1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Pemilu Myanmar Ditolak Dunia Barat

8 November 2010

Negara-negara barat menolak untuk mengakui pemilu pertama di Myanmar dalam 20 tahun terakhir. Sementara media resmi pemerintah Cina menyambut pemilu tersebut sebagai sebuah kemajuan besar.

https://p.dw.com/p/Q1Tg
Para petugas bersiap menghitung kertas suara di TPS di KachinFoto: AP

Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan sejumlah kepala pemerintahan berbagai negara mengatakan pemilu di Myanmar tidak berjalan secara bebas mau pun adil. Dalam kunjungannya di Mumbai, India, Obama mengatakan bahwa rakyat Myanmar sudah terlalu lama diambil haknya untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Amerika Serikat dan Australia mengeluarkan pernyataan bersama usai mengadakan perundingan keamanan di Melbourne Senin (08/11) ini yang menegaskan kekecewaan mereka akan jalannya pemilu tersebut. Kedua negara mendesak pimpinan rezim untuk memastikan bahwa lembaga yang terpilih usai pemilu lebih transparan, bertanggung jawab dan merespon keinginan rakyat.

Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional Demokrasi, telah dipaksa untuk membubarkan diri, setelah menolak untuk berpartisipasi dalam pemilu kali ini, karena hukum di Myanmar melarang Suu Kyi untuk ambil bagian. Liga Nasional Demokrasi sebenarnya memenangkan pemilu tahun 1990, namun hasil tersebut tidak diakui oleh junta militer. Suu Kyi sendiri telah meyerukan kepada rakyat Myanmar untuk tidak turut memilih, daripada terpaksa memilih partai yang salah. Seruan ini diikuti oleh beberapa orang. Seperti pria yang memberikan suaranya di Yangon. "Pada pemilihan regional saya tidak menyukai kedua kandidat yang mencalonkan diri. Karena itu saya hanya memberikan suara bagi kedua majelis di parlemen nasional."

Seberapa banyak warga yang turut memilih tidak jelas. Berdasarkan jajak pendapat harian para eksil Birma 'Mizzima News', 60 persen warga mengatakan akan memberikan suara mereka. Laporan harian-harian eksil juga mengungkap tentang manipulasi suara dan penipuan. Hal yang juga tidak ditelusuri lebih jauh. Junta militer menolak keberadaan pengamat pemilu internasional dan banyak jurnalis asing yang tidak memperoleh ijin untuk memasuki Myanmar. Hasil resmi sementara pemilu mulai dilaporkan media resmi pemerintah Myanmar yang menunjukkan keunggulan militer dan partai perwakilannya. Namun, siapa yang sudah pasti akan berkuasa di parlemen diperkirakan baru akan diketahui paling cepat dalam kurun waktu satu hari lagi.

Vidi Legowo-Zipperer/rtr/afp

Editor : Hendra Pasuhuk