1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Pendapat Anda tentang isu Pilkada

DPR Indonesia mengesahkan undang-undang yang menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung. Berbagai reaksi muncul dan perdebatan berlanjut. Inilah pendapat yang Anda tulis di artikel DW.…..

default

Parlemen Indonesia mengesahkan undang-undang yang menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebuah kemunduran besar bagi demokrasi Indonesia. Begitulah tulisan DW mengenai isu Pilkada dalam komentar Hari Ketika Demokrasi Dirampas.

Kiki Wahyudin: kalo menurut saya pribadi, bukan demokrasi di rampas, tapi dari demokrasi Liberal menuju demokrasi Pancasila.
karena dasar negara ini adalah pancasila. tidak ada yang salah.
selain itu angka golput di atas 30% sangat merugikan sekali.

Stawski: bukannya berfikir keras memperbaiki demokrasi langsung agar murah sehat dan membahagiakan rakyat, para wakil rakyat itu malah mengambil langkah pragmatis untuk hanya memilih antara langsung dan tak langsung, mereka hanya segerombolan pemalas yg sebenarnya tak rela berfikir sampai pecah kepala untuk rakyat.

Yogi Diko Umboro: Tentu saja salah, salah satu sila pancasila adalah point ke 4. pemimpin harus diangkat melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan didasarkan pada azaz musyawarah. ini adalah tindakan pembungkaman, jangan pikir rakyat tidak bisa bertindak...

Muksalmina Mta: Saya sangat setuju Pilkada via DPRD, karena jika Pemimpin dipilih langsung oleh rakyat akan terjadinya kekacauan dalam sistem dan kebijakan Pemerintahan di Indonesia.

Terkadang visi-misi Eksekutif tidak sejalan dengan legislatif karena rakyat setiap 5 tahun sekali harus memilih anggota dewan dan Kepala Daerah. ketika anggota dewannya dikuasai oleh partai tertentu, maka kepala daerahnya belum tentu dikuasai oleh partai itu juga. ini akibat pemilihan langsung dari rakyat.

Seharusnya rakyat memberikan kepercayaan penuh kepada anggota dewan yang sudah dipilihnya, jangan memberikan keraguan setelah memilih.

berikan kesempatan kepada dewan untuk menunjukkan pemimpin rakyat, jika memang tidak bagus pemimpin yang dipilih dewan, maka 5 tahun kedepan pilihlah dewan lain yang benar-benar menyeleksi pemimpin rakyat yang negarawan.

Kami tunggu Anda untuk juga turut berdialog serta mengomentari komentar kami Hari Ketika Demokrasi Dirampas