anggaran belanja kota. Walikota itu di pengadilan divonis lima tahun penjara.

Lembaga anti korupsi itu mempunyai dampak besar yang tertanam di benak publik. Untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, ranking Indonesia terkait persepsi publik mengenai korupsi, melonjak naik dari urutan 133 ke peringkat 111. Bersamaan dengan itu KPK mendapat banyak serangan.

Selanjutnya.

Laporan Pilihan